Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah kegiatan Badan Pangan Nasional; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program pembangunan pangan nasional; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Badan Pangan Nasional; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional di bidang pangan; e. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga; f. penyiapan pelaksanaan pemberitaan media cetak dan elektornik; g. pengelolaan dan pelayanan publik di bidang pangan; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. kelompok substansi perencanaan; b. kelompok substansi kerja sama; dan c. kelompok substansi hubungan masyarakat.

Kelompok substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan dan program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan Pangan Nasional.

Kelompok substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. subkelompok substansi kebijakan dan program; b. subkelompok substansi anggaran; dan c. subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

(1) Subkelompok substansi kebijakan dan program

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan dan rencana program Badan Pangan Nasional jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. (2) Subkelompok substansi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan anggaran Badan Pangan Nasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kewenangan pusat dan daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, dana alokasi khusus, subsidi dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat DPR RI, bahan Rapat Pimpinan, rapat koordinasi terbatas, rapat dengan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan rapat lainnya, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Pangan Nasional.

Kelompok substansi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri, bilateral dan regional, serta multilateral dan organisasi internasional di bidang pangan.

Kelompok substansi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas: a. subkelompok substansi kerja sama dalam negeri; b. subkelompok substansi kerja sama bilateral dan regional; dan c. subkelompok substansi kerja sama multilateral dan organisasi internasional.

(1) Subkelompok substansi kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang pangan. (2) Subkelompok substansi kerja sama bilateral dan regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral dan regional di bidang pangan. (3) Subkelompok substansi kerja sama multilateral dan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral dan organisasi internasional di

bidang pangan.

Kelompok substansi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pemberitaan, publikasi, pameran dan peragaan, serta informasi publik di bidang pangan.

Kelompok substansi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas: a. subkelompok substansi publikasi; dan b. subkelompok substansi informasi publik.

(1) Subkelompok substansi publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, pemberitaan, dokumentasi dan promosi di bidang pangan melalui media massa. (2) Subkelompok substansi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pangan, dan melakukan penyelenggaraan pameran, peragaan, pengelolaan perpustakaan.

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja; c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; g. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pengelompokan uraian fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, terdiri atas: a. kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia; dan

b. kelompok substansi hukum.

Kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, melakukan urusan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan mutasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. subkelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; b. subkelompok substansi perencanaan, pengembangan dan kinerja sumberdaya manusia; dan c. subkelompok substansi mutasi pegawai.

(1) Subkelompok substansi organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, budaya kerja, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi dilingkungan Badan Pangan Nasional. (2) Subkelompok substansi perencanaan, pengembangan dan kinerja sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon aparatur sipil negara, penyusunan pola karir pegawai, pengelolaan sistem informasi dan kinerja kepegawaian serta pengembangan jabatan fungsional. (3) Subkelompok substansi mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan, pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan dokumen mutasi kepegawaian.

Kelompok substansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan naskah perjanjian, instrumen hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi informasi hukum.

Kelompok substansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. subkelompok substansi peraturan perundang-undangan

I; b. subkelompok substansi peraturan perundang-undangan II; dan c. subkelompok substansi advokasi hukum.

(1) Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan serta instrumen hukum di bidang pangan pada Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. (2) Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan serta instrumen hukum di bidang pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (3) Subkelompok substansi advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, litigasi hukum, serta pengembangan dan pengelolaan sistem dokumentasi dan informasi hukum.

Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran, dan pengelolaan pelaporan keuangan; c. pengelolaan barang milik negara; d. pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Utama; e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; f. pelaksanaan urusan tata usaha; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; h. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; i. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum terdiri atas: a. kelompok substansi keuangan; dan b. kelompok substansi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan.

Kelompok substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok substansi keuangan sebagaimana dimaksud pasal 22 terdiri atas: a. subkelompok substansi perbendaharaan; b. subkelompok substansi akuntansi dan verifikasi; dan c. subkelompok substansi tindak lanjut hasil pengawasan.

(1) Subkelompok substansi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok substansi akuntasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan. (3) Subkelompok substansi tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Kelompok substansi pengelola barang milik negara dan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan penertiban barang milik negara, urusan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Kelompok substansi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengelolaan barang milik negara; dan b. subkelompok substansi layanan pengadaan.

(1) Subkelompok substansi pengelolaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan, penatausahan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan penertiban barang milik negara. (2) Subkelompok substansi layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama atau Ahli Madya yang ditunjuk Inspektur atas persetujuan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. (2) Pengelompokan uraian fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas: a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup inspektorat; b. melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Pangan Nasional; d. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pusat Data dan Informasi Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan tata kelola data dan informasi pangan; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data; c. pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, dan sistem informasi Badan Pangan Nasional; d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi; e. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan, terdiri atas: a. kelompok substansi pengelolaan data dan informasi pangan; b. kelompok substansi pengembangan sistem jaringan dan informasi pangan; dan c. kelompok substansi penyebaran dan publikasi data dan informasi pangan.

Kelompok substansi pengelolaan data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi di bidang pangan.

Kelompok substansi pengelolaan data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas: a. subkelompok substansi data ketersediaan pangan dan stabilisasi harga; b. subkelompok substansi data kerawanan pangan dan gizi; dan c. subkelompok substansi data penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

(1) Subkelompok substansi data ketersediaan pangan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. (2) Subkelompok substansi data kerawanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kerawanan pangan dan gizi. (3) Subkelompok substansi data penganekaragaman dan

konsumsi pangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Kelompok substansi pengembangan sistem jaringan dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem jaringan dan informasi pangan.

Kelompok substansi pengembangan sistem jaringan dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengembangan sistem jaringan; dan b. subkelompok substansi pengembangan sistem informasi pangan.

(1) Subkelompok substansi pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengembangan, dan pengelolaan sistem jaringan. (2) Subkelompok substansi pengembangan sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pengembangan, dan pengelolaan sistem infomasi pangan.

Kelompok substansi penyebaran dan publikasi data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan penyebaran, publikasi, dan informasi data pangan.

Kelompok substansi penyebaran dan publikasi data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas: a. subkelompok substansi pelayanan data dan informasi pangan; dan b. subkelompok substansi publikasi data dan informasi pangan.

(1) Subkelompok substansi pelayanan data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi pangan. (2) Subkelompok substansi publikasi data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melaksanakan publikasi data dan informasi pangan baik secara fisik maupun secara elektronik.

Direktorat Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; d. penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Ketersediaan Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi pengelolaan ketersediaan pangan; b. kelompok substansi neraca pangan; dan c. kelompok substansi kebijakan ekspor dan impor pangan.

Kelompok substansi pengelolaan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan ketersediaan pangan wilayah, dan monitoring pergudangan pangan.

Kelompok pengelolaan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengelolaan ketersediaan pangan wilayah; dan b. subkelompok substansi monitoring pergudangan pangan.

(1) Subkelompok substansi pengelolaan ketersediaan pangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan ketersediaan pangan wilayah. (2) Subkelompok substansi monitoring pergudangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring pergudangan pangan.

Kelompok substansi neraca pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang neraca bahan makanan, prognosa pangan, dan stok pangan.

Kelompok substansi neraca pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas: a. subkelompok substansi neraca bahan makanan; b. subkelompok substansi prognosa pangan; dan c. subkelompok substansi stok pangan.

(1) Subkelompok substansi neraca bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang neraca bahan makanan. (2) Subkelompok substansi prognosis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang prognosis pangan. (3) Subkelompok substansi stok pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang stok pangan.

Kelompok substansi kebijakan ekspor dan impor pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, monitoring, dan pelaporan di bidang rekomendasi impor pangan, rekomendasi ekspor pangan, dan pengawasan kebijakan ekspor dan impor pangan.

Kelompok substansi kebijakan ekspor dan impor pangan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas: a. subkelompok substansi rekomendasi ekspor pangan; b. subkelompok substansi rekomendasi impor pangan; dan c. subkelompok substansi pengawasan kebijakan ekspor dan impor pangan.

(1) Subkelompok substansi rekomendasi ekspor pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang rekomendasi ekspor pangan. (2) Subkelompok substansi rekomendasi impor pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang rekomendasi impor pangan. (3) Subkelompok substansi pengawasan kebijakan ekspor dan impor pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kebijakan ekspor dan impor pangan.

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; c. pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi stabilisasi pasokan pangan; b. kelompok substansi stabilisasi harga pangan; dan c. kelompok substansi harga pangan produsen dan konsumen.

Kelompok substansi stabilisasi pasokan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi pasokan pangan, pasokan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta pasokan pangan untuk wilayah rawan pangan.

Kelompok substansi stabilisasi pasokan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas: a. subkelompok substansi intervensi pasokan pangan; b. subkelompok substansi pasokan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit; dan c. subkelompok substansi pasokan pangan untuk wilayah rawan pangan.

(1) Subkelompok substansi intervensi pasokan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi pasokan pangan. (2) Subkelompok substansi pasokan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasokan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. (3) Subkelompok substansi pasokan pangan untuk wilayah rawan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasokan pangan untuk wilayah rawan pangan.

Kelompok substansi stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan harga pangan, kebijakan harga pangan, dan intervensi harga pangan.

Kelompok substansi stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengawasan harga pangan; b. subkelompok substansi kebijakan harga pangan; dan c. subkelompok substansi intervensi harga pangan.

(1) Subkelompok substansi pengawasan harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan harga pangan. (2) Subkelompok substansi kebijakan harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan harga pangan. (3) Subkelompok substansi intervensi harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi harga pangan.

Kelompok substansi harga pangan produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen.

Kelompok substansi harga pangan produsen dan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas: a. subkelompok substansi harga pangan produsen; dan b. subkelompok substansi harga pangan konsumen.

(1) Subkelompok substansi harga pangan produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang harga pangan produsen. (2) Subkelompok substansi harga pangan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis harga pangan konsumen.

Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; d. penyiapan pengadaaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan sistem distribusi pangan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi distribusi pangan; dan b. kelompok substansi cadangan pangan.

Kelompok substansi distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan sarana distribusi pangan, dan penguatan prasarana dan sarana distribusi pangan.

Kelompok substansi distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas: a. subkelompok substansi penguatan sistem distribusi pangan; dan b. subkelompok substansi penguatan prasarana dan sarana logistik pangan.

(1) Subkelompok substansi penguatan sistem distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan sistem distribusi pangan. (2) Subkelompok substansi penguatan prasarana dan sarana logistik pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi di bidang penguatan prasarana dan sarana logistik pangan.

Kelompok substansi cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Kelompok substansi cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas: a. subkelompok substansi cadangan pangan pemerintah; dan b. subkelompok substansi cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

(1) Subkelompok substansi cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah. (2) Subkelompok substansi cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang pengendalian kerawanan pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan; d. penyiapan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana; e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerawanan pangan; f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian kerawanan pangan; g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian kerawanan pangan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi pencegahan kerawanan pangan; dan b. kelompok substansi penanganan kerawanan pangan.

Kelompok substansi pencegahan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kerawanan pangan dan mitigasi kerawanan pangan.

Kelompok substansi pencegahan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengkajian kerawanan pangan; dan b. subkelompok substansi mitigasi kerawanan pangan.

(1) Subkelompok substansi pengkajian kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kerawanan pangan. (2) Subkelompok substansi mitigasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Kelompok substansi penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat.

Kelompok substansi penanganan rawan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas: a. subkelompok substansi kerja sama dan kemitraan; dan b. subkelompok substansi pemberdayaan masyarakat.

(1) Subkelompok substansi kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kerjasama dan kemitraan. (2) Subkelompok substansi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; d. penyiapan pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri atas: a. kelompok substansi kesiapsiagaan pangan dan gizi; b. kelompok substansi pengawasan dan pembinaan pemenuhan pangan dan gizi; dan c. kelompok substansi penanganan kewaspadaan pangan dan gizi.

Kelompok substansi kesiapsiagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan pangan dan gizi.

Kelompok substansi kesiapsiagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas: a. subkelompok substansi surveilans pangan dan gizi; dan b. subkelompok substansi kesiapsiagaan bencana dan risiko kerentanan.

(1) Subkelompok substansi surveilans pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan

pelaporan di bidang surveilans pangan dan gizi. (2) Subkelompok substansi kesiapsiagaan bencana dan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana dan risiko kerentanan.

Kelompok substansi pengawasan dan pembinaan pemenuhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pembinaan pemenuhan persyaratan gizi pangan dan pengembangan bantuan pangan darurat.

Kelompok substansi pengawasan dan pembinaan pemenuhan persyaratan gizi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengawasan dan pembinaan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan b. subkelompok substansi pengembangan bantuan pangan darurat.

(1) Subkelompok substansi pengawasan dan pembinaan pemenuhan persyaratan gizi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pembinaan pemenuhan persyaratan gizi pangan. (2) Subkelompok substansi pengembangan bantuan pangan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan di bidang pengembangan bantuan pangan darurat.

Kelompok substansi penanganan kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi kewaspadaan pangan dan gizi dan advokasi dan

kemitraan kewaspadaan pangan dan gizi.

Kelompok substansi penanganan kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri atas: a. subkelompok substansi intervensi kewaspadaan pangan dan gizi; dan b. subkelompok substansi advokasi kewaspadaan pangan dan gizi.

(1) Subkelompok substansi intervensi kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. (2) Subkelompok substansi advokasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi kewaspadaan pangan dan gizi.

Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pemantapan

penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi pola konsumsi pangan; b. kelompok substansi pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; dan c. kelompok substansi promosi dan edukasi.

Kelompok substansi pola konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pola konsumsi pangan.

Kelompok substansi pola konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas: a. subkelompok substansi potensi pangan spesifik wilayah; dan b. subkelompok substansi konsumsi pangan.

(1) Subkelompok substansi potensi pangan spesifik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang potensi pangan spesifik wilayah. (2) Subkelompok substansi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan.

Kelompok substansi pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Kelompok substansi pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengembangan pangan lokal; dan b. subkelompok substansi kemitraan penganekaragaman konsumsi pangan.

(1) subkelompok substansi pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. (2) Subkelompok substansi kemitraan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kemitraan penganekaragaman konsumsi pangan.

Kelompok Substansi Promosi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.

Kelompok substansi promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas: a. subkelompok substansi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan b. subekelompok substansi edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.

(1) Subkelompok substansi promosi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan. (2) Subkelompok substansi edukasi penganekaragaman

konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang edukasi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi standardisasi keamanan dan mutu pangan nasional; b. kelompok substansi standarisasi keamanan dan mutu pangan internasional; dan c. kelompok substansi standarisasi kelembagaan keamanan dan mutu pangan.

Kelompok substansi standarisasi keamanan dan mutu pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang penyusunan standarisasi keamanan dan standarisasi mutu, gizi, label dan iklan.

Kelompok substansi standarisasi keamanan dan mutu pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas: a. subkelompok substansi penyusunan standar keamanan pangan; dan

b. subkelompok substansi penyusunan standar mutu, gizi, label, dan iklan pangan.

(1) Subkelompok substansi penyusunan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang cemaran, residu, bahan tambahan pangan, bahan lain dan cara yang baik untuk pangan segar. (2) Subkelompok substansi penyusunan standar mutu, gizi, label, dan iklan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang mutu, gizi, label umum, label khusus dan iklan pangan segar.

Kelompok substansi standarisasi keamanan dan mutu pangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, kertas posisi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang standarisasi keamanan dan mutu pangan internasional.

Kelompok substansi standarisasi keamanan dan mutu pangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas: a. Subkelompok substansi harmonisasi standar internasional; dan b. Subkelompok substansi harmonisasi standar bilateral dan regional.

(1) Subkelompok substansi harmonisasi standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, kertas posisi, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan harmonisasi standar internasional. (2) Subkelompok substansi harmonisasi standar regional dan bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, kertas posisi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang harmonisasi standar bilateral dan regional.

Kelompok substansi standarisasi kelembagaan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan daerah wilayah I dan wilayah II.

Kelompