Pasal 26

(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor dilakukan oleh: a" Pemerintah Pusat;

• Pemerintah Daerah;
• badan hukum;
• lembaga penelitian; dan/atau
• perguruan tinggi.

(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

• dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;

• kesesuaian material;

• kesesuaian motor penggerak;

• kesesuaian

Sl( No 093144 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• kesesuaian daya dukung Jalan;
• bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
• dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
• posisi lampu;
• jumlah tempat duduk;
• dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
• peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
• fasilitas keluar darurat.

(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.