REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

2. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

3. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada areal bekas penggunaan Kawasan Hutan.

4. Daerah. .

SK No 027696 A

PRES IDEN

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengarrrh aktivitas daratan.
2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
3. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menunln fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yar,g ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
6. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan.
7. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10. Pemerintah

SK No 027697 A

PRESIDEN

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Instansi Terkait adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, danf atau kementerian yar:g menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan bagian dari pengelolaan Hutan.

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ditetapkan pola umum, kriteria dan standar rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Bagian Kesatu Pola Umum

(1) Pola umum rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

• prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan
• pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(2) Prinsip penyelenggaraarr rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• transparansi dan akuntabilitas;
• kejelasan kewenangan;
• sistem penganggararl yang berkesinambungan (multigears);
• partisipatif; e.pemberdayaan...

SK No 027698 A

PRESIDEN REPUtsLIK INDONESIA

• pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
• pemahaman sistem tenurial;
• andil biaya (cos/ sharing); dan
• penerapan sistem insentif.

(3) Pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:

• politik;
• sosial;
• ekonomi; dan
• ekosistem.

Bagian Kedua Kriteria dan Standar

(1) Reklamasi Hutan akibat bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada areal sebagai akibat bencana dalam Kawasan Hutan. (21 Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:

• faktor alam; atau
• kelalaian pemegang hak pengelolaan, pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

(3) Penentuan penyebab bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui identifikasi, observasi, dan verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 4L ...

SK No 027713 A

PRESIDEN

Kriteria dan standar rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek:

• kawasan;
• kelembagaan; dan
• teknologi.

(1) Aspek kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a digunakan untuk menentukan penanganan kawasan melalui:

• analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS;
• kejelasan status penguasaan lahan; dan
• fungsi kawasan.

(2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b meliputi:

• sumber daya manusia yang kompeten;
• organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing; dan
• tata hubungan keda.

(3) Aspek teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c berupa penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan pemilihan jenis tanaman.

Pasal 7. . .

SK No 027699 A

PRES IDEN

Selain memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Reklamasi Hutan harrrs memenuhi aspek:

• karakteristik lokasi kegiatan;
• jenis kegiatan;
• penataan lahan;
• pengendalian erosi dan pencemaran air;
• Revegetasi; dan
• pengembangan sosial ekonomi.

(1) Pola umum dijadikan sebagai kerangka dasar dalam

penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(2) Kriteria dan standar dijadikan sebagai pedoman, acuan,

dan ukuran dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola

umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan:

• rehabilitasi Hutan; dan
• rehabilitasi lahan.

(2) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

(3) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan di luar Kawasan Hutan berrrpa hutan dan lahan.

Pasal 10. . .

SK No 027700 A

PRES IDEN

Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

• Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pernanfaatan;
• gubernur atau bupati/wali kota untuk taman Hutan raya sesuai dengan kewenangannya;
• pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan untuk rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pernanfaatan; dan
• pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi.

Pasal 1 1

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; dan
• pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.

(1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan. (21 Kondisi spesifik biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• keadaan flora dan fauna;
• jenis tanah;
• kelerengan;
• sosial;
• ekonomi; dan
• budaya.

(3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

klasifikasi DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Klasifikasi DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasa174...

SK No 027701 A

PRES tDEN

RHL diselenggarakan melalui tahapan:

• perencanaan; dan
• pelaksanaan. Bagian Kedua Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Paragraf 1 Umum

Perencanaan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

• rencana umum RHL DAS; dan
• rencana tahunan RHL.

Paragraf 2 Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai

(1) Rencana umum RHL DAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a, disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Rencana umum RHL DAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan mengacu pada:

• rencana kehutanan tingkat nasional;
• rencana Pengelolaan DAS;
• rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
• rencana tata ruang;
• peta Lahan Kritis;
• peta mangrove;
• peta cekungan air tanah; dan
• peta penutup lahan.

(3) Rencana umum RHL DAS paling sedikit memuat:

• rencana pemulihan Hutan dan lahan;
• pola pelaksanaan kegiatan RHL;
• pengendalian erosi dan sedimentasi;
• pengembangan sumber daya air;
• kelembagaan; dan
• monitoring dan evaluasi.

(4) Dalam...

SK No 027702 A

PRES IDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(41 Dalam pen5rusunan rencana umum RHL DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya.

(5) Rencana umum RHL DAS ditetapkan untuk jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(6) Rencana umum RHL DAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disusun paling larnbat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan

rencana umum RHL DAS diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun mengacu pada rencana umum RHL DAS.

(2) Rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

• jenis kegiatan;
• lokasi;
• volume; dan
• pembiayaan.

(3) Rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• rencana tahunan rehabilitasi Hutan; dan
• rencana tahunan rehabilitasi lahan.

(4) Dalam hal rencana umum RHL DAS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L6 belum disusun, rencana tahunan RHL mengacu pada:

• peta lahan kritis;
• peta klasifikasi DAS;
• peta bertema DTA danau prioritas;
• peta bertema DTA bangunan infrastruktur; danf atau
• peta bertema daerah rawan dan pasca bencana.

(5) Rencana .

SK No 027703 A

PRES IDEN

10

(5) Rencana tahunan rehabilitasi Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dan ditetapkan oleh:

• Menteri, pada Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung, dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
• gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk taman Hutan raya; dan
• pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan.

(6) Menteri melakukan supervisi terhadap penyusunan dan

penetapan rancana tahunan rehabilitasi Hutan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.

(7) Rencana tahunan rehabilitasi lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Paragraf 1 Umum

(1) RHL dilaksanakan sesuai rencana tahunan rehabilitasi

Hutan danf atau rencana tahunan rehabilitasi lahan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan RHL dapat dilakukan

kegiatan pendukung RHL. Paragraf 2 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan

(1) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a pada:

• Kawasan Hutan konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;

b.KawasarL... SK No 027704A

PRESIDEN

_ 11_

• Kawasan Hutan lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; dan
• Kawasan Hutan produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Hutan produksi.

(2) Rehabilitasi Hutan pada Kawasan Hutan konservasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui kegiatan:

• reboisasi; dan/atau
• penerapan teknik konservasi tanah.

(1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

dilakukan dengan pola:

• intensif; dan
• agroforestri.

(2) Reboisasi intensif sebagaim"rr" di-r.ksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan pada Lahan Kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar dan tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat.

(3) Reboisasi agroforestri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan pada Lahan Kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, kebun, kebun campuran, pertanian lahan kering dan terdapat aktivitas pertanian masyarakat.

Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan secara:

• sipil teknis;
• vegetatif; dan/atau
• teknik kimiawi. Pasal24...

SK No 027705 A

PRESIDEN

t2 Pasal24

(1) Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurrrf a dilakukan melalui pembuatan:

• bangunan struktur; dan
• bangunan nonstruktur.

(2) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan melalui:

• penanarnan strip rumput;
• budidaya tanaman lorong;
• penanaman kanan kiri sungai; dan/atau
• tanaman penutup tanah lainnya.

(3) Penerapan teknik konservasi tanah secara teknik kimiawi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui pemberian amelioran.

(1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi Hutan, pemegang hak

atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf c dan pemegang izin atau pemegang

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf d dapat meminta pendampingan,

pelayanan, dan dukungan kepada:

• Menteri;
• gubernur atau bupati/wali kota untuk taman Hutan raya sesuai dengan kewenangannya;
• lembaga swadaya masyarakat; danlatau
• pihak lain. (21 Pendampingan, pelayanan, dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan rehabilitasi Hutan dengan tujuan pelindungan dan konservasi.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa pemberian motivasi, mediasi, dan akses dalam rangka pengembangan kelembagaan. (41 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan data dan informasi.

(5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa bantuan teknis, penyuluhan, dan pemberian bibit tanaman.

(6) Ketentuan...

SK No 027706A

PRESIDEN

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

pendampingan, pelayanan, dan dukungan diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 3 Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan

Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:

• Penghijauan; dan/atau
• penerapan teknik konservasi tanah. Pasal27

(1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf a dilakukan melalui kegiatan:

• pembangunan Hutan hak;
• Penghijauan lingkungan; dan
• pembangunan Hutan Kota.

(2) Pembangunan Hutan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara agroforestri dan/atau murni.

(3) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota. (41 Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• tipe kawasan permukiman;
• tipe kawasan industri;
• tipe rekreasi;
• tipe pelestarian plasma nutfah;
• tipe perlindungan; dan
• tipe pengamanan.

(5) Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

• jalur;
• mengelompok; dan
• menyebar.

(6) Pembangunan Hutan Kota, tipe Hutan Kota, dan bentuk

Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4)', dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal28... SK No 027707 A

PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA

Ketentuan mengenai penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi lahan.

Pasal29 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan

Pasal 28 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Kegiatan pendukung RHL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) meliputi:

• prakondisi;
• pengembangan perbenihan;
• pengembangan teknologi;
• pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
• pengamanan dan perlindungan tanaman; danf atau
• pengembangan kelembagaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Insentif

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya dapat memberikan insentif terhadap kegiatan RHL yang telah berhasil. (21 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• kemudahan pelayanan; dan latau
• penghargaan.

(3) Kemudahan...

SK No 027708 A

PRESIDEN

(3) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:

• pemberian bantuan akses permodalan;
• penyediaan sarana prasarana;
• penyediaan lahan atau lokasi;
• pemberian akses informasi teknologi;
• pendampingan; dan/atau
• pemberian perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(21 (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

• subsidi atau bantuan;
• hadiah;
• sertifikat atau piagam; dan/atau
• piala.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Pemanfaatan hasil rehabilitasi Hutan yang dibiayai oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil RHL

yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur dengan Peraturan Menteri.

BABIV...

SK No 027709 A

FRES IDEN

Bagian Kesatu Umum

(1) Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak

yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. (21 Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:

• penggunaan Kawasan Hutan; atau
• bencana. Bagian Kedua Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan

Reklamasi Hutan akibat penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

• inventarisasi lokasi;
• penetapan lokasi;
• perencanaan; dan
• pelaksanaan reklamasi.

Paragraf 1 Inventarisasi Lokasi Reklamasi Hutan

(1) Inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data

dan informasi terhadap seluruh areal Kawasan Hutan yang akan terganggu danf atau terganggu akibat penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Inventarisasi

SK No 027710 A

PRESIDEN

(21 Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survei untuk memperoleh data primer maupun pengumpulan data sekunder berrrpa data biofisik dan sosial ekonomi, serta rencana kerja penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan

data spasial seluruh areal Kawasan Hutan yang akan terganggu danf atau terganggu akibat penggunaan Kawasan Hutan.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf b, merupakan kegiatan pemilihan dan penunjukan lokasi yang terganggu sebagai akibat penggunaan Kawasan Hutan yang siap direklamasi.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik hasil inventarisasi lokasi.

(3) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data spasial dan

(21 data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan luas dan lokasi reklamasi.

Paragraf 3 Perencanaan Reklamasi Hutan

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf c dilakukan untuk menghasilkan rencana Reklamasi Hutan. (21 Rencana Reklamasi Hutan disusun berdasarkan inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36.

(3) Rencana Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21meliputi:

• rencana umum; dan
• rencana tahunan.

(4) Rencana. . .

SK No 027711 A

PRESIDEN

(4) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a disusun untuk jangka waktu selama izin pinjam pakai Kawasan Hutan, yang memuat:

• kondisi Kawasan Hutan sebelum dan sesudah aktivitas;
• rencana pembukaan Kawasan Hutan;
• program Reklamasi Hutan;
• rancangan teknis Reklamasi Hutan;
• tata waktu pelaksanaan;
• rencana biaya; dan
• peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.

(5) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b disusun berdasarkan rencana umum Reklamasi Hutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(6) Rencana Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun oleh pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan rencana Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Rencana Reklamasi Hutan yang telah disusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dilakukan penilaian oleh Menteri. (21 Menteri dalam melakukan penilaian rencana Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi Terkait dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Menteri dapat menyetujui rencana Reklamasi Hutan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian rencana Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 .

SK No 027712 A

PRESIDEN

-t9- Paragraf 4 Pelaksanaan Reklamasi Hutan

(1) Berdasarkan perencanaan Reklamasi Hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan Reklamasi Hutan.

(2) Pelaksanaan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

(3) Pelaksanaan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:

• penataan lahan;
• pengendalian erosi dan sedimentasi; dan
• Revegetasi.

(4) Pelaksanaan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan yang mengalami per-ubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.

(5) Dalam hal areal pinjam pakai Kawasan Hutan hanya

mengalami perubahan penutupan tanah, Reklamasi Hutan dilakukan dengan tahapan kegiatan:

• pengendalian erosi dan sedimentasi; dan
• Revegetasi. Bagian Ketiga Reklamasi Hutan Akibat Bencana

(1) Penentuan penyebab terjadinya bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menjadi dasar dalam penunjukkan penanggung jawab kegiatan Reklamasi Hutan pada areal bencana.

