Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, BRGM didukung oleh

Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli.

(2) Tim Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
• Gubernur Provinsi Riau;
• Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
• Gubernur Provinsi Bangka Belitung;
• Gubernur Provinsi Jambi;
• Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
• Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
• Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; J. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

• Gubernur ...

SK No 053081 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 13 ­

  • Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;

1. Gubernur Provinsi Papua;

• Gubernur Provinsi Papua Barat;
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Direktur J enderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
• Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
• Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; X. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Direktur J enderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Kepala ...

SK No 053082 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 14 ­

  • Kepala Badan Penyuluhan dan Pengernbangan Surnber Daya Manusia, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; aa. Kepala Badan Standardisasi Instrurnen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bb. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; cc. Direktur Jenderal Tanarnan Pangan, Kernenterian Pertanian; dd. Direktur Jenderal Perkebunan, Kernenterian Pertanian; ee. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kernenterian Pertanian; ff. Direktur Jenderal Surnber Daya Air, Kernenterian Pekerjaan Urnurn dan Perurnahan Rakyat; gg. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; hh. Deputi Bidang Pengernbangan Regional, Kernenterian Perencanaan Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

1. Deputi Bidang lnforrnasi Geospasial Ternatik, Badan Inforrnasi Geospasial; dan jj. Pejabat lain rnenurut kebutuhan perkernbangan dalarn pelaksanaan tugas.

(3) Kelornpok Ahli sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

berasal dari:

• perguruan tinggi;
• lernbaga penelitian;
• profesional; dan
• unsur rnasyarakat.

Pasal 15 ...

SK No 053083 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN