MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

2. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ataudepkumham.go.id kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

3. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

4. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

5. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

6. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

7. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

8. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

9. Tingkat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.

2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

3. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.depkumham.go.id

4. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

5. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.

6. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II . . .

[

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Umum

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untukdepkumham.go.idjalan nasional;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
• gubernur untuk jalan provinsi;
• bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
• walikota untuk jalan kota.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:

• perencanaan;
• pengaturan;
• perekayasaan;
• pemberdayaan; dan
• pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

• identifikasi masalah lalu lintas;

• inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;

• inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

• inventarisasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
• inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
• inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
• inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
• penetapan tingkat pelayanan; dan
• penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

(1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab didepkumham.go.idbidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

yang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh gubernur, meliputi:

• kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
• kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
• Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh bupati atau walikota, meliputi:

• kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

• kementerian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
• pemerintah provinsi setempat.

(5) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

oleh gubernur dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan.

(6) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas

oleh bupati atau walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.depkumham.go.id Paragraf 2 Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. penggunaan ruang jalan;
2. kapasitas jalan;
3. tataguna lahan pinggir jalan;
4. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
5. pengaturan lalu lintas;
6. kinerja lalu lintas; dan
7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:

1. geometrik jalan dan persimpangan;

2. struktur dan kondisi jalan;

3. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;

4. lokasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; dan
2. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya.

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. kinerja operasional lalu lintas;
2. budaya berlalu lintas;
3. pengaturan lalu lintas;
4. lokasi rawan:

• gangguan keamanan;
• kecelakaan;
• kemacetan; dan
• pelanggaran lalu lintas; dan

1. kondisi operasional rekayasa lalu lintas.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:depkumham.go.id1. geometrik jalan dan persimpangan;

1. struktur dan kondisi jalan;
2. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
3. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
4. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
5. penggunaan ruang jalan;
6. kapasitas jalan;
7. tataguna lahan pinggir jalan;
8. pengaturan lalu lintas; dan
9. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3 Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. volume lalu lintas;

2. komposisi lalu lintas;

3. variasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. variasi lalu lintas;
2. distribusi arah;
3. pengaturan arus lalu lintas;
4. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
5. kinerja perlengkapan jalan; dan
6. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:

1. volume lalu lintas; dan
2. kerusakan jalan.

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi dan variasi lalu lintas;
4. budaya berlalu lintas;
5. pengaturan lalu lintas;depkumham.go.id6. lokasi rawan yang meliputi:

• gangguan keamanan;
• kecelakaan;
• kemacetan; dan
• pelanggaran lalu lintas;

1. kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
2. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi lalu lintas;
4. variasi lalu lintas;
5. distribusi arah;
6. pengaturan arus lalu lintas;
7. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. kinerja perlengkapan jalan; dan
9. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4 Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 11 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
2. bangkitan dan tarikan;
3. pemilahan moda; dan
4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.

• gubernur, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkotadepkumham.go.iddalam provinsi;
3. pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam provinsi; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah provinsi.

• bupati, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

• walikota, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
3. pemilahan moda dalam kota; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah kota.

Paragraf 5 Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 13 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota, meliputi:

• pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
• analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6 Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 14depkumham.go.id

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
2. bangkitan dan tarikan;
3. pemilahan moda; dan
4. kebutuhan kendaraan.

• gubernur, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
2. bangkitan dan tarikan antarkota dalam provinsi;
3. pemilahan moda antarkota dalam provinsi; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah provinsi.

• bupati, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

• walikota . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• walikota, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
3. pemilahan moda dalam kota; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Paragraf 7 Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

(1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengetahui angkadepkumham.go.id

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.

(2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan

kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, meliputi:

• pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
• pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis faktor penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
• analisis perbandingan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun eksisting dengan tahun- tahun sebelumnya, dan antarfaktor penyebab kecelakaan; dan
• analisis dan evaluasi pengurangan serta penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Paragraf 8 Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan melalui inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dandepkumham.go.idinfrastruktur;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan atau berpotensi terjadinya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
2. analisis peningkatan bangkitan dan tarikan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

1. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9 Penetapan Tingkat Pelayanan

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.

(2) Penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bersama menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;
• gubernur;
• bupati; atau
• walikota.

(3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• rasio antara volume dan kapasitas jalan;
• kecepatan;
• waktu perjalanan;depkumham.go.idd. kebebasan bergerak;
• keamanan;
• keselamatan;
• ketertiban;
• kelancaran; dan
• penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 10 Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional;

• menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan, fungsi jalan, dan status jalan;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian; dan
• gubernur, bupati, atau walikota, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:

1. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
2. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.depkumham.go.idBagian Ketiga Pengaturan

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada jaringan jalan nasional meliputi:

• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan nasional; dan
• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan nasional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,

peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh gubernur pada jalan provinsi meliputi:

• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,

peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah provinsi.depkumham.go.id

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh bupati pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,

peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah kabupaten.

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu

lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh walikota pada jaringan jalan kota meliputi:

• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
• perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota ditetapkan oleh walikota.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,

peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diatur dengan peraturan daerah kota.

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perekayasaandepkumham.go.id

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

• perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
• pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
• optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

(1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan

serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan

dimensi jalan.

(2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan

serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di

bidang jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(2) meliputi:

• inventarisasi kondisi geometrik;
• penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
• perencanaan teknis; dan
• pelaksanaan konstruksi.

Pasal 31depkumham.go.id

(1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang

berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

• inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
• penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
• penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
• penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
• kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

(2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang

berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

• memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
• menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
• memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
• mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

(3) Pengadaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan

perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan

perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk pembangunan dan preservasi jalan tol dilakukan oleh badan usaha jalan tol dengandepkumham.go.idberpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan

perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

• alat pemberi isyarat lalu lintas;
• rambu lalu lintas;
• marka jalan;
• alat penerangan jalan;
• alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:

1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

• alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:

1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan (delineator);
4. pulau-pulau lalu lintas; dan
5. pita penggaduh.

• fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
• fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 34 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dalam situasi:

• perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
• alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
• adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
• adanya pekerjaan jalan;
• kerusakan infrastruktur;
• adanya kecelakaan lalu lintas;
• adanya bencana alam;
• adanya konflik sosial; dan/atau
• adanya peristiwa terorisme.depkumham.go.idPasal 35

(1) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas

dapat dilakukan melalui:

• pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
• pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
• penertiban lajur jalan; dan/atau
• penertiban hambatan samping.

(3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pemberian:

• arahan;
• bimbingan;
• penyuluhan;
• pelatihan; dan
• bantuan teknis.

Pasal 37 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengandepkumham.go.idkewenangannya dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf e dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
• gubernur.

(2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 42 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan bantuan teknis kepada gubernur, bupati, atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada

bupati atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pengawasandepkumham.go.id Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

• penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
• tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
• tindakan penegakan hukum.

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di jalan nasional;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. tingkat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
2. tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;

• gubernur, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi;
• bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
• walikota, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.

Pasal 45 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam bentuk:

1. penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penegakan hukum dan manajemen operasionaldepkumham.go.idkepolisian; dan/atau
2. pemberian rekomendasi penyempurnaan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

(1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

(2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara

langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 48 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

berupa bangunan untuk:

• kegiatan perdagangan;
• kegiatan perkantoran;
• kegiatan industri;
• fasilitas pendidikan;
• fasilitas pelayanan umum; dan/atau
• kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

berupa:

• perumahan dan permukiman;depkumham.go.idb. rumah susun dan apartemen; dan/atau
• permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

berupa:

• akses ke dan dari jalan tol;
• pelabuhan;
• bandar udara;
• terminal;
• stasiun kereta api;
• pool kendaraan;
• fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
• infrastruktur lainnya.

(4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapat pertimbangan dari:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

• izin lokasi;

• izin mendirikan bangunan; atau

• izin . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

(1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis

dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandepkumham.go.idoleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperoleh pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

(2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
• simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
• tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
• rencana pemantauan dan evaluasi; dan
• gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Tanggung . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam

penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan,

permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Tindak lanjut

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus mendapat persetujuan dari:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dandepkumham.go.id prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional;
• gubernur, untuk jalan provinsi;
• bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
• walikota, untuk jalan kota.

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2), menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

(2) Tim . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:

• melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
• menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.depkumham.go.idPasal 56

(1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil

analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

(1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil

analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

(2) Surat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh

pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.depkumham.go.id

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara pelayanan umum;
• penghentian sementara kegiatan;
• denda administratif;
• pembatalan izin; dan/atau
• pencabutan izin.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(3).

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal

pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibatalkan atau dicabut.

Bagian Kesatu Umumdepkumham.go.id

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:

• perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
• ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
• kualitas lingkungan.

(2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:

• lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
• lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
• lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
• lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
• ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
• lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

(3) Pembatasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

• mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
• mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;depkumham.go.idc. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
• mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
• mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

(1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib

dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(2) huruf e ditetapkan dengan peraturan daerah.

(1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
• gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapatkan masukan dari bupati atau walikota; dan
• bupati atau walikota untuk jalan kabupaten/kota.

(2) Manajemen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

• mobil penumpang;
• mobil bus; dan
• mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.depkumham.go.idPasal 65

(1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

• memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
• hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
• tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

(2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:

• jumlah penumpang; dan/atau
• tanda nomor kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

(1) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:depkumham.go.ida. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);

• hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
• tersedia jaringan jalan alternatif.

(2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan cara:

• pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
• pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Bagian Keempat Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

(1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
• telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

(2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 71depkumham.go.idPembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Bagian Kelima Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

(1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:

• ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
• luar ruang milik jalan.

(2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:

• memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
• hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.

(3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 73 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

• waktu parkir;
• durasi parkir;
• tarif parkir;
• kuota parkir; dan/atau
• lokasi parkir.

Pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan peraturan daerah.depkumham.go.idPasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

[ Bagian Keenam

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum

(1) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum

pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

(2) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan kota.

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dapat dilakukan dengan:

• pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
• pembatasan berdasarkan waktu.

Pasal 78 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 79depkumham.go.id(1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan

pembatasan kendaraan barang dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.

(2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau

koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

• memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
• memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
• hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
• tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.

(3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat dilakukan pada jalan nasional.

(4) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

(1) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan retribusi jasa umum.

(2) Hasil . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Hasil retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:

• peningkatan kinerja lalu lintas; dan
• peningkatan pelayanan angkutan umum.

(3) Pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), pemerintah daerah wajib melakukan:

• penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasandepkumham.go.idyang memenuhi persyaratan standar minimal;
• pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
• penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

(1) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

• perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;
• pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
• pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
• peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

• penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;

• penyediaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
• penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

(1) Pengaturan pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan

pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan peraturan daerah.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)depkumham.go.idpaling sedikit memuat:

• kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
• besaran retribusi pengendalian lalu lintas;
• tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi pengendalian lalu lintas; dan
• pemanfaatan retribusi pengendalian lalu lintas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011

INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOdepkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2011

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id