Pasal 35

(1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk

kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) Penyediaan

SK No 093224 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro

dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat

usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasa-l 36

(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang

diperuntukkan bagr fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20l3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan keda

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminai clan digunakan untuk pelaksanaan pembangunarl, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

(4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.

(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan

semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal