Pasal 42

(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan bantuan teknis kepada gubernur, bupati, atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada

bupati atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pengawasandepkumham.go.id Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

• penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
• tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
• tindakan penegakan hukum.