(2) Reklamasi Hutan pada areal bencana akibat faktor alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal42

(1) Reklamasi Hutan pada areal bencana akibat kelalaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak pengelolaan, pemegang izin pemanfaatan Hutan atau pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Reklamasi Hutan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan, pemegang izin pemanfaatan Hutan atau pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Reklamasi Hutan pada areal sebagai akibat bencana diselenggarakan melalui kegiatan:

• penetapan lokasi;
• perencanaan; dan
• pelaksanaan reklamasi. Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasa|44

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi Reklamasi Hutan yang berada pada Kawasan Hutan atau di luar Kawasan Hutan.

(2) Tim...

SK No 027714 A

PRESIDEN

-2r-

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (3) bertugas menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik Kawasan Hutan yang terganggu.

(3) Menteri menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan hasil analisis tim evaluasi.

Paragraf 2 Perencanaan

(1) Perencanaan Reklamasi Hutan pada areal sebagai akibat

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dibuat dalam bentuk rancangan teknis. (21 Rancangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desain detail dari rancangan penataan lahan, rancangan tanaman maupun rancangan bangunan konservasi tanah.

Paragraf 3 Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Reklamasi Hutan pada areal sebagai akibat

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

• penataan lahan; dan
• Revegetasi. (21 Penataan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah dan iklim setempat, meliputi pengaturan bentuk lereng dan pengaturan saluran air.

(3) Revegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan melalui kegiatan persiapan lapangan, persemaian dan/atau pengadaan bibit, pelaksanaan penanaman, dan pemeliharaan tanaman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Reklamasi Hutan pada areal sebagai akibat bencana diatur dengan Peraturan Menteri. BagianKeempat...

SK No 027715 A

PRES IDEN

Bagian Keempat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan Reklamasi Hutan

dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Instansi Terkait atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (21 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria Reklamasi Hutan untuk menentukan keberhasilan Reklamasi Hutan.

(3) Keberhasilan Reklamasi Hutan pada areal penggunaan

Kawasan Hutan, menjadi salah satu unsur penilaian seluruh kewajiban dalam rangka perpanjangan atau pengembalian izin pinjam pakai Kawasan Hutan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan

rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk:

• mewujudkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
• meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

BagianKedua...

SK No 027716 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Mekanisme Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dapat dilakukan melalui:

• konsultasi publik dalam pen5rusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
• penyampaianaspirasi;
• sosialisasi; dan/atau
• seminar, lokakarya, danf atau diskusi.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam:

• pen]rusunanperencanaan;
• pelaksanaan;
• pengawasan; dan/atau
• pendanaan.

Peran serta masyarakat dalam penJrusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

• pemberian masukan berupa informasi dan data dalam persiapan pen5rusunan rencana rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
• pengajuan usulan berkaitan metode dan teknik rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
• pengidentifikasian potensi dan masalah pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; danf atau
• kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dalam penyediaan bibit, penanaman, danf atau pemeliharaan.

Pasa154...

SK No 027717 A

PRESIDEN

Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan mekanisme:

• pemantauan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
• pelaporan hambatan, kelancaran, dan keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan/atau
• pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peran serta masyarakat dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilakukan dengan mekanisme:

• pemberian informasi tentang ketersediaan dana rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
• pengajuan usulan dan pertimbangan pengelolaan dan penggunaan dana rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan/atau
• pemberian dana untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(1) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota. (21 Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BABVI...

SK No 027718 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagian Kesatu Umum

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(2) Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi

dan Reklamasi Hutan:

• Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan gubernur; dan
• gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan bupati/wali kota.

Bagian Kedua Pembinaan

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (1) meliputi pemberian:

• pedoman;
• bimbingan;
• pelatihan;
• arahan; dan/atau
• supervisi. (21 Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditujukan terhadap pen5rusunan prosedur dan tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mencakup kegiatan penJrusunan rencana, program, dan kegiatan yang bersifat nasional.

(6) Supervisi...

SK No 027719 A

PRESIDEN

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Bagian Ketiga Pengendalian

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (1) meliputi kegiatan:

• monitoring;
• evaluasi;
• pelaporan; dan
• tindak lanjut.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang dilakukan secara periodik.

(4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(1) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri atau

gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditindaklanjuti oleh pelaksana rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

(2) Pelaksana rehabilitasi dan Reklamasi Hutan melaporkan

pelaksanaan hasil pengendalian kepada Menteri atau gubernur. Pasal6l...

SK No 027720 A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Menteri.

PENDANAAN

(1) Sumber dana untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49471, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49471 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . .

SK No 027721 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum dan undangan,

Djaman

SK No 036205 A

PRESIDEN