REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

2. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

3. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

6. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

7. Kawasan . . .

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

3. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.

4. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

5. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.

6. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

10. Menteri teknis adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.

11. Menteri terkait adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian, lingkungan hidup, dan/atau dalam negeri.

Pasal 2 . . .

Rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(1) Pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

• prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan

• pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

• sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years);

• kejelasan kewenangan;

• pemahaman sistem tenurial;

• andil biaya (cost sharing);

• penerapan sistem insentif;

• pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;

• pendekatan partisipatif; dan

• transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pendekatan . . .

(3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi aspek:

• politik;
• sosial;
• ekonomi;
• ekosistem; dan
• kelembagaan dan organisasi.

(1) Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek:

• kawasan;
• kelembagaan; dan
• teknologi.

(2) Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan

yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan.

(3) Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang

kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja.

(4) Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang

ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup.

Reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan kriteria dan standar:

• karakteristik lokasi kegiatan;
• jenis kegiatan;
• penataan lahan;
• pengendalian erosi dan limbah;
• revegetasi; dan
• pengembangan sosial ekonomi.

Pasal 7 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di

luar kawasan hutan.

(2) Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dilakukan

di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

(3) Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilakukan di

semua lahan kritis.

(1) Seluruh hutan, kawasan hutan, dan lahan kritis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat

(3) berada dalam beberapa wilayah DAS.

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.

(3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan

wilayah DAS yang diprioritaskan.

(1) DAS yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria paling sedikit memuat:

• kondisi spesifik biofisik;
• sosial ekonomi;
• lahan kritis pada bagian hulu DAS; dan
• wilayah hutan yang rentan perubahan iklim.

(2) DAS prioritas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan

oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 11 . . .

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui

tahapan:

• perencanaan; dan
• pelaksanaan.

(2) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

• Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS);
• Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL); dan
• Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

Paragraf 2 Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai

(1) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a, untuk setiap wilayah pengelolaan DAS, disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) RTkRHL-DAS . . .

(2) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan mengacu pada:

• rencana kehutanan nasional;
• rencana tata ruang; dan
• rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana pengelolaan sumberdaya air.

(3) RTkRHL-DAS paling sedikit memuat:

• rencana pemulihan hutan dan lahan;
• pengendalian erosi dan sedimentasi;
• pengembangan sumberdaya air; dan
• kelembagaan.

(4) Dalam penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

RTkRHL-DAS diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3 Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan:

• RTkRHL-DAS;
• wilayah administratif;
• rencana pengelolaan hutan; dan
• potensi sumberdaya yang tersedia, antara lain, tenaga, sarana prasarana, dan pendanaan.

(2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

terdiri atas:

• Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH); dan
• Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL).

(1) RPRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.

(2) RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung ditetapkan

oleh bupati/walikota.

(3) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

RPRH diatur dengan peraturan Menteri.

(1) RPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf b paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.

(2) RPRL ditetapkan oleh bupati/walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

RPRL diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4 Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(RTnRHL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun berdasarkan RPRHL.

(2) RTnRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, detil lokasi dan volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu, kelembagaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi.

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan

(RTnRH) yang telah dibebani hak atau izin disusun oleh pemegang hak atau pemegang izin.

(2) RTnRH yang belum dibebani hak atau izin disusun oleh

Menteri.

Rencana Tahunan Rehabilitasi di lahan (RTnRL) ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Pasal 20 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

(1) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan di:

• dalam kawasan hutan; dan/atau
• lahan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan

oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemegang hak atau izin.

(1) Rehabilitasi hutan dilaksanakan sesuai RTnRH.

(2) Rehabilitasi lahan dilaksanakan sesuai RTnRL.

Paragraf 2 Rehabilitasi Hutan

Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

• reboisasi;
• pemeliharaan tanaman;
• pengayaan tanaman; atau
• penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 24 . . .

(1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a

dilakukan di dalam kawasan:

• hutan lindung;
• hutan produksi; atau
• hutan konservasi.

(2) Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan

untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

(3) Reboisasi di dalam kawasan hutan produksi ditujukan

untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi.

(4) Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan

untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.

(5) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan pendukung.

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:

• Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
• pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
• pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau
• pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

(2) Sumber dana untuk melakukan pemeliharaan

dibebankan kepada:

• Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;

• pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

• pemerintah . . .

• pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau

• pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

(3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan

lindung didanai oleh Pemerintah dan dilaksanakan sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.

(4) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan

lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengeloaan Hutan.

(5) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• perawatan; dan
• pengendalian hama dan penyakit.

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan.

(2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

(3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang,

baik di hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

(4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan

persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 27 . . .

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan secara sipil teknis.

(2) Selain teknik konservasi tanah secara sipil teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Paragraf 3 Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:

• penghijauan;
• pemeliharaan tanaman;
• pengayaan tanaman; atau
• penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

(1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf a, dilakukan di luar kawasan hutan ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan yang kondisinya rusak agar dapat berfungsi secara optimal.

(2) Penghijauan dilakukan dengan cara membangun hutan

hak, hutan kota, atau penghijauan lingkungan.

(3) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan,

penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota atau pemegang hak.

(2) Pemeliharaan..

(2) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• perawatan; dan
• pengendalian hama dan penyakit.

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

(2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

(3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan hak.

(4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan

persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan secara:

• vegetatif; dan/atau
• sipil teknis.

(2) Selain secara vegetatif dan sipil teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan peraturan

Menteri.

Paragraf 4. . .

Paragraf 4 Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan kegiatan yang meliputi:

• pengembangan perbenihan;
• teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
• pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
• penyuluhan;
• pelatihan;
• pemberdayaan masyarakat;
• pembinaan; dan/atau
• pengawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung

rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5 Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi

dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali taman hutan raya.

(2) Rehabilitasi hutan pada taman hutan raya dilaksanakan

oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rehabilitasi hutan pada hutan konservasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan harus:

• menanam jenis tumbuhan asli setempat;
• menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat; dan
• menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.

(1) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan

lindung yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, atau diberikan izin pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan hutan dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin.

(2) Rehabilitasi . . .

(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan

lindung yang tidak dibebani hak atau izin dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan

lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

• jenis tumbuhan yang ditanam harus sesuai dengan fungsi hidroorologis;
• tumbuhan yang ditanam dapat bersifat monokultur atau campuran; dan
• sejauh mungkin menghindari jenis tumbuhan eksotis atau jenis tumbuhan asing.

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang dikelola

oleh lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dilakukan oleh pengelola.

(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dikelola oleh

masyarakat hukum adat sebagai hutan adat, dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(1) Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

(2) Rehabilitasi lahan yang dibebani hak atas tanah menjadi

kewajiban dan tanggung jawab pemegang hak.

(1) Pemegang hak atau pemegang izin dalam melaksanakan

rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

(2) Pendampingan, pelayanan, dan dukungan Pemerintah,

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan perlindungan dan konservasi.

Pasal 40 . . .

(1) Untuk kegiatan rehabilitasi yang telah berhasil maka

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif, baik berupa kemudahan pelayanan maupun penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6 Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

(1) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan

oleh pemegang hak atau izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh

pemegang hak atau pemegang izin.

(4) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi

hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.

(2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:

• penggunaan kawasan hutan; atau
• bencana alam.

Pasal 43 . . .

(1) Reklamasi hutan meliputi kegiatan:

• inventarisasi lokasi;
• penetapan lokasi;
• perencanaan; dan
• pelaksanaan reklamasi.

(2) Reklamasi hutan dapat dilakukan pada kegiatan bekas

pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan keamanan, atau bencana alam.

(3) Dalam hal kegiatan reklamasi hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pada kawasan bekas areal pertambangan, maka dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

(4) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan.

Bagian Kedua Inventarisasi Lokasi

(1) Inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.

(2) Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survey untuk

memperoleh data primer maupun pengumpulan data sekunder berupa data biofisik dan sosial ekonomi, serta rencana kerja penggunaan kawasan hutan.

(3) Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan

data spasial seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pemilihan dan penunjukan lokasi yang terganggu sebagai akibat penggunaan kawasan hutan yang siap direklamasi.

(2) Penetapan . . .

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik hasil inventarisasi lokasi.

(3) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data spasial dan

data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan luas dan lokasi reklamasi.

Bagian Keempat Perencanaan Reklamasi Hutan

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(1) huruf c dilakukan untuk menghasilkan rencana

reklamasi hutan.

(2) Rencana reklamasi hutan disusun berdasarkan

inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45.

(3) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat:

• kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas;
• rencana pembukaan kawasan hutan;
• program reklamasi hutan;
• rancangan teknis reklamasi;
• tata waktu pelaksanaan;
• rencana biaya; dan
• peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.

(4) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

(1) Rencana reklamasi yang telah disusun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan penilaian oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya, dalam melakukan penilaian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Menteri dan dapat melibatkan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Menteri teknis, gubernur atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dapat menyetujui rencana reklamasi hutan.

Bagian . . .

Bagian Kelima Pelaksanaan Reklamasi Hutan

(1) Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

(2) Pengamanan hasil reklamasi hutan menjadi tanggung

jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

(1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang izin penggunaan kawasan hutan wajib membayar dana jaminan reklamasi.

(2) Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh

pemegang izin dan ditetapkan oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(3) Bentuk dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diusulkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan harus mendapat persetujuan dari menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan mengenai besaran, bentuk, tata cara

penempatan, dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi hutan

dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri teknis dan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi hutan .

(3) Penilaian. . .

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar penentuan keberhasilan reklamasi hutan.

(4) Keberhasilan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menjadi salah satu unsur penilaian seluruh kewajiban dalam pengembalian kawasan hutan dari penggunaan kawasan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan

reklamasi hutan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Reklamasi Hutan Akibat Bencana Alam

(1) Reklamasi hutan akibat bencana alam dalam kawasan

hutan dapat terjadi:

• secara murni; atau
• sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan.

(2) Reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan

pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

(3) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara murni

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Reklamasi hutan pada areal bencana alam sebagai akibat

kelalaian pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan hutan dalam mengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin.

(5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan dan/atau pemegang izin pemanfaatan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman reklamasi

hutan pada areal bencana alam diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan

dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran . . .

(2) Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi

hutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan:

• pembinaan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.

(2) Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi

dan reklamasi hutan, Menteri dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kebijakan gubernur dan bupati/walikota.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengendalian

(1) Pembinaan meliputi pemberian:

• pedoman;
• bimbingan;
• pelatihan;
• arahan; dan/atau
• supervisi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan

tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program, dan kegiatan yang bersifat nasional.

(6) Supervisi . . .

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(1) Pengendalian meliputi kegiatan:

• monitoring;
• evaluasi;
• pelaporan; dan
• tindak lanjut.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilakukan secara periodik.

(4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan

evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan

pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditindaklanjuti oleh pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(2) Pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan melaporkan

pelaksanaan hasil pengendalian kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 57 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan

rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi berupa:

• teguran, dan/atau
• pembatalan.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII . . .

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan

dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, atau program rehabilitasi hutan dan lahan yang lain tetap berlaku, dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam hal RTkRHL-DAS belum tersusun, maka RTkRHL-

DAS yang ada dalam bentuk Rencana Rehabilitasi Lima Tahun, dianggap sebagai RTkRHL-DAS.

(3) Dalam hal RPRHL belum tersusun, maka RTnRHL dapat

mengacu kepada Rencana Rehabilitasi Lima Tahun.

(4) Hasil reklamasi hutan yang telah dinilai dan diterima oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan Pemerintah ini, dinyatakan sah dan berlaku.

(5) Hasil reklamasi hutan yang belum dinilai atau telah

dinilai tetapi belum diterima Pemerintah, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun;

dan

• Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 harus sudah selesai paling lama 2 (dua) tahun

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

Setio Sapto Nugroho