Pasal 10

(1) Menteri MENETAPKAN WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan/atau WIUPK batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, WIUPK batubara, WIUP mineral bukan logam, dan/atau WIUP batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.