Pasal 45

(1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

• menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam bentuk:

1. penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penegakan hukum dan manajemen operasionaldepkumham.go.idkepolisian; dan/atau
2. pemberian rekomendasi penyempurnaan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

• gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.