BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

(1) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah

lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk

selanjutnya disebut BRGM dipimpin oleh Kepala.

Pasal2

(1) BRGM mempunyai tugas:

• memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan
• melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

(2) Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan arahan kebijakan, teknis, dan dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3 ...

SK No 053073 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRGM menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan restorasi gambut;
• perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut;
• pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya;
• pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut;
• pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
• pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut;
• pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
• pemberian dukungan administrasi; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3, BRGM wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu 4 (empat) tahun seluas kurang lebih 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) hektar.

(2) Target ...

SK No 053074 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 6 ­

(2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

areal yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan sebagai berikut:

• tahun 2021 sebesar 25% (dua puluh lima persen);
• tahun 2022 sebesar 30% (tiga puluh persen);
• tahun 2023 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
• tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Rencana rinci dan pelaksanaan restorasi gambut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi dan/ atau Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi.

(4) Dalam hal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem Gambut Provinsi atau Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Provinsi belum tersedia, pelaksanaan restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

(1) Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 huruf g dilakukan dengan batasan yang meliputi target luasan areal dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pelaksanaan ...

SK No 053075 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

(2) Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan target luasan 600.000 (enam ratus ribu) hektar yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

(3) Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang meliputi kegiatan persema1an, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pembangunan persemaian modern ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan setelah mendapatkan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(4) BRGM melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta direktorat jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II ...

SK No 053076 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 8 ­

BRGM terdiri atas:

• Kepala;
• Sekretariat Badan;
• Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
• Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan;
• Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan
• Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM.

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan administrasi kepada BRGM.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
• pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan, dan sumber daya;
• pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/layanan Jasa Pemerintah;
• pengembangan ...

SK No 053077 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

• 9 ­

  • pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan gambut, manajemen restorasi gambut, serta percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal9

(1) Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

• perencanaan teknis restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove;
• pengembangan data restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove; dan
• pelaksanaan monitoring dan evaluasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

Pasal 10 ...

SK No 053078 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

( 1) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

• penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
• pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya;
• penyelenggaraan operas1 dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya;
• penyelenggaraan teknik konservasi pada zona lindung kawasan gambut;
• penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budi daya gambut dengan tanaman, pakan ternak dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
• pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan.

Pasal 11 ...

SK No 053079 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi,

dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi,

dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai tugas melaksanakan edukasi dan

sosialisasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove;
• penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi dan dukungan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
• pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan.

(1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

(3) Dalam ...

SK No 053080 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 12 ­

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut;
• pengembangan dan diversifikasi produk;
• pemasaran produk-produk masyarakat dari areal gambut;
• pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan padat karya; dan
• pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Badan dibantu oleh Kelompok Kerja.

(1) Dalam melaksanakan tugas, BRGM didukung oleh

Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli.

(2) Tim Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
• Gubernur Provinsi Riau;
• Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
• Gubernur Provinsi Bangka Belitung;
• Gubernur Provinsi Jambi;
• Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
• Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
• Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; J. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

• Gubernur ...

SK No 053081 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 13 ­

  • Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

1. Gubernur Provinsi Papua;

• Gubernur Provinsi Papua Barat;
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Direktur J enderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
• Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
• Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; X. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur J enderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Kepala ...

SK No 053082 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 14 ­

  • Kepala Badan Penyuluhan dan Pengernbangan Surnber Daya Manusia, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; aa. Kepala Badan Standardisasi Instrurnen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bb. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; cc. Direktur Jenderal Tanarnan Pangan, Kernenterian Pertanian; dd. Direktur Jenderal Perkebunan, Kernenterian Pertanian; ee. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kernenterian Pertanian; ff. Direktur Jenderal Surnber Daya Air, Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan Perurnahan Rakyat; gg. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; hh. Deputi Bidang Pengernbangan Regional, Kernenterian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

1. Deputi Bidang lnforrnasi Geospasial Ternatik, Badan Inforrnasi Geospasial; dan jj. Pejabat lain rnenurut kebutuhan perkernbangan dalarn pelaksanaan tugas.

(3) Kelornpok Ahli sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

berasal dari:

• perguruan tinggi;
• lernbaga penelitian;
• profesional; dan
• unsur rnasyarakat.

Pasal 15 ...

SK No 053083 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi BRGM di daerah, gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut dan/atau rehabilitasi mangrove daerah.

(2) Struktur tim restorasi gambut dan/ atau rehabilitasi

mangrove daerah menyesuaikan dengan organisasi BRGM.

(3) Tim restorasi gambut dan/ atau rehabilitasi

mangrove daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur.

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Badan dan Deputi diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Kelompok Ahli dan Kelompok Kerja diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala.

Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Kenaikan ...

SK No 053084 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah

berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Pasal20

(1) BRGM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

memuat pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove ditembuskan oleh BRGM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(3) Laporan ...

SK No 053085 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 17 ­

(3) Laporan pelaksanaan tugas BRGM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali menurut intensitas kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM dievaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal22

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM, Kepala berkoordinasi secara berkala atau sewaktu- waktu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian atau lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 23 ...

SK No 053086 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 18 ­

Pasal23

Setiap unsur di lingkungan BRGM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRGM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BABV

(1) Kepala BRGM diberi hak keuangan dan fasilitas

lainnya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

(2) Sekretaris Badan dan Deputi diberi hak keuangan

dan fasilitas lainnya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Kelompok ...

SK No 053087 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 19 ­

(3) Kelompok Ahli dan Kelompok Kerja diberi hak

keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal27

Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja apabila telah berhenti atau telah berakhir masa baktinya, tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan

tugas dan fungsi BRGM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) BRGM dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam

rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala selaku Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan BRGM.

BAB VII ...

SK No 053088 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 20 ­

Pasal30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan mekanisme pelaksanaan tugas BRGM diatur oleh Kepala.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Restorasi Gambut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampa1 dengan terbentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden

lill.

Pasal32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162), tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 33 ...

SK No 053089 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

barang milik/kekayaan negara, pembiayaan, kepegawaian, dan dokumen pada Badan Restorasi Gambut dialihkan kepada BRGM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peralihan barang

milik/kekayaan negara, pembiayaan, kepegawaian, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Menteri Keuangan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Restorasi Gambut, serta instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasi lainnya kepada BRGM.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal34

(1) BRGM melaksanakan tugas selama 4 (empat)

tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Setelah ...

SK No 048204 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 22 ­

(2) Setelah berakhirnya masa tugas BRGM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi BRGM dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya.

(3) Dengan berakhirnya masa tugas BRGM, untuk:

• pendanaan, barang milik/ kekayaan negara, dan dokumen dialihkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuaikewenangannya;dan
• pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikembalikan kepada instansi asal.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal36 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...

SK No 048205 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 23 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

~~ai;~ti Bidang Hukum dan

~


SK No 48198 A  jdih.kemenkeu.go.id