Pasal 11

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
2. bangkitan dan tarikan;
3. pemilahan moda; dan
4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.

• gubernur, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkotadepkumham.go.iddalam provinsi;
3. pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam provinsi; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah provinsi.

• bupati, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

• walikota, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
3. pemilahan moda dalam kota; dan
4. pembebanan lalu lintas di wilayah kota.

Paragraf 5 Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan