Pasal 3

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa bangunan untuk:

• kegiatan perdagangan;
• kegiatanperkantoran;
• kegiatan industri;
• kegiatan pariwisata;
• fasilitas pendidikan;
• fasilitas pelayanan umum; dan/atau
• kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:

• perumahan dan permukiman;
• rumah susun dan apartemen; dan/atau
• permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:

• akses kb dan dari Jalan tol;
• pelabuhan;
• bandar udara;
• Terminal;
• stasiun kereta api;
• tempat penyimpanan Kendaraan;
• fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
• infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(4) Pusat...

SK No 093130 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang

wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang . sedangi dan
• kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala

dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.