PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014

(r) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. (2t Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1):

• dilakukan oleh Menteri; atau
• berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri. {3) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dahm fral:
• Ekosistem Gambut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf c dan huruf d;
• adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/ atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/ atau
• adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/ kota. i.4) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibiian! sumber daya air, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/waLkota sesuai dengan kewen4ngannya.

(5) Dihapus...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.

Angka 2 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Angka 2

(1) Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

• menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan
• menteri yang menyelenggaraka:r urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan. (21 Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
• fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
• fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

(3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem

' Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih punca[ kubah Gambut.

(4) Dalam ...

$-.D

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA

(4) Dalam hal di luar 30olo (tiga puluh per seratus) dari

seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:

• Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
• plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
• spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/ atau
• Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan -indung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri ,nsnstapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut. is) Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. i6) Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4l', Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

1. Ketentuan ayat (21 huruf b pasal 1O diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal l0 berbunyi sebagai berikut:

il) Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh. . Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut. t2) Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• peta...

,htt -B' g^)r \. -fl94€

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA

• peta fungsi Ekosistem Gambut nasional yang disajikan dengan skala paling kecil 1 : 2S0.O0O;
• peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota yang disajikan dengan skala palingkecil 1:50.000.
• Dihapus.

1. -{etentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, ayat (S) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 1l berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) ...

*r"rJ5out,loSf;ru'o

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "urgensi ekologis" meliputi Ekosistem Gambut yang telah mengalami ke:akaran dan rusak. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Dihapus. Ayat (6) Dihapus.

Angka 5

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan il) Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c meliputi:

• rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; pengelolaan b. rencana Perlindungan dan Ekosistem Gambut provinsi; dan pengelolaan c. rencana Perlindungan dan Ekosistem Gambut kabupaten/kota. t2l Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gam_but nasional sebagaimana dimaksud pada ayat perlindungan (l) huruf a disusun untuk dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas provinsi.

(3) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem

Gamlut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat perlindungan (1) huruf b disusun untuk dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas kabupaten/kota.

(4) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem

Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yarg berada di wilayah kabupaten/ kota.

1. fbtentuan ayat (1), ayat l2l, ayat (3) dan ayat(4) pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pengelolaan (1) Rencana Perlindungan dan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

• menteri...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perenca.naan dan pembangunan nasional; dan
• menteri terkait lainnya. (21 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (21 disusun dan ditetapkan oleh

gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rencala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penetapan rencana Perlindungan dan pengelolaan

Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat

(3) harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara

teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.

1. Ketentuan ayat (21 Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem

Gambut paling sedikit memuat rencana:

• pemanfaatan dan/ atau pencadangan Ekosistem Gambut;

• pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi Ekosistem Gambut;

• pengendalian, pefirantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan

• adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (21 Rencana Perlindungan dan pengelolaar: Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan:

• keragaman karakter lisik dan biofisik fungsi ekologis;

• sebaran...

#*D

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• sebaran potensi sumber daya alam;
• perubahan iklim;
• sebaran penduduk;
• kearifan lokal;
• aspirasimasyarakat;
• rencana tata ruang wilayah; dan
• upaya pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut. Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem i3) Rencana Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Ketentuan ayat (21 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1) Dalam hal Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal pengelolaan 11, rencana Perlindungan dan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus dilakukan perubahan.

(2) Perubahan rencana Perlindungan dan pengelolaan

Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan I [satu) pasal,- yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (21 huruf a dilakukan dengan cara:

• penyiapan regulasi teknis;
• pengembangan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengembangan sistem deteksi dini;
• penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyaralat;
• peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau
• pengamanan areal rawan kebalaran dan bekas kebakaran.

(2) Penyiapan regulasi teknis sebagaimaha dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

• penerapan peta Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
• penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya khususnya pada kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan Pasal 12; dan
• pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan Gambut.

(3) Pengembangan sistem deteksi dini sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• pemasangan alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu dan pemanfaatan berbagai teknologipendeteksidini;
• pengolahan informasi dari berbagai sumber termasuk laporan masyarakat; dan
• pemberitahuan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

(4) Penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

• penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

• penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH);

• penyertaan...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

10

• penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah dierah; dan
• pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekarrisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

1. Ketentuan ayat (3) huruf a pasal 23 diubah dan ditambah

(4), ayat (5), dan ayat i6), sehinsga I (tiC3l ayat yakni ayat Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:

• Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
• Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. (21 Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui toit".i, b.nl kerusakan sebagai berikut:
• terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
• tereksposnya sedimen berpirit dan/ atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/ atau
• terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

(3) Ekosistem ...

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA

(3) Etosistem Gambut dengan fungsi budidaya

dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

• muka air tanah di lahan Gambut lebih dari O,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
• tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. muka air tanah sebagaimana dimaksud {4) Pengukuran pada ayat (3) huruf a dilakukan pada tiik penaatan yang telah ditetapkan.

1. Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topograli, zona pengelolaan air, kanal dan/ atau bangunan air.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air

di titik penaatan diatur dalam peraturan Menteri.

1. Ketentuan huruf a dan huruf c pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat {21, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(l) Setiap orang dilarang:

• membuka lahan baru (land deaing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;

• membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;

• membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/ atau

• melakukan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3). i2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

1. {etentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 3O diubah, sehingga -oerbunyi sebagai berikut:

(l) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkal kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

1. Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2Z ayat (21.

(3) Pemulihan dilakukan dengan cara:

• suksesi alami;
• rehabilitasi;
• restorasi; dan/atau
• cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis

pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara ...

#iD PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 30 dan Pasal 3l disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Restorasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat

(3) huruf c dilakukan dengan:

• penerapan teknik-teknik restoras: mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak;
• pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (rewetting) Gambut; dan/atau
• penerapan budidaya menurut kearifan lokal. t2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu penge:ahuan dan perspektif internasional.

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis celaksanaan

kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara Pasal 31 dan pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, 3rakni Pasal 31A dan pasal 3lB sehingga beibunyi sebagai berikut:

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 merupakan akibat kebakaran dan penanggung

jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaliut<an pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 30 dalam jangka w:aktu paling 30 (tiga putuh) hari sejak aititatruinya ie4ad'i ]a1a kebakaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi dalam pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggunt jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.

Pasal 318 ...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-L4-

ir) Terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan pemerintah terdapat Gambut yang terbakar, mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran. t2l Pengambilalihan sementara areal bekas kebal<aran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri.

(3) Hasil verifikasi dapat berupa:

• pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan; dan
• pengurangan areal perizinan usaha dan/ atau kegiatannya. (41 Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengar peraturan Menteri.

1. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan

Gambut selain pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi tanggungjawab pemerintah. (21 Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut pada areal penggunaan 1ain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(3) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan

Gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat.

1. Ketentuan...

fi,*y_i)bg-Eriit?^,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 30, pasal 31, dan pasal 3lA dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3).

(2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.

1. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan. ;.al Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksian pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan peraturan Menteri.

pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPU BLIK INDONESIA

16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDO]IESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desen:ber 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK IT.IDONESIA,

ttd.

YASONNA H. I.^A,OLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 260

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang perekonomian,

$",D

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG PERLINfUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT I. UMUM Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tqiuh) iuta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut, maka kawasan hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arii digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang *en-gg"oggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut. Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar terjadi di lahan Gambut terutama di Provinsi sumatera Selatan dan provinsi Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan selatan yang memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit. upaya pemadamannya. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemeri:rtah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlincungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1