Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 tentang STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas yang bersifat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional (SOP) yang berlaku di Univertsitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut UNTIRTA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

3. Dewan pertimbangan adalah kelengkapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi UNTIRTA.

4. Rektor adalah Rektor UNTIRTA.

5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada UNTIRTA.

6. Kebebasan akademik adalah hak pengajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran dan penelitian untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.

7. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UNTIRTA sesuai dengan kaidah keilmuan.

8. Otonomi keilmuan UNTIRTA merupakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota dan sivitas akademika.

9. Otonomi pengelolaan adalah otonomi UNTIRTA dalam pengelolaan kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan peraturan yang berlaku.

10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Fakultas adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu di fakultas.

12. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

13. Warga kampus adalah seluruh sivitas akademika (dosen tetap dan mahasiswa aktif) serta semua PNS administrasi yang bernaung dibawah UNTIRTA.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat.

16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

(1) UNTIRTA merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten. (2) Kampus UNTIRTA berada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. (3) UNTIRTA merupakan perubahan dari Universitas Tirtayasa yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 sebagai perguruan tinggi swasta dan selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 32 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001.

(1) UNTIRTA berazaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. (2) Fungsi UNTIRTA: a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi; b. menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan membina hubungan dengan lingkungan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyelenggarakan kegiatan administrasi.

(1) UNTIRTA memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar kuning keemasan dengan kode warna RGB 255-255-0, dengan garis tepi berwarna hitam yang didalamnya terdapat gambar menara masjid Banten, pohon beringin berwarna hijau dengan kode warna RGB 0- 210-95, tiga cabang akar berwarna merah dengan kode warna RGB 238-0-0, dua bulu angsa berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dua garis biru laut dengan kode warna RGB 17-193- 255, serta tulisan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0. (2) Lambang UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna sebagai berikut: a. Segi lima melambangkan Pancasila; b. Menara masjid Banten yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman, pendirian yang kokoh dan tujuan yang tinggi, mulia dan dinamis; c. Pohon Beringin berwarna hijau melambangkan keadilan yang didambakan setiap insan; d. Tiga cabang akar beringin berwarna merah melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat); e. Dua bulu angsa berwarna putih yang sebagai alat tulis pada zaman dahulu melambangkan simbol pendidikan; f. Dua garis biru menggambarkan dua aliran sungai Ciujung dan Cidurian yang bermakna suatu harapan agar para mahasiswa UNTIRTA dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah. (4) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut : a. putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni; b. kuning keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan; c. merah melambangkan keberanian; d. biru melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak serta kesetiaan;

e. hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan; dan f. hitam melambangkan kekuatan jiwa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNTIRTA memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna biru laut dengan kode warna RGB 0-200-255 dan di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA. (2) Bendera UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera UNTIRTA diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing Fakultas, dan ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA. (2) Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB 230-0-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Hukum berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut :

b. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 0-100-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas KIP berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut :

c. bendera Fakultas Teknik berwarna biru dongker dengan kode warna RGB 55-0-255, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Teknik berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255- 255, dengan gambar sebagai berikut :

d. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna RGB 60-250-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:

e. bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Ekonomi berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, dengan gambar sebagai berikut:

f. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode warna RGB 220-100-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas ISIP berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:

g. bendera Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, ditengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Pascasarjana berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255, dengan gambar sebagai berikut:

3. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UNTIRTA memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna coklat maron dengan kode RGB 168-45-12 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNTIRTA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) UNTIRTA memiliki Mars dan Himne. (2) Mars UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(3) Himne UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(1) UNTIRTA menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) UNTIRTA melakukan kegiatan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia cerdas dan kompetitif yang berjiwa wirausaha.

(1) UNTIRTA menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi. (2) Program akademik merupakan program yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. (3) Program profesi adalah program setelah program pendidikan sarjana untuk menyiapkan peserta didik menguasai keakhlian khusus. (4) Program vokasi adalah program yang terutama diarahkan pada penerapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. (5) Penyelenggaraan program akademik, profesi dan vokasi berpedoman sepenuhnya pada UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2012, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

(1) Program akademik terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana. (2) Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program magister dan program doktor. (3) Program vokasi terdiri atas program Diploma III.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIRTA menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian perkuliahan, pelatihan, dan/atau keterampilan.

(1) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (2) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan; dan e. bentuk pembelajaran lainnya.

(1) UNTIRTA mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNTIRTA. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket. (2) Hasil penilaian belajar berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dengan: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; dan e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada minggu pertama bulan September. (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas semester gasal dan semester genap, masing-masing semester paling sedikit 16 kali pertemuan tatap muka. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diadakan wisuda.

Administrasi akademik pada UNTIRTA diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.

(1) Kegiatan penelitian di UNTIRTA merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan. (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni. (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualitas nasional maupun internasional diupayakan untuk memeroleh hak kekayaan intelektual (HKI). (6) Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemaslahatan umat serta lingkungan hidup. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan. (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNTIRTA menjunjung tinggi etika akademik yang meliputi etika moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan etika keilmuan. (2) Warga UNTIRTA wajib menjunjung tinggi etika akademik dalam melaksanakan tugas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri. (2) Pimpinan UNTIRTA mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan dan fungsingnya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengijinkan penggunaan sumber daya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan UNTIRTA dan perseorangan atau lembaga/instansi atau untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan etika keilmuan. (2) UNTIRTA dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan etika keilmuan.

(1) Kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Gelar akademik atau vokasi diberikan oleh UNTIRTA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNTIRTA memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Persyaratan untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa UNTIRTA: a. memiliki ijazah pendidikan menengah atau yang sederajat; dan b. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Mahasiswa UNTIRTA mempunyai hak: a. kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan etika keilmuan dan norma akademik. b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa. c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. d. memanfaatkan prasarana dan sarana kegiatan belajar atau dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan. e. menjadi anggota organisasi kemahasiswaan resmi (intrakampus) dilingkungan UNTIRTA. f. memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. (3) Mahasiswa UNTIRTA mempunyai kewajiban: a. menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan, kewibawaan dan nama baik UNTIRTA, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesi b. menjaga integritas pribadi sebagai calon intelektual dan cendikiawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran intelektual dan kepribadian nasional. c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. berperan aktif dalam pengembangan UNTIRTA. e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

f. mentaati semua peraturan di lingkungan UNTIRTA. g. menjaga tatakrama dan berlaku sopan santun. h. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan, serta integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan sosial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan sanksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNTIRTA merupakan seseorang yang pernah mengikuti pendidikan di UNTIRTA. (2) Alumni UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni UNTIRTA.

(1) Senat UNTIRTA melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat, dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang berlaku. (4) Pengawasan dari luar dilakukan dengan peraturan perundang- undangan. (5) Sebagai Satker PKBLU Pengawasan dilakukan oleh Satuan Intern dan Dewan Pengawas BLU yang dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan PKBLU.

VISI UNTIRTA adalah UNTIRTA yang Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam Kebersamaan : a. MAJU, mengandung pengertian terwujudnya kondisi Untirta yang mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, daya dukung sumber daya, dan manajemen serta kerja sama kemitraan; b. BERMUTU, mengandung pengertian tercapainya kualitas lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menguasai Iptek, memiliki keunggulan yang berdaya saing menuju kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia; c. BERKARAKTER, mengandung arti tercapainya tenaga pendidik dan kependidikan serta lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, berwibawa, adil, religius dan akuntabel; dan d. KEBERSAMAN, mengandung arti mengutamakan semangat gotong royong, saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati serta sebagai sebuah tim kerja yang solid dan menjunjung tinggi solidaritas.

Misi UNTIRTA: a. meningkatkan kualitas, kuantitas, relevansi dan daya saing pendidikan; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan; dan c. meningkatkan daya dukung tata kelola pergururan tinggi yang baik (good university governance).

Tujuan UNTIRTA: a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terampil, berdaya saing dan berkarakter sesuai kebutuhan stakesholders, melalui :

1. program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
2. program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan organisasi kemahasiswaan dan kompetensi mahasiswa; dan
3. program pengembangan program studi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. b. menghasilkan penelitan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang inovatif dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, melalui program pengembangan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan usaha, industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; c. menciptakan daya dukung sumber daya manusia sesuai standar kompetensi melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia; d. meningkatkan daya dukung administrasi pendidikan dan perkantoran, melalui program peningkatan layanan administrasi pendidikan dan perkantoran; e. menciptakan daya dukung sarana prasarana perguruan tinggi yang memadai, melalui program peningkatan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran; dan f. meningkatkan kerja sama kemitraan strategis nasional dan internasional, melalui program peningkatan kerjasama dan kemitraaan strategis nasional/internasional.

Budaya Kerja UNTIRTA adalah JAWARA (Jujur, Amanah, Wibawa, Adil, Religius, dan Akuntabel ) : a. JUJUR, bermakna lurus hati, tulus ikhlas, tidak bohong dan tidak curang, sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara Informasi dengan fenomena atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, apa yang dikatakan sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan, bersih hatinya dari perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama dan hokum, satu kata dan perbuatan, apa yang dikatakan sama dengan perbuatannya; b. AMANAH, adalah sikap dan tindakan benar-benar dapat dipercaya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya suatu urusan yang diserahkan atau dipercayakan kepadanya; c. WIBAWA, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkahlaku yang mengandung kepemimpinan, penuh daya tarik, menghadirkan sosok pribadi yang luhur dan santun sehingga disegani, dihormati dan dipatuhi bukan ditakuti oleh karena kekuatan, kekuasaan maupun kekayaan, tetapi karena mampu tampil sebagai teladan, berprestasi dan mengayomi serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, senantiasa berupaya menegakkan peraturan dan ketentuan secara konsisten, komitmen serta konsekuen; d. ADIL, adalah suatu tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dalam berbagai hal, mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari, sikap tidak memihak, memberikan putusan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku; e. RELIGIUS, adalah sikap dan perilaku taat menjalankan ajaran agamanya, toleran intern dan antar umat dalam melaksanakan

ibadah serta menjalin hidup rukun dengan pemeluk agama, memiliki semangat berkorban, semangat persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi mulia lainnya, membiasakan sholat berjamaah, gemar bersodaqoh, rajin belajar dan perilaku yang mulia lainnya; dan f. AKUNTABEL, adalah kesiapan dan kesediaan mempertanggungjawabkan serta mempertanggunggugatkan tugas dan kewajiban yang diembannya kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Organisasi UNTIRTA terdiri dari : a. Senat; b. Rektor; c. Satuan Pengawasan Internal; d. Dewan Pertimbangan; e. Dewan Pengawas; Paragraf Kedua Senat

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik; (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan, norma, dan etika akademik; b. melakukan pengawasan terhadap:

1. penerapan norma akademik dan etika sivitas akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;

d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri dari : a. Wakil dosen dari setiap fakultas sesuai dengan bidang keilmuan b. Rektor ex officio; c. Para Wakil Rektor ex officio; d. Direktur Pascasarjana ex officio; e. Para Dekan ex officio; dan f. Ketua Lembaga ex officio. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 4 (empat) orang, terdiri atas 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen yang nonprofesor yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. (4) Apabila fakultas belum memiliki wakil dosen yang professor maka anggota Senat dapat diganti dengan anggota dari wakil dosen yang nonprofesor. (5) Senat terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pemimpin UNTIRTA. (8) Apabila Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin sidang Senat UNTIRTA. (9) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi/badan pekerja. (10) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

(1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan Dies Natalis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat. Paragraf Ketiga Rektor

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

(1) Unit organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA terdiri atas: a. Fakultas dan Pascasarjana; b. Lembaga; c. Biro; dan d. Unit Pelaksana Teknis. (2) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNTIRTA.

(3) UNTIRTA dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Pimpinan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UNTIRTA untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang : a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat; c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat; d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat; e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; i. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ungangan; l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik; n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang

mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntasi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri; q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertebiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan t. Tugas lain sesuai kewenangan. Paragraf Keempat Satuan Pengawasan Internal

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan organ UNTIRTA yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. mengambil simpulan atas hasil pengawasan, dan; d. mengajukan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. bidang akuntansi/keuangan; b. bidang manajemen sumber daya manusia; c. bidang manajemen aset; d. bidang hukum, dan; e. bidang ketatalaksanaan. (4) Persyaratan Satuan Pengawasan Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Magister; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNTIRTA.

(5) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (6) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA. (7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Ketua Sekretaris dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor. (9) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internaldiatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kelima Dewan Pertimbangan

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Rektor. (2) Dewan Pertimbangan terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dari unsur-unsur wakil dosen, wakil orang tua mahasiswa, alumni, pakar pendidikan, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain; (3) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor dibidang nonakademik; b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor dibidang non akademik; c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor dibidang non akademik, dan; d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNTIRTA.

(1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur: a. alumni; b. tokoh masyarakat; c. pakar pendidikan; dan d. dunia usaha. (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota;dan c. anggota.

(3) Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota dan ditetapkan oleh Rektor. (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor. Paragraf Keenam Dewan Pengawas

(1) Pimpinan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Pimpinan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ? dari seluruh anggota Senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1(satu) suara. (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Rektor. (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf Kedua Pimpinan UNTIRTA

(1) Pimpinan UNTIRTA terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian; c. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel; d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pascasarjana e. Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga; dan f. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Dosen di lingkungan UNTIRTA dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/ Studio/ Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan. (3) Dosen di lingkungan UNTIRTA dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan. (4) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio /Bengkel, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan/atau b. perubahan organisasi. (5) Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/ Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. memiliki pengalaman manajerial; f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; h. menduduki jabatan fungsional:

1. Lektor Kepala bagi jabatan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Pascasarjana; dan 2) Lektor bagi jabatan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Jurusan. i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan yang dinyatakan secara tertulis.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural dan pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; dan b. perubahan organisasi. (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan b. perubahan bentuk UNTIRTA. (4) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar yang meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; f. memiliki pengalaman manajerial; dan g. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana.

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut: a. tahap penjaringan bakal calon; b. tahap penyaringan calon; c. tahap pemilihan calon; dan d. tahap pengangkatan.

(1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk Panitia Pemilihan; b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor; c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan; d. Panitia Pemilihan menyampaikan paling sedikit 4 (empat) orang nama bakal calon Rektor kepada Senat; e. Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor, dan f. Panitia Pemilihan mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada 52 huruf b dilakukan dengan cara : a. dilakukan dalam rapat Senat yang khusus untuk maksud tersebut; b. bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNTIRTA; c. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; dan d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (3) 3 (tiga) orang calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan ke Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNTIRTA. (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor. (4) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Rektor lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pimpinan Fakultas terdiri atas : a. Dekan; b. Wakil Dekan; c. Ketua Jurusan; dan d. Sekretaris Jurusan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas dan Pascasarjana UNTIRTA. (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan.

(1) Penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan. (2) Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

(1) Penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan.

(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat. (3) Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon Dekan kepada Rektor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (2) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama. (3) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut. (4) Calon Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak. (5) Rektor MENETAPKAN pengangkatan calon Dekan terpilih sebagai Dekan atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang calon Wakil Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan dan mengusulkan kepada Rektor. (3) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Dekan lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan calon Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(2) Dekan memilih dan menunjuk masing-masing 1 (satu) orang Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan untuk diusulkan kepada Rektor. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang dosen kepada Rektor untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel. (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium /Studio/Bengkel diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas: a. Direktur; dan b. Wakil Direktur. (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Direktur Pascasarjana. (4) Direktur Pascasarjana menunjuk masing-masing 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Direktur dan mengusulkan kepada Rektor. (5) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

(1) Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Ketua Lembaga; dan b. Sekretaris Lembaga. (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang calon Ketua Lembaga yang memenuhi persyaratan dan MENETAPKAN sebagai Ketua Lembaga. (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

(1) Ketua Lembaga menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor.

(2) Rektor MENETAPKAN dan mengangkat Sekretaris Lembaga. (3) Masa jabatan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis. (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural. (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UNTIRTA.

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala. (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (3) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal. (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota. (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen yang diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen; h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; i. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (2) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Rektor baru.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor MENETAPKAN salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Dekan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor atas usul Dekan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif atas usulan Dekan. (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(3) Dalam hal masa jabatan Sekretaris Jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. (3) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor MENETAPKAN Sekretaris Lembaga sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan. (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu dosen sebagai Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

(2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, Rektor mengangkat dan MENETAPKAN pejabat fungsional dan atau struktural sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua/Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua/Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturanperundang-undangan; e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; f. diberhentikan dari jabatan dosen; g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; i. cuti di luar tanggungan negara; dan j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan d. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. obyektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA terdiri atas: a. bidang keuangan; b. bidang aset; dan c. bidang kepegawaian.

(1) Satuan Pengawasan Internal menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan. (2) Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen terdiri atas: a. dosen tetap; dan b. dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap di UNTIRTA. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNTIRTA. (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA terdiri atas peneliti, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Pengangkatan pemberhentian pengembangan karir dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana ditujukan bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sistem informasi pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) Sumber pendapatan UNTIRTA diperoleh dari: a. orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri. b. pemerintah pusat dan daerah. c. sumbangan masyarakat; dan d. usaha-usaha lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas berupa : a. uang kuliah/sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); dan b. penerimaan mahasiswa baru. (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan, bantuan bangunan fisik, bantuan peralatan dan perabot pendidikan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumbangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hibah perorangan, instansi, lembaga, organisasi, dan hibah-hibah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa usaha kerjasama, penjualan produk, dan lain sebagainya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNTIRTA berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNTIRTA dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama yang dimaksud ayat 1 dapat berbentuk : a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penjaminan mutu internal; c. program kembaran; d. gelar bersama e. gelar ganda f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g. penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j. pengembangan pusat kajian INDONESIA dan budaya local; k. penerbitan berkala ilmiah; l. pemagangan; m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau n. hal-hal lain yang diangkap perlu. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1) UNTIRTA melakukan penjaminan mutu internal di bidang akademik sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Sistem penjaminan mutu UNTIRTA dijalankan dengan prinsip: a. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kolegial; dan b. berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (internal and external stakeholder). (3) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh UNTIRTA bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (4) Penjaminan mutu yang dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. (5) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Rektor. (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu UNTIRTA diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk : a. Layanan penulisan bahan ajar; b. Pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning; c. Pelatihan pekerti dan applied approach (AA); dan d. Pengembangan pendidikan berkarakter. (3) Penjaminan mutu akademik berkesinambungan dengan: a. mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan. b. melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu akademik internal bagi calon-calon auditor internal. c. melakukan audit internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan UNTIRTA secara konsisten, berkelanjutan; dan d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen, dan sistem informasi terkait, serta melaksanakan urusan tata usaha Lembaga Penjaminan Mutu. (4) Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahap: a. Perencanaan (plan; 20%), b. Pelaksanaan (do; 60%), c. Pengendalian (check; 10%), dan d. Penyempurnaan (action; 10%).

(5) UNTIRTA melaksanakan audit mutu internal kinerja: a. Perkuliahan, b. Program studi, c. Laboratorium, d. Fakultas, e. Lembaga dan f. UPT.

(1) Bentuk peraturan di lingkungan UNTIRTA, meliputi: a. Peraturan Senat merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan oleh Senat; b. Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor; dan c. Keputusan Rektor merupakan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor. (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan UNTIRTA berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha. (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa; b. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa; c. biaya seleksi ujian masuk UNTIRTA; d. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTIRTA; e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut. a. Hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTIRTA; b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;

c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain. (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

(1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA disusun berdasarkan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi. (2) Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Perubahan statuta UNTIRTA dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNTIRTA. (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua, Sekretaris, 5 orang anggota Senat; b. Wakil organ Rektor terdiri dari:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Wakil Dekan;
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga; dan
6. Kepala UPT. c. Satu orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan d. Satu orang wakil organ Dewan Pertimbangan. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNTIRTA didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (5) Perubahan statuta UNTIRTA yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Senat dan Dewan Pertimbangan yang telah ada masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNTIRTA sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (2) Pembentukan organ UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Statuta di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY