PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

(1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek

apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

(2) Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor

Merek apabila :

• merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

• merupakan...

PRESIDEN

• merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
• merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
• merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang melindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Cipta tersebut.

(3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih

kelas barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran.

(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimintakan pendaftarannya.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 harus dilengkapi :

• surat...

PRESIDEN

• surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
• 20 (dua puluh) helai etiket merek yang bersangkutan;
• Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
• surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
• pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di

dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasan Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

(3) Ketentuan mengenai permintaan pendaftaran merek diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau di negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

1. Ketentuan Pasal 21 huruf b dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

• nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
• kelas…

PRESIDEN

• kelas dan jenis barang dan atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya;
• tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek;
• nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
• contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf e dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

(1) Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang

mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(2) Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa,

Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek.

(3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

• nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftarkan;

• nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan berdasarkan Pasal 11;

• tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan pendaftaran merek;

• nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, apabila permintaan pendaftaran diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

• etiket...

PRESIDEN

• etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
• nomor dan tanggal pendaftaran;
• kelas dan jenis barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftaran mereknya; dan
• jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

(4) Setiap orang dapat mengajukan permintaan petikan resmi

pendaftaran merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek.

(5) Permintaan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

(1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan

permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

(2) Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Komisi

Banding Merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek.

(3) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang diketuai

secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di lingkungan departemen yang dipimpin Menteri.

(4) Anggota Komisi banding Merek berjumlah ganjil

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari ahli yang diperlukan dan atau Pemeriksa Merek Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

(5) Ketua dan anggota Komisi Banding Merek diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri.

1. Ketentuan…

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.

(2) Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara

administratif maupun substantif.

(3) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan

banding, Kantor Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

(4) Dalam hal Komisi banding Merek menolak permintaan

banding, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merek memberitahukan penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

1. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, dapat dialihkan atau dilisensikan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya.

1. Ketentuan Pasal 51 dipecah menjadi 2 pasal, yaitu Pasal 51 baru dan Pasal 51A, sehingga keseluruhan Pasal 51 dan Pasal 51A berbunyi sebagai berikut :

(1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek

dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat

dilakukan jika :

• merek...

PRESIDEN

• merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek; atau
• merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

(3) alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah :

• larangan impor;
• larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
• larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam

Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek

baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Kantor Merek.

(2) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih

terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas

setuju untuk mengenyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

(4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam

Berita Resmi Merek.

(5) Pencatatan...

PRESIDEN

(5) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

(1) Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat

langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang

bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan tersebut.

(3) Kantor Merek melaksanakan penghapusan merek yang

bersangkutan dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.

(3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek.

(4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(5) Dalam...

PRESIDEN

(5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat

tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

(1) Terhadap putusan pengadilan negeri yang memutuskan gugatan

pembatalan sebagaimana di maksud dalam pasal 56 ayat (4) tidak dapat diajukan permohonan banding tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan tersebut.

(3) Kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran merek

yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan pembatalan tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Judul Bab VIII, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 diubah, sehingga Judul Bab VIII dan keseluruhan Pasal 72 dan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap

orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 73…

PRESIDEN

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

1. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan BAB IXA, sebagai berikut :

BAB IXA

Bagian Pertama Indikasi Geografis

(1) Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

(2) Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas

dasar permintaan yang diajukan oleh:

• Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari :

1. pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
2. produsen barang-barang hasil pertanian;
3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; 4)pedagang yang menjual barang-barang tersebut.

• lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
• kelompok konsumen barang-barang tersebut.

(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan

Pasal 25 berlaku pula bagi pengumuman permintaan pendaftaran

indikasi geografis.

(4) Permintaan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Kantor

Merek apabila tanda tersebut :

• bertentangan...

PRESIDEN

• bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat seperti ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya;
• tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

(5) Ketentuan mengenai banding berlaku pula bagi penolakan

pendaftaran indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4).

(6) Indikasi geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang

berlangsung selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

(7) Apabila sebelum atau pada saat dimintakan pendaftaran sebagai

indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran indikasi

geografis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan

terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang

haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku pula dalam rangka pelaksanaan hak atas indikasi geografis.

Bagian…

PRESIDEN

Bagian Kedua Indikasi Asal

Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

• memenuhi ketentuan Pasal 79A ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
• semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

1. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79B dan Pasal 79C berlaku pula keseluruhan pemegang hak atas indikasi asal.

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berwenang :

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

• melakukan...

PRESIDEN

• melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek; dan
• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

1. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disiplin Pasal 82A dan Paal 82B sebagai berikut :

Pasal 82A…

PRESIDEN

(1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan

tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan

tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara lam 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

tidak berlaku bagi pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A ayat (7).

(4) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil

pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A dan Pasal 82B adalah kejahatan.

1. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84…

PRESIDEN

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang

diketahui atau patut diketahui bahwa dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A, dan Pasal 82B dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pelanggaran.

1. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan Pasal 85A, sebagai berikut :

(1) Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak

atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Keberatan terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1997

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1997

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN