Pasal 7

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 yang dilaksanakan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. penggunaan ruang jalan;
2. kapasitas jalan;
3. tataguna lahan pinggir jalan;
4. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
5. pengaturan lalu lintas;
6. kinerja lalu lintas; dan
7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

• menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:

1. geometrik jalan dan persimpangan;

2. struktur dan kondisi jalan;

3. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;

4. lokasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; dan
2. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya.

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. kinerja operasional lalu lintas;
2. budaya berlalu lintas;
3. pengaturan lalu lintas;
4. lokasi rawan:

• gangguan keamanan;
• kecelakaan;
• kemacetan; dan
• pelanggaran lalu lintas; dan

1. kondisi operasional rekayasa lalu lintas.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:depkumham.go.id1. geometrik jalan dan persimpangan;

1. struktur dan kondisi jalan;
2. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
3. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
4. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
5. penggunaan ruang jalan;
6. kapasitas jalan;
7. tataguna lahan pinggir jalan;
8. pengaturan lalu lintas; dan
9. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3 Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas