Pasal 9

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. volume lalu lintas;

2. komposisi lalu lintas;

3. variasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. variasi lalu lintas;
2. distribusi arah;
3. pengaturan arus lalu lintas;
4. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
5. kinerja perlengkapan jalan; dan
6. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:

1. volume lalu lintas; dan
2. kerusakan jalan.

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi dan variasi lalu lintas;
4. budaya berlalu lintas;
5. pengaturan lalu lintas;depkumham.go.id6. lokasi rawan yang meliputi:

• gangguan keamanan;
• kecelakaan;
• kemacetan; dan
• pelanggaran lalu lintas;

1. kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
2. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi lalu lintas;
4. variasi lalu lintas;
5. distribusi arah;
6. pengaturan arus lalu lintas;
7. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. kinerja perlengkapan jalan; dan
9. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4 Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang