PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, penglemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di rLlang lalu lintas jalan.
3. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnan pengguna jalatt, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang danf atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 8.Parkir...

SK No 093127 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Parkir acla-lah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
3. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 1 1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Ja-lan.
4. Perizinan Berusaha ada-lah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.
5. Perusahaan Angkutan Umum adalah bad.an hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Ja-lan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan seiain Pengemudi dan awak Kendaraan.
8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
9. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah penggunaan suatu keadaan berla-lu lintas dan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan' 1g. Sertif,rkat . . .

SK No 093128 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah ada-lah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sa-rana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Menteri ada-lah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat ( 1) Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan. Gangguan .

SK No 085093 A

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik di ruas Jalan maupun persimPangan. Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi menurunnya tingkat pelayanan LaIu Lintas' Ayat (2) Cukup jelas.

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa bangunan untuk:

• kegiatan perdagangan;
• kegiatanperkantoran;
• kegiatan industri;
• kegiatan pariwisata;
• fasilitas pendidikan;
• fasilitas pelayanan umum; dan/atau
• kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:

• perumahan dan permukiman;
• rumah susun dan apartemen; dan/atau
• permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:

• akses kb dan dari Jalan tol;
• pelabuhan;
• bandar udara;
• Terminal;
• stasiun kereta api;
• tempat penyimpanan Kendaraan;
• fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
• infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(4) Pusat...

SK No 093130 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang

wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang . sedangi dan
• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala

dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hasil analisis dampak LaIu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasa-l 5

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan

ana-lisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan ska-la dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.

(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk

SK No 093131 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7

• untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi pen5rusun analisis dampak Lalu Lintas;
• untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi pen)rusun analisis dampak Lalu Lintas; atau untuk kegiatan dengan bangkitan La-lu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

(4) Sertifikat Kompetensi penlrusun analisis dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi pen5rusun analisis dampak LaIu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

. Pasal 6.

SK No 093132 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

• perencanaan dan metodologi analisis dampak LaJu Lintas;
• analisis kondisi La-lu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
• analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yartg ditetapkan secara nasional;
• analisis distribusiperjalanan;
• analisis pemilihan moda;
• analisis pembebanan perjalallan;
• simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
• rencana pemantauan dan evaluasi; dan
• gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

• analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

• simulasi

SK No 093133 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penangarlan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
• rencana pemantauan dan evaluasi; dan
• gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak La-lu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Linta.s;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dart
• rencana pemantauan dan evaluasi.

SK No 093163 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4t-

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan da

• Menteri, untuk Jalan nasional;
• gubernur, untuk Jalan provinsi;
• bupati, untuk Jalan kabupaten danlatau Jalan desa; atau
• walikota, untuk Jalan kota.

SK No 093134 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa] 8

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan ska-la dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan P erizinan Berusaha lingkungan hidup.

(2) (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberikan persetuiuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Menteri.

(1 Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Tim...

SK No 093135 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasa-rana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

• melakukan penilaian terhadap hasil analisis darnpak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak La-lu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
• menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 1 1

(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.

(3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak LaIu Lintas. '

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal12...

SK No 093136 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas. Pasal T2 Cukup jelas.

(1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban

pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal L3 Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas:

• melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetuju€rn hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
• melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Cukup jelas. Pasal t4 Cukup jelas.

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi

Sl( No 093137 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-13

(2) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) henrpa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kaiender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, . dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pemhangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). (41 Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 9O (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatalkan

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan

oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:

• fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
• tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

(2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe KendaraarL Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik nega-ra, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa. dan swasta.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
• penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

(3) uji...

SK No 093120 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Uji tipe Kendaraan Bermotor yang dapat

dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:

• pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas pengujian tipe Kendaraan Bermotor; dan/atau
• pengadaan, pemeliharaa.n, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipe Kendaraan Bermotor.

(4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditetapkan

sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

(6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji tipe

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal. (71 Setiap unit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan registrasi uji tipe.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan

teknis dan pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus.

(2) Kendaraan. . .

SK No 093181 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:

• alasan tidak lulus uji fisik;
• itemyang tidak lulus uji fisik;
• perbaikan yang harus dilakukan; dan
• batas waktu mengajukan pengujian ulang.

(3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji tipe oleh Menteri, berupa:

• sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji fisik untuk Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam keadaan lengkap; atau
• sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji fisik untuk landasan Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam bentuk landasan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

pasal ini berasal dari Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317). Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penelitian rancang bangun dan rekalrasa Kendaraan Bermotor" adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis' Huruf a yang dimaksud dengan "rumah-rumah" adalah bagian dari Kendaraan Bermotor, jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.

Huruf b

SK No 085091 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b Yang dimaksud dengan "bak muatan" adalah semua bentuk konstruksi bak muatan untuk angkutan barang yang bersifat padat, cair, atau gas yang terpasang pada landasan Kendaraan Bermotor. Huruf c Cukup jelas. Hurrrf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung Jalan yang dilalui. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

(1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 20t2 tentang Kendaraan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe.

(2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Menteri.

(3) Dalam hal berita aca-ra hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara disampaikan kepada Menteri.

(4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian rancang

barigun dan rekayasa Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal22

SK No 093140 A

PRES IDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

Pasal.22

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi uji tipe diberikan sertifikat registrasi uji tipe oleh Menteri.

(2) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat registrasi uji

tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

SK No 085090 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal22 Cukup jelas. Pasa-l 23 Pasal ini berasal dari Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20I2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

(1) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

(2) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.

(3) Untuk penyediaan fasilitas, peralatan pengujian,

dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi, unit pelaksana uji tipe dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

(4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau diperbaiki apabila rusak, serta dikalibrasi secara berkala.

(5) Perawatan dan/atau perbaikan sert alibrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

(6) Unit .

SK No 093141 A

PRE'S IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t9-

(6) Unit pelaksana uji tipe harus menyelenggarakan

sistem informasi dan komunikasi pengujian Kendaraan Bermotor

Pasa124

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (21 Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
• uji berkala pertama; dan
• uji berkala perpanjangan masa berlaku.

(1) (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh: d.'. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;

• unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau
• unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri.

(4) Uji berka-la pertama dan uji berkala perpanjangan

masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:

• pemeriksaanpersyaratanteknis;
• pengujian persyaratan laik Jalan; dan
• pemberian bukti lulus uji.

(5) Unit

SK No 093142 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit

pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya rnelaksanakan uji berkala perpanjangarl masa berlaku.

(6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) wajib:

• melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
• mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
• membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri ;
• menggunakan peralatan pengujian; dan
• mengikuti tata cara pengujian.

(7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah

Daerah kabupatenlkota tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal ini berasal dari Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2AL2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Hur f c Yang dimaksud dengan "unit pelaksana pengujian swasta" adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di bidang pengujian Kendaraan Bermotor atau bengkel unrum yang mempunyai akreditasi dan kua-litas tertentu untuk dapat melakukan uji'berkala Kendaraan Bermotor. Ayat (a) Cukup jelas. Aya.t(5) ..,

SK No 093174 A

PRES IDEN REPUBLIK lNDONES]A

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

(1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri,

(2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), unit pelaksana trji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

• lokasi;
• kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor; standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;

d.standar...

SK No 093143 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2r-

• standar peralatan pengujian Kendaran Bermotor;
• keakurasian peralatan pengujian Kendaran Bermotor; f" sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
• sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. (4\ Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor dilakukan oleh: a" Pemerintah Pusat;

• Pemerintah Daerah;
• badan hukum;
• lembaga penelitian; dan/atau
• perguruan tinggi.

(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

• dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;

• kesesuaian material;

• kesesuaian motor penggerak;

• kesesuaian

Sl( No 093144 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• kesesuaian daya dukung Jalan;
• bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
• dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
• posisi lampu;
• jumlah tempat duduk;
• dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
• peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
• fasilitas keluar darurat.

(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

(1) Pengesahan pengembangan rancang bangun

Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui uji tipe Kendaraan Bermotor (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk

memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor

(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum derri menteri yan g menyelen ggarakan urusan pemeri ntah an di bidang perindustrian.

(4) Persyaratan...

SK No 093145 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis,

klasifikasi, dan sertilikasi bengkel umum diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelqnggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan

(3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online dan realtime.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor (21 Bengkel umum yang m kukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a.meniiliki...

SK No 093146 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
• memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
• memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yarlg merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

(3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor

menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Menteri. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian

berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif, sebagai berikut:

• peringatan tertulis;
• dendaadministratif;
• pembekuanPerizinan Berusaha; dan f atau
• pencabutanPerizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(a) Apabila...

SK No 093221 A

PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sej ak tanggal pembeku an P erizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Ayat (1) Permintaan angkutan didasarkan pada supplg dan demand. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat(4) "..

SK. Nlo 093175 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4) Cukup jelas" PasaI 33 Cukup jelas.

(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu

terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:

• lebar tidak melebihi 2.2OO (dua ribu dua ratus) milimeter;
• panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
• paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.

(2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 20I3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

(2) Fasilitas

SK No 093223 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
• pos kesehatan;
• fasilitas kesehatan;
• fasilitasperibadatan;
• pos polisi;
• alat pemadam kebakaran; dan
• fasilitas umum.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g meliputi:

• toilet;
• rumah makan;
• fasilitas telekomunikasi;
• tempat istirahat awak Kendaraan;
• fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
• fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
• fasilitas kebersihan;
• fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
• fasilitasperdagangan, pertokoan; dan/atau
• fasilitas penginapan.

(4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

(1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk

kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) Penyediaan

SK No 093224 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro

dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat

usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasa-l 36

(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang

diperuntukkan bagr fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20l3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan keda

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminai clan digunakan untuk pelaksanaan pembangunarl, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

(4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.

(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan

semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal

Ayat (1) Lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini termasuk Jalan akses keluar masuk Terminal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "swasta" termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Ayat (5) Cukup j

(1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun

Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

(2) Kebutuhan

SK No 093225 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal

Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

(3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

• rancang bangun;
• buku kerja rancang bangun;
• rencana induk Terminal; dan
• dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telatr mencakup analisis dampak LaIu Lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan

tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten I kota.

(2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi kegiatan:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• pengawasan operasional.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 4 1

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal42

(1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan

pemeliharaan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

• menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;

• menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;

• merawat saluran air;

• merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;

• merawat

SK No 093221 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• merawat fasilitas telekomunikasi; dan
• merawat sistem hgdrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

(3) Pemeiiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.

(4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

• rutin;
• memfungsikan kembali;
• penggantian; dan d" bersifat melengkapi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan

fasilitas Terminal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini berasal dari Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Ol3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468). Pasal42 Cukup jelas.

(1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan

menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 20l4 tentang Angkutan Jalan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. (21 Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:

• reguler; dan
• eksekutif.

(3) Kendaraan .

SK No 093228 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk peiayanan

angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
• mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

(4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang

tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

(1) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap terdiri atas:

• pembangunan dan pengadaan;
• pengoperasian dan penutupan;
• pemeliharaan;
• pemanfaatan;
• pembinaan dan pengawasan; dan
• penilaian kinerja.

(2) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk satuan pelayanan unit pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor.

(3) Penyelengaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelengaraan...

Sl( No 093229 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Penyelenga-raan fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemanfaatan.

(5) Ketentuan lebih lan1ut mengenai penyelenggaraan

fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilengkapi dengan:

• fasilitas utama; dan
• fasilitas penunjang. (21 Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• Jalan akses keluar masuk Kendaraan;
• Jalan sirkulasi Lalu Lintas di dalam wilayah operasi; bangunan kantor petugas;
• tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran;
• tempat Parkir Kendaraan;
• alat penimbangan;
• alat pemindai data Kendaraan;
• alat pemindai dimensi Kendaraan;
• sistem informasi;
• detektor Kendaraan;
• Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan;

1. papan

SK No 093 l-56 A

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. papan informasi;

• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
• instalasi listrik;
• catu daya cadangan (genset) dan bangunannya;
• alat penerangan; dan
• toilet.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

• mes petugas;
• pagar;
• ruang terbuka hijau;
• tempat ibadah;
• kantin;
• papan/tampilan narna;
• tempat istirahat Pengemudi; dan
• jenis usaha komersil lainnya. (41 Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan

badan usaha milik nega-ra, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa] 46 Pemegan g P erizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:

• melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha; dan
• melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Cukup jelas" Pasal47 Cukup jelas.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada

trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.

(2) Pemberian. . .

SK No 093 l -57 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 diberikan kepada:

• angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
• angkutan barang pada lintas tertentu.

(1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas

ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, ditentukan berdasarkan:

• faktor finansial; dan
• faktorketerhubungan.

(2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a meliputi:

• trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangarl aspek sosial politik;
• trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
• trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak tedangkau oleh daya beli masyarakat; atau
• trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Faktor .

SK No 0931-58 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (t) huruf b meliputi:

• trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
• trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

(4) Ketentuan iebih lanjut mengenai penetapan trayek

tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lirrtas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan kriteria:

• menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, danf atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
• kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
• mendorong pertumbuhan ekonomi;
• sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
• melayani perpindahan barang ari angkutan laut perintis;
• melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
• pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
• memberikan pelayanan angkutan balang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

(1) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:

• selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan d engan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
• biaya pengoperasian angkuta.n orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran

subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pemberian subsidi penyelenggaraarl angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota antarprovinsi. angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional, dan angkutan barang;
• Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang;
• Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang; dan/atau
• Pemerintah

SK No 093160 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

d Pemerintah Daeralr kota, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kota, dan angkutan barang.

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui proses:

• pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
• penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta da-lam

penyelenggaraan angkutan Jalan. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada aya! (1) meliputi:

• memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan Jalan;

• memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum; c: melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin danlatau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang- undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;

• memberikan

SK No 09316i A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• rnemberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan peiayanan angkutan umum; dan/atau
• memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

(4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perari serta

masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah Pusat melakuka atas

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakzrn koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian unrsan kementerian dalam penyelengga-raan pemenntahan di bidang perekonomian.

Pasal56...

SK No 093162 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

• Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,

Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,

Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); b Pasa-l 122, Pasd, 123, Pasal I24, Pasd 125, Pasal l27,Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133,

Pasal 134, Pasal I4O, Pasal 143, Pasal 16O, Pasal

161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); c Pasa-l 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74,

Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86,

dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20l3 tentang Jaringan LaIu Lintas dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan

• Pasal

SK No 093164 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Pasal 42, Pasd.65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72,

Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasa-l 108, Pasal 109,

Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 20l4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5se4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Terhadap pasal yang dicabut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:

• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20l3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negdra Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah 2OI4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, hrrruf, atau angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasa] 62 Peraturan Pemerintah ini mul diundangkan.

Agar

SK No 093165 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Febnrari 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202I NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan Hukrrm,

lKt Silvanna Djaman "t

SK No 085096 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONES]A

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 202I

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pentingnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewr.rjudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan . . .

SK No 085095 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONES]A

11 Kebijakan dan langkah-langkah strategis Undang-Undang Nomor Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu men5rusun dan menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas- Negara luasnya bagi ralryat Indonesia secara merata di seluruh wilayah atas Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak penghidupan yang layak. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dilakukan dengan cara memberikan bidang kemudahan berusaha untuk mendorong investasi di penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses pertzinan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan- ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan subsidi Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja. Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen analisis dampak Lalu Lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. perubahan Peraturan Pemerintah ini telah menampung berbagai pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian dan rancang t"rgul Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengujian Kendaraan Bermotor sekaligus kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikerjasamakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta. Dalam . . .

SK No 085094A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta dalam penyelenggaraan Terminal. Untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi usaha kecil dan mikro, pada fasilitas Terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 3O% (tiga puluh persen). Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan penyelenggaraan barang di Jalan diatur adanya Perizinan Berusaha angkutan barang umum, dan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha dalam rangka percepatan cipta kerja, Perizinan Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui Perrzinan Berusaha berbasis risiko sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pengaturan mengenai pemberian subsidi dalam Peraturan Pemerintah dengan ini tidak hanya diberikan kepada angkutan Penumpang umum Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu tetapi juga diberikan kepada angkutan barang pada lintas tertentu dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya pada wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6642

SK No 085087 A