Pasal 47

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada

trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.

(2) Pemberian. . .

SK No 093 l -57 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.