Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang selanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
3. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
4. Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
5. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan

data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam. 6. Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan. 7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Termasuk Mineral Ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Logam adalah bagian dari WUP Mineral Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang. 8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang. 9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WUP Mineral Bukan Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. 10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. 11. Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara. 12. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi

Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan/atau pemurnian. 13. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan. 14. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. 15. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 17. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. 18. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 19. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk

Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 21. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 22. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah

dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 26. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
28. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Eksplorasi Lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi.
30. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
31. Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
32. Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.
33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK; b. Sistem Informasi WP; c. tata cara pemberian WIUP dan WIUPK; d. tata cara pemberian perizinan; e. hak, kewajiban, dan larangan pemegang Izin; dan f. RKAB Tahunan dan laporan.

(1) Wilayah di dalam WP dapat ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati/wali kota. (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WUP Radioaktif; b. WUP Mineral Logam; c. WUP Batubara; d. WUP Mineral Bukan Logam; dan/atau e. WUP Batuan.

(1) Penetapan WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan WUP Batubara oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berada bersama-sama dengan WUP mineral bukan logam dan/atau WUP batuan. (2) Menteri MENETAPKAN WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral Logam dan/atau WUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam atau batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri MENETAPKAN WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas:

a. usulan gubernur; dan/atau b. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur. (5) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara. (6) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan/atau WUP Batubara ditemukan golongan komoditas tambang mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, atau perseorangan. (7) Dalam hal pada WUP Radioaktif akan diberikan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan, Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

(1) Direktur Jenderal menyiapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dalam WUP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ditawarkan dengan cara lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan. (2) Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari: a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP; dan/atau c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.

Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari: a. WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK; b. hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir; c. hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir; d. hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi; e. hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau f. hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK, atau pemegang PKP2B.

(1) Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi. (2) Dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan/atau ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK. (3) Tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal. (4) Pedoman pelaksanaan penyiapan WIUP dan/atau WIUPK ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat: a. lokasi; b. luas dan batas; c. harga kompensasi data informasi; dan d. informasi penggunaan lahan. (2) Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK. (3) Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK. (4) Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota. (5) Bupati/wali kota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. (6) Apabila bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap menyetujui penepatan WIUP dan/atau WIUPK. (7) Rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK yang akan ditetapkan. (8) Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri dengan melampirkan:

a. koordinat WIUP dan/atau WIUPK; b. peta WIUP dan/atau WIUPK; c. harga kompensasi data informasi; dan d. informasi penggunaan lahan. (9) Koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Harga kompensasi data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan data dan informasi. (2) Besaran harga kompensasi data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri MENETAPKAN WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan/atau WIUPK batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, WIUPK batubara, WIUP mineral bukan logam, dan/atau WIUP batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP mineral logam atau WIUPK mineral logam ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat MENETAPKAN WIUP atau WIUPK baru. (2) Dalam hal pada lokasi WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan/atau WIUPK batubara ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat MENETAPKAN WIUP atau WIUPK baru. (3) WIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan: a. usulan gubernur; atau b. permohonan pemegang IUP atau IUPK yang dalam WIUP-nya ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi. (4) WIUPK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan pemegang IUPK yang dalam WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi. (5) Pemegang IUP atau IUPK yang berminat mengusahakan WIUP atau WIUPK hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membentuk Badan Usaha baru. (6) Ketentuan pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (go public). (7) Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas tambang yang bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang.

(8) Pihak lain yang mendapatkan WIUP atau WIUPK melalui proses lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP atau IUPK dengan difasilitasi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (9) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama. (10) Dalam hal pada WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan ditetapkan WIUP mineral logam atau WIUP batubara, pemegang WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral logam dan batubara. (11) Pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Sistem Informasi WP dimaksudkan untuk penyeragaman: a. sistem koordinat; b. peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional; dan c. peta WP, WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara. (2) Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal.

(1) Sistem koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.

(2) WUP, WPR, WPN, WIUP, WUPK, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam orientasi potret pada kertas ukuran F4. (3) Peta WUP, WPR, WPN, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan: a. batas; b. batas administratif; c. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan d. pengesahan peta. (4) Peta WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan: a. batas, koordinat, dan luas; b. kodefikasi; c. batas administratif; d. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan e. pengesahan peta. (5) Pengesahan peta WUP, WPR, WPN, WIUP, WUPK, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. (6) Pedoman pelaksanaan penyusunan kodefikasi WIUP atau WIUPK ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait; dan b. gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau instansi terkait. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan, pada WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan. (4) Gubernur atau bupati/wali kota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. (5) Apabila gubernur atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menyetujui untuk dilakukan pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan. (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi

administratif dan teknis atas permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan ke kas negara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam hal permohonan WIUP diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Gubernur hanya dapat menerbitkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan pada WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara setelah IUPK diterbitkan oleh Menteri.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan kepada pemohon WIUP setelah pemohon WIUP memberikan tanda bukti setoran biaya pencadangan wilayah ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

(1) Gubernur sebelum menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan wajib berkoordinasi dengan Menteri jika berada pada: a. WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri;

b. WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUP mineral logam atau IUP batubara; dan c. WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUPK mineral logam atau IUPK batubara. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.

Pedoman pelaksanaan pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara Lelang kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral logam atau WIUP batubara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan: a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman (website) resmi; dan/atau c. di kantor pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman (website) resmi.

Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara dilakukan oleh: a. Menteri untuk WIUP mineral logam dan WIUP batubara berada pada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan b. gubernur untuk WIUP mineral logam dan WIUP batubara berada dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, dibentuk panitia Lelang oleh: a. Menteri, untuk panitia Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut garis pantai; dan b. gubernur, untuk panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai.

(2) Pedoman pelaksanaan penyusunan, persyaratan, tugas dan wewenang keanggotaan panitia Lelang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas: a. Badan Usaha, sebagai berikut:

1. BUMD setempat; atau
2. Badan Usaha Swasta Nasional setempat; b. koperasi; dan/atau c. perseorangan, terdiri atas:
3. orang perseorangan;
4. perusahaan komanditer; atau
5. perusahaan firma. (2) Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih besar dari 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas: a. Badan Usaha, sebagai berikut:
6. BUMN;
7. BUMD;
8. Badan Usaha Swasta Nasional; atau
9. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan/atau b. koperasi. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN persyaratan peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

(1) Prosedur Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas: a. tahap prakualifikasi; dan b. tahap kualifikasi.

(2) Panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara wajib melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.

(1) Evaluasi dokumen dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang mutlak harus dipenuhi peserta Lelang; dan b. menilai persyaratan teknis yang meliputi kelengkapan Data, kewajaran, dan kualitas Data sebagai berikut:

1. pengalaman di bidang pertambangan mempunyai nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis;
2. ketersediaan sumber daya manusia mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis; dan
3. rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis. (2) Panitia Lelang MENETAPKAN peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara berdasarkan penjumlahan atas: a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat. (3) Bobot hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen). (4) Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).

(5) Dalam mengevaluasi surat penawaran harga, panitia Lelang dilarang mengubah, menambah, dan mengurangi surat penawaran harga dengan alasan apapun. (6) Panitia Lelang MENETAPKAN peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang.

Pedoman pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara. (2) Penawaran kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk BUMD. (3) BUMN dan BUMD dapat mengikutsertakan Badan Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri sebagai mitra dalam proses penawaran secara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial. (5) Dalam hal BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan mitra, mitra harus

memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. (6) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan ditawarkan berada.

(1) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN. (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat: a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak sejak menerima surat penunjukan langsung. (3) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada. (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi: a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan

b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Penyertaan saham BUMN dalam Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau Badan Usaha afiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). (6) BUMN dapat menawarkan penyertaan saham dalam Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau Badan Usaha afiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri. (7) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMD. (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus pemberitahuan kepada BUMD bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat: a. langsung menggunakan BUMD; atau b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung. (9) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pedoman pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Menteri memberikan WIUPK dengan cara lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). (2) Menteri menawarkan WIUPK kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang dalam hal: a. tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan/atau b. tidak ada BUMN dan BUMD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (3) Menteri wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(1) Dalam rangka pelaksanaan Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Menteri membentuk Panitia Lelang WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara. (2) Ketentuan mengenai prosedur Lelang, evaluasi dokumen tahap prakualifikasi, evaluasi penawaran harga, nilai bobot hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran harga, serta penetapan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur Lelang, evaluasi dokumen tahap prakualifikasi, evaluasi penawaran harga, nilai bobot hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran harga, serta penetapan peringkat calon

pemenang Lelang WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara.

(1) Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMN, Menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat: a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang; atau b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang. (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada. (3) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penawaran penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, kepemilikan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi: a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah provinsi; dan b. 6 (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota. (4) Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMD, Menteri mengumumkan penetapan BUMD sebagai pemenang

Lelang sekaligus memberitahukan bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat: a. langsung menggunakan BUMD; atau b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang. (5) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

(1) Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan Badan Usaha swasta dapat: a. langsung menggunakan Badan Usaha swasta; atau b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang. (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha swasta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada. (3) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi: a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan

b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN prosedur pelaksanaan Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(1) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi: a. IUP Eksplorasi; b. IUPK Eksplorasi; c. IUP Operasi Produksi; d. IUPK Operasi Produksi; e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan g. IUJP. (2) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan kepada: a. Badan Usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan. (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. BUMN; b. BUMD; dan c. badan usaha swasta.

(4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. perusahaan firma; b. perusahaan komanditer; dan c. orang perseorangan.

(1) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan oleh: a. Menteri, apabila WIUP-nya:

1. berada pada lintas daerah provinsi;

2. berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau

3. berbatasan langsung dengan negara lain; atau b. gubernur, apabila WIUP-nya berada:

4. dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

5. pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (2) Dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri.

(1) Permohonan IUP Eksplorasi harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja: a. setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara; atau b. setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan. (2) Permohonan IUPK Eksplorasi harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak: a. terbentuknya badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1); b. badan usaha afiliasi menyertakan saham kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

c. pemberian WIUPK kepada BUMD dalam hal BUMD tidak membentuk badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8); d. BUMD ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); atau e. Badan Usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (3) Dalam hal terdapat sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya masa sanggah atau dikeluarkannya jawaban Menteri terhadap sanggahan bahwa pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK telah benar.

(1) Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi. (3) Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan: a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila

luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektare dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare. (4) Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya dapat dicairkan dengan ketentuan: a. telah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dokumen Studi Kelayakan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau b. tidak terdapat potensi sumber daya mineral atau batubara berdasarkan evaluasi dan verifikasi data terhadap laporan Eksplorasi yang didahului permohonan pengembalian IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal: a. pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak melakukan kegiatan Eksplorasi; b. pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dalam melakukan kegiatan eksplorasi tidak mencapai total pengeluaran minimal (minimum expenditure) sesuai dengan rencana kegiatan eksplorasi yang disampaikan sebagai persyaratan pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi secara prioritas atau lelang; dan/atau c. IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi-nya dicabut.

IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c diberikan oleh: a. Menteri, apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus:

1. berada pada lintas daerah provinsi; atau
2. berbatasan langsung dengan negara lain;

b. gubernur, apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d diberikan oleh Menteri.

(1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi. (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat: a. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara; atau b. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.

(4) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi tahapan kegiatan: a. Konstruksi; b. Penambangan; c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan d. Pengangkutan dan Penjualan (2) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama: a. 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk:

1. IUP Operasi Produksi mineral logam;
2. IUP Operasi Produksi batubara;
3. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu;
4. IUPK Operasi Produksi mineral logam; atau
5. IUPK Operasi Produksi batubara; b. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau c. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan. (3) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengajukan

permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya: a. paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:

1. IUP Operasi Produksi mineral logam;
2. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu;
3. IUP Operasi Produksi batubara;
4. IUPK Operasi Produksi mineral logam; atau
5. IUPK Operasi Produksi batubara; b. paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:
6. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau
7. IUP Operasi Produksi batuan.

(1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri apabila: a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go public); b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) daerah provinsi. (2) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh: a. Badan Usaha terbuka (go public); b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi,

kepada Menteri untuk disesuaikan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi-nya.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e diberikan oleh: a. Menteri, apabila:

1. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
2. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari luar negeri; dan/atau
3. apabila lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian berada pada lintas daerah provinsi; b. gubernur, apabila:
4. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama dengan lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
5. apabila lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha. (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan. (3) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian meliputi kegiatan: a. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan b. Pengangkutan dan Penjualan. (2) Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral logam; b. pengolahan mineral bukan logam; c. pengolahan batuan; atau d. pengolahan batubara.

(3) Izin pengolahan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pengolahan lebih dari 1 (satu) jenis batuan. (4) Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pengangkutan dan Penjualan produk hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan. (6) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f diberikan oleh: a. Menteri, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan pada lintas darah provinsi dan/atau lintas negara; atau b. gubernur, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan. (2) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan. (2) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g diberikan oleh: a. Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan di seluruh wilayah INDONESIA; atau b. gubernur apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

(1) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah INDONESIA diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha. (2) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam 1 (satu) daerah provinsi diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

(1) IUJP meliputi kegiatan: a. konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:

1. Penyelidikan Umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi Kelayakan;
4. Konstruksi pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. reklamasi dan pascatambang; dan/atau
8. keselamatan pertambangan; b. konsultasi dan perencanaan di bidang:
9. penambangan; atau
10. pengolahan dan pemurnian. (2) Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan. (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbidang yang ditetapkan oleh Menteri. (4) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan. (5) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUJP harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan mineral aluvial kepada masyarakat

melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki IUJP yang diterbitkan oleh gubernur. (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan pemegang IUJP. (5) Program kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan: a. dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; b. dilakukan oleh koperasi atau perseorangan c. tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan d. tidak didasarkan pada transaksi jual beli mineral aluvial hasil penggalian. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan metode tambang bawah tanah dapat menyerahkan pekerjaan pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore/seam coal, penyaliran, dan peranginan kepada pemegang IUJP bidang Konstruksi pertambangan subbidang penerowongan (tunneling).

(1) IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah berstatus PMA wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP kepada Menteri. (3) Menteri menyesuaikan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dari PMDN menjadi PMA setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pedoman penyesuaian IUP PMDN menjadi PMA ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan: a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b. pembangunan konstruksi pelabuhan; c. pembangunan terowongan; d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/ atau laut. (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan mineral atau batubara yang tergali untuk

kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. (4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara wajib mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP atau IUPK berhak:

a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP atau WIUPK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif; c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan; e. menjual mineral atau batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau kegiatan Studi Kelayakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP dan IUPK dapat: a. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan; c. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; d. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; f. mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP atau WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengajukan permohonan IUP atau IUPK untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan pengusahaan komoditas tambang

mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan; i. mengusahakan mineral ikutan termasuk mineral logam tanah jarang setelah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan; j. membangun fasilitas Pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; k. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; l. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; m. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; n. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; o. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan kepabeanan; p. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; q. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya; r. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya

dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP atau WIUPK lain; s. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; dan t. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan. (2) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf s, dan huruf t diberikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya. (3) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka: a. optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan; b. mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau c. penyesuaian terhadap perubahan metode Penambangan.

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib: a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan: b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP; e. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik; f. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP; g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan; h. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang; i. melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

j. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi INDONESIA; k. melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi; q. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi; r. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan; s. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan; t. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; u. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; v. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; w. melakukan divestasi saham kepada Peserta INDONESIA bagi Badan Usaha swasta dalam rangka

PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; x. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; y. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; z. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan. bb. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional INDONESIA dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara; cc. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan dd. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

a. pengelolaan teknis pertambangan; b. pengelolaan keselamatan pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien. (3) Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dan IUPK wajib: a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang; b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang. (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala inspektur tambang. (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang. (6) Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf s, pemegang IUP dan IUPK wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara. (7) Menteri menugaskan kepala dinas provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tugas kepala inspektur tambang dalam: a. mengesahkan kepala teknik tambang; b. menerbitkan kartu pengawas operasional; c. mengesahkan kepala tambang bawah tanah; d. menerbitkan kartu izin meledakkan; e. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/ penimbunan bahan peledak; f. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/ penimbunan bahan bakar cair; g. memberikan rekomendasi pembelian dan penggunaaan bahan peledak; h. menyetujui pelaksanaan peledakan tidur; i. menerima laporan audit internal dan/atau eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara; j. MENETAPKAN tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara serta memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara; dan k. melakukan evaluasi laporan hasil pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi yang telah dipasang dan ditetapkan. (8) Kepala dinas daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan inspektur tambang yang ditempatkan di dinas daerah provinsi.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (commissioning) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perubahan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemegang IUP atau IUPK berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. (3) Pemegang IUP atau IUPK yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP atau IUPK dilarang: a. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri; c. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; d. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK; e. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri; f. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP; g. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain; h. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui; i. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;

j. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. l. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMN dan/atau BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi IUPK yang dimiliki BUMN dan/atau BUMD.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak: a. mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang yang berasal dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B; b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk samping hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;

c. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli; dan d. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan; c. mendapatkan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan; d. mendapatkan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; e. memenuhi batasan pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mematuhi harga patokan penjualan mineral atau batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; h. mengangkat penanggung jawab teknik dan lingkungan sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;

i. memiliki tenaga teknis Pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan pengelolaan keselamatan Pertambangan; k. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi INDONESIA; l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan; q. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan; r. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha; s. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan t. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya. (3) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk

pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan uji kesiapan (commissioning) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian apabila akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang: a. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang bukan berasal dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B; b. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUJP; dan

c. mengalihkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurniannya kepada pihak lain.

Pemegang IUJP berhak: a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya; b. mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan c. mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan.

Pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib: a. mengutamakan produk dalam negeri; b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya; c. mengutamakan tenaga kerja lokal; d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya; h. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; k. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; l. Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan m. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

Pemegang IUJP dilarang: a. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan berhak: a. membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B; dan b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana Pengangkutan dan Penjualan meliputi stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib: a. menyampaikan salinan dokumen rencana penjualan setiap kali melakukan penambahan kerja sama secara berkala melalui sistem informasi;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya melalui Modul Verifikasi Penjualan secara berkala; e. menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang: a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral atau batubara yang bukan berasal dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Pertambangan Rakyat;
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
6. KK; dan/atau
7. PKP2B; b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang mineral atau batubara, pada wilayah lintas

provinsi dan/atau lintas negara bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur; c. membeli komoditas tambang mineral atau batubara di mulut tambang; d. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan e. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUJP, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Pedoman pelaksanaan: a. permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi untuk penjualan; b. permohonan, evaluasi, penerbitan, dan perpanjangan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP; dan c. permohonan, evaluasi, dan persetujuan program kemitraan, ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan

b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolalahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolalahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan

RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu: a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi: a. Laporan Berkala; b. Laporan Akhir; dan/atau c. Laporan Khusus.

(2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan atas RKAB Tahunan; b. laporan kualitas air limbah pertambangan; c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; d. laporan statistik penyakit tenaga kerja; e. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; dan f. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan atas RKAB Tahunan; b. laporan kualitas air limbah pertambangan; c. laporan konservasi; d. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; e. laporan statistik penyakit tenaga kerja; f. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; g. laporan pelaksanaan pascatambang dalam rangka pencairan jaminan pascatambang; dan

h. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. (3) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan lengkap Eksplorasi; dan b. laporan Studi Kelayakan. (4) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan b. laporan akhir kegiatan operasi produksi. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan atas RKAB Tahunan; b. laporan kualitas air limbah pertambangan; c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; d. laporan statistik penyakit tenaga kerja; dan e. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. (6) Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui pemegang IUP atau IUPK yang meliputi: a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan; dan

b. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. (7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan realisasi pembelian mineral atau batubara; dan b. laporan realisasi penjualan mineral atau batubara.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan pemberitahuan awal kecelakaan; b. laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya; c. laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja; d. laporan penyakit akibat kerja; e. laporan kasus lingkungan; f. laporan kajian teknis pertambangan; dan/atau g. laporan audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

pemurnian, wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan kecuali untuk laporan kualitas air limbah pertambangan paling 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan. (3) Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan Laporan Akhir ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan pemberitahuan awal kecelakaan atau pemberitahuan awal kejadian berbahaya

yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dan huruf b sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan atau awal kejadian berbahaya. (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c sesaat setelah awal kejadian akibat penyakit. (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan penyakit akibat kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksaan. (4) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan kasus lingkungan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e paling lambat 1 x 24 jam setelah terjadinya kasus lingkungan. (5) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan kajian teknis pertambangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f sesaat sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan teknis pertambangan.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan bulanan atau laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2). (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan atas laporan bulanan atau laporan triwulan. (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas laporan bulanan atau laporan triwulan, Pemegang Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menindaklanjuti tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan. (2) Perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

menyampaikan laporan triwulan pertama dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, atau kondisi daya dukung lingkungan, perubahan RKAB Tahunan dapat diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lebih dari 1 (satu) kali.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas perubahan RKAB Tahunan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan RKAB Tahunan secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaporkan perubahan penggunaan usaha jasa pertambangan pada tahun berjalan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan perubahan Laporan Studi Kelayakan jika terdapat perubahan variabel teknis, ekonomis, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyusun sistem informasi rencana kerja dan laporan mineral dan batubara. (2) Sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk: a. menyeragamkan format:

1. data dan informasi rencana kerja;

2. data dan informasi laporan;

3. evaluasi dan persetujuan rencana kerja; dan 4) evaluasi dan persetujuan laporan; dan b. menyeragamkan proses:

4. penyampaian rencana kerja dan laporan;

5. pengelolaan data dari informasi rencana kerja dan laporan; dan 3) pengelolaan arsip elektronik rencana kerja dan laporan. (3) RKAB Tahunan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dan huruf b disampaikan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan data elektronik (softcopy). (4) Sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan teknologi sistem informasi yang bersifat universal. (5) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menyampaikan rencana kerja dan laporan dengan menggunakan teknologi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang telah tersedia.

(1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 huruf a atau sampai dengan huruf l, Pasal 68 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 70 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 72 huruf a atau sampai dengan huruf m, Pasal 73 huruf a atau huruf b, Pasal 75 huruf b

atau sampai dengan huruf e, Pasal 76 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 78 huruf a atau huruf b, Pasal 79 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 84 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 85 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 87 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91, dan Pasal 92 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a atau Pasal 76 huruf a diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang mendapat sanksi peringatan tertulis

setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan: a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan; b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang Kontrak Karya mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan c. RKAB Tahunan.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101. (2) Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diberikan dengan ketentuan: a. perpanjangan pertama diberikan dengan jangka waktu:

1. sesuai sisa jangka waktu kontrak karya mineral logam; dan
2. sesuai jangka waktu perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) tahun; dan b. dapat diberikan perpanjangan kedua selama 10 (sepuluh) tahun. (2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan persetujuan IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan kontrak karya mineral logam ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberian atau penolakan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan: a. IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan; atau b. IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama.

(1) IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan persetujuan IUPK Operasi Produksi perpanjangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara serta menjamin iklim usaha yang kondusif, Menteri dapat MENETAPKAN ketentuan lain bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi KK atau PKP2B, dengan mempertimbangkan: a. skala investasi; b. karakteristik operasi; c. jumlah produksi; dan/atau d. daya dukung lingkungan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Persetujuan Program Kemitraan mineral aluvial yang telah diterbitkan oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; b. RKAB Tahunan yang telah disampaikan dan/atau telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap diakui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini khusus terkait dengan jenis perizinan yang persetujuannya diterbitkan dalam RKAB Tahunan; c. Ketentuan mengenai persetujuan RKAB Tahunan, persetujuan perubahan saham serta pelaporan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan

Menteri ini diberlakukan kepada Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; d. Permohonan peningkatan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku; b. IUP mineral bukan logam dan IUP batuan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean; dan c. IUP yang diterbitkan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status Clear and Clean.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 295); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 528); c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1592), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perubahan direksi dan/atau komisaris di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1079), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Keputusan Menteri yang diterbitkan sebagai pedoman dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1592) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA