Pasal 63

(1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
• gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapatkan masukan dari bupati atau walikota; dan
• bupati atau walikota untuk jalan kabupaten/kota.

(2) Manajemen . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan