Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan wama, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan data kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

PRESIDEN

1. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

2. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek.

4. Kantor Merek adalah satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek.

Bagian Pertama Umum

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

PRESIDEN

badan hukum untuk menggunakannya.

(1) Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan

pemilik merek yang beritikad baik.

(2) Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

Bagian Kedua Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Yang Ditolak

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

• bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

• tidak memiliki daya pembeda;

• telah menjadi milik umum; atau

• merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

(1) Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

PRESIDEN

(2) Permintaan pendaftaran merek juga ditotak oleh Kantor Merek

apabila:

• merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

• merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,

• merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau Stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

• merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

PRESIDEN

Bagian Pertama Umum

(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk

satu kelas barang atau jasa.

(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan:

• tanggal, bulan, dan tahun;

• nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek;

• nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;

• alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

• macam wama, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya

PRESIDEN

menggunakan unsur warna;

• kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya; dan

• nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

(3) Surat permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) ditandatangani pemilik merek atau kuasanya.

(4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan oleh lebih

dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek terscbut, nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

(5) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), maka permintaan tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau salah satu wakil badan hukum yang berhak atas merek dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.

(6) Dalam hal permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

(1) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 harus dilengkapi:

• surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan

PRESIDEN

pendaftarannya adalah miliknya;

• dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

• Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;

• surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan

• pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di

dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai permintaan pendaftaran merek diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau

yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.

(2) Pemilik atau yang berhak atas merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

PRESIDEN

Bagian kedua Permintaan Pendaftaran Merek

Dengan Hak Prioritas

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pcndaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Pertama Bab ini, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

(2) Kantor Merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali.

PRESIDEN

(4) Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

(1) Kantor Merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan

persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari Kantor Merek.

(3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

(1) Dalam hal kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam

jangka waktu masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau ayat (3), permintaan pendaftaran merek

PRESIDEN

dianggap ditarik kembali.

(2) Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali

secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permintaan Pendaftaran Merek

(1) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 telah dipenuhi, maka

tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

(2) Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dicatat oleh Kantor Merek.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permintaan Pendaftaran Merek

(1) Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek hanya

diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.

(2) Ketentuan mengenai perubahan dan penarikan permintaan

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Selama belum memperoleh keputusan dari Kantor Merek,

permintaan pendaftaran merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

(2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat

kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut.

(3) Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, segala

biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Pertama Pengumuman

Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan dalam hal diajukan dengan menggunakan hak prioritas, harus telah dipenuhi pula ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

PRESIDEN

(1) Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan

dengan:

• menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat; dan

• menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

(2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek

dicatat oleh Kantor Merek.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

• nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;

• kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya;

• tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek;

• nama negara dan tanggal pencrimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas, dan

• contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila

PRESIDEN

merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Keberatan dan Sanggahan

(1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan

hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan

apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas

hari sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.

(1) Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan

permin-taan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Kantor Merek.

PRESIDEN

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Kantor Merek.

Kantor Merek menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Substantif

(1) Setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 atau dalam hal ada keberatan selama jangka waktu pengumuman, setelah diterimanya sanggahan, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 5 dan Pasal 6 serta bila ada keberatan atau sanggahan.

Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya sembilan bulan sejak :

• tanggal berakhimya pengumuman; atau

• tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.

PRESIDEN

(1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek yang memiliki

keahlian dan kualifikasi sebagai Pemeriksa Merek pada Kantor Merek.

(2) Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.

(3) Kepada Pemeriksa Merek diberikan jenjang dan tunjangan

fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam hal Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1) berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Kantor Merek:

• mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek;

• memberitahukan pcndaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan pcrmintaan pendaftaran merek;

• memberikan Sertifikat Merek; dan

• mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

(2) Dalam hal Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1) bcrkesimpulan bahwa pcrmintaan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka Kantor Merek menetapkan keputusan tentang penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut.

PRESIDEN

(3) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4) Dalam hal ada keberatan, Kantor Merek menyampaikan tembusan

surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan keberatan.

(1) Sertfikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang

mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(2) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui

kuasa, Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek.

(3) Sertifikat Merek sebaigaimana dimaksud dalam ayat (1) me-muat

:

• nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftarkan;

• nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan berdasarkan Pasal 11;

• tanggal pengajuan dan tanggal pencrimaan permintaan pendaftaran merek;

• nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, apabila permintaan pendaftaran diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

• etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan

PRESIDEN

apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia;

• nomor dan tanggal pendaftaran;

• kelas dan jenis barang atau jasa atas mana merek didaftarkan; dan

• jangka waktu berlakunya pcndaftaran merek.

(4) Setiap orang dapat mengajukan permintaan petikan resmi

pendaftaran merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek.

(5) Permintaan pctikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Nomor pendaftaran merek wajib dicantumkan pada setiap pengguna-an merek yang terdaftar, yang pclaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemcrintah.

Bagian Keempat Permintaan Banding

(1) Permintaan banding dapat diajukan tcrhadap penolakan

permintaan pcndaftaran mcrek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Komisi

PRESIDEN

Banding Merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan pcrmintaan pcndaftaran merek dcngan tembusan kepada Kantor Merek.

(3) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang diketuai secara

tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan bcrada di lingkungan departemcn yang dipimpin Menteri.

(4) Anggota Komisi Banding Merek berjumlah ganjil

sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ahli yang dipcrlukan dan atau Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemcriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

(5) Ketua dan anggota Komisi Banding Merek diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri.

(1) Permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara

lengkap keberatan terhadap pcnolakan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak

merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan pendaftaran merek yang ditolak.

(1) Permintaan banding diajukan dalam waktu selambat-lambatnya

tiga bulan scjak tanggal pencrimaan surat pembcritahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.

(2) Dalam hal jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat

tanpa ada permintaan banding, maka penolakan permintaan

PRESIDEN

pendaftaran merek dianggap diterima oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan pcrmintaan pendaftaran merek.

(3) Dalam hal penolakan permintaan pendaftaran merek telah

dianggap diterima oleh orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Merek mencatatnya dalam Daftar Umum Merek.

(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu

selambat-lambatnya cnam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.

(2) Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara

administratif maupun substantif.

(3) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan

banding, Kantor Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

(4) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permintaan banding,

Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merek memberitahukan penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(2).

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Merek, tatacara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyclesaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemcrintah.

PRESIDEN

Bagian Kelima Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan

Merek Terdaftar

(1) Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan

merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

(2) Permintaan pcrpanjangan jangka waktu perlindungan merek

terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebclum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

(3) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Kantor Merek.

(4) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

ter-daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar disetujui apabila :

• merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan

• barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

PRESIDEN

(1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

terdaftar ditolak oleh Kantor Merek, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

(2) Penolakan permintaan pcrpanjangan jangka waktu perlindungan

merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dcngan menyebutkan alasannya.

(1) Pcrpanjangan jangka waktu perlindungan mcrek terdaftar dicatat

dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Perpanjangan jangka waktu pcrlindungan mcrek terdaftar

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Bagian Keenam Perubahan Nama dan atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

(1) Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar

diberitahukan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan discrtai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Pcrubahan nama dan atau alamat pemilik merek tcrdaftar yang

telah dicatat oleh Kantor Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

PRESIDEN

(3) Pencatatan perubahan nama dan atau alamat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Pertama Pengalihan Hak

(1) Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara :

• pewarisan;

• wasiat;

• hibah;

• perjanjian; atau

• sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

(2) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya.

(3) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(4) Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat Kantor

Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar berlaku

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(6) Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan

PRESIDEN

Keputusan Menteri.

(1) Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan

pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

(2) Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor

Merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Bagian Kedua Lisensi

(1) Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang

lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau scluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

(2) Perjanjian lisensi berlaku untuk scluruh wilayah Negara Republik

Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

PRESIDEN

(3) Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor

Merek.

(4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat

oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Syarat dan tata cara permintaan pcncatatan perjanjian lisensi

diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah.

(6) Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) dikenakan biaya yang besarnya ditctapkan dengan Keputusan

Menteri.

Pemilik merek terdaftar yang tclah memberi lisensi kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi liscnsi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek terscbut, kccuali bila diperjanjikan lain.

Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa pencrima lisensi dapat membcri lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung

maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang

PRESIDEN

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

(2) Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian

lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).

(3) Kantor Merek memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya dcngan menyebutkan alasannya.

(1) Penerima lisensi yang beritikad baik dari merek yang kemudian

dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai pcrjanjian lisensi merek yang tidak dibatalkan sampai dcngan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.

(2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi

wajib meneruskan pembayaran royalti yang scharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

(3) Dalam hal pembcri lisensi sudah terlebih dahulu menerima secara

sekaligus royalti dari pencrima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalli yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

PRESIDEN

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah.

Bagian Pertama Penghapusan

(1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek

dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat

dilakukan apabila dipcroleh bukti yang cukup bahwa :

• merek tidak digunakan bcrturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pcmakaian terakhir; atau

• merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

(3) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek

baik untuk scbagian atau scluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Kantor Merek.

(4) Penghapusan pcndaftaran mcrek sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam berita Resmi Merek.

PRESIDEN

(5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih

terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tcrsebut disetujui secara tcrtulis oleh penerima lisensi.

(6) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (5) hanya dimungkinkan apabila pencrima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

(7) Pencatatan pcnghapusan pendaftaran merek sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Kcputusan Menteri.

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui :

• Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau

• Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Terhadap putusan Pengadilan Ncgeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bcrsangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu sclambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.

(3) Kantor Merek melaksanakan penghapusan merek yang

PRESIDEN

bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mcmpunyai kckuatan hukum tetap.

(1) Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek

dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, dan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pengha- pusan tersebut.

(2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlin-dungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembatalan

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

PRESIDEN

diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.

(3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek.

(4) Gugatan pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan Kantor

Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam

(5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat

tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka

waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu

apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(1) Terhadap putusan Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (4) tidak dapat diajukan permohonan banding.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan

PRESIDEN

tersebut.

(3) Kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang

bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan pembatalan tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek

dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, dan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencoretan pendaflaran suatu merek dari Daftar Umum Merek

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam berita Resmi Merek.

Pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlin-dungan hukum atas merek yang bersangkutan.

PRESIDEN

(1) Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai

Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

(2) Selain pencgasan mengenai penggunaan Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada permintaan , pendaftaran tersebut wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan.

(3) Peraturan penggunaan Merek Kolcktif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) harus berisikan antara lain :

• sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan Merek Kolck- tif tersebut;

• ketentuan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan

• sanksi atas pelanggaran pcraturan penggunaan Merek Kolektif.

Terhadap permintaan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemerik-saan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 61.

PRESIDEN

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran Merek Kolektif, Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaf-Wan merek sebagai Merek Kolektif dapat disctujui, maka Kantor Merek :

• mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dengan melampirkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut; dan

• mengumumkan pendaftaran Merek Kolektif tersebut berikut peraturan penggunaannya dalam Berita Resmi Merek.

(1) Perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif wajib

dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tcrscbut.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam

Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(3) Perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi

pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(4) Pencatatan perubahan peraturan penggunaan Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pemilik Merek Kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan orang dan atau badan hukum lain yang juga menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam peraturan penggunaan Merek Kolektif.

PRESIDEN

(1) Pemilikan atas Merek Kolektif terdaftar dapat dialihkan hanya

kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

(2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek.

(3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat

dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Pencatatan pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain.

(1) Kantor Merek dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas

dasar :

• permintaan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai Merek Kolektif,

• bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pen- daftarannya;

PRESIDEN

• bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; atau

• bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(2) Permintaan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan kepada Kantor Merek.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Pencatatan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, huruf c, atau huruf d.

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat

(1), Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimintakan pembatalan

kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

PRESIDEN

Seluruh ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku terhadap Merek-Kolektif, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab ini.

Pasai 72

(1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap

orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakai- an merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh pencrima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

(1) Atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi mcrek

terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih bcsar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.

(2) Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang

PRESIDEN

menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat mcmbayar harganya kepada tergugat.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (2) tidak dapat diajukan permohonan banding.

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Bab ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.

Penyelenggaraan administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Kantor Merek.

Kantor Merek menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat.

PRESIDEN

Dalam melaksanakan pengelolaan merek Kantor Merek memperoleh pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berwenang :

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan hasil

PRESIDEN

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana di bidang merek; dan

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAII XI

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada kescluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang dipro- duksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PRESIDEN

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 adalah kejahatan.

(1) Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang

diketa- hui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XIT

Semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan masih berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

(1) Terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat

diajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berdasarkan alasan sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

PRESIDEN

(2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diajukan selama jangka waktu berlakunya pendaf- taran merek tersebut.

Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan pendaftaran merek, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pcrniagaan tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pernia-gaan yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAII XIII

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinya- takan tidak berlaku lagi.

PRESIDEN

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tinggal 28 Agustus 1992

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN