Pasal 7

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan da

• Menteri, untuk Jalan nasional;
• gubernur, untuk Jalan provinsi;
• bupati, untuk Jalan kabupaten danlatau Jalan desa; atau
• walikota, untuk Jalan kota.