Pasal 6

(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

• perencanaan dan metodologi analisis dampak LaJu Lintas;
• analisis kondisi La-lu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
• analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yartg ditetapkan secara nasional;
• analisis distribusiperjalanan;
• analisis pemilihan moda;
• analisis pembebanan perjalallan;
• simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
• rencana pemantauan dan evaluasi; dan
• gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

• analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

• simulasi

SK No 093133 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penangarlan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
• rencana pemantauan dan evaluasi; dan
• gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak La-lu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

• rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Linta.s;
• rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dart
• rencana pemantauan dan evaluasi.