Pasal 15

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang;
2. bangkitan dan tarikan;
3. pemilahan moda; dan
4. kebutuhan kendaraan.

• gubernur, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
2. bangkitan dan tarikan antarkota dalam provinsi;
3. pemilahan moda antarkota dalam provinsi; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah provinsi.

• bupati, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
2. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
3. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

• walikota . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• walikota, meliputi:

1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
2. bangkitan dan tarikan dalam kota;
3. pemilahan moda dalam kota; dan
4. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.

Paragraf 7 Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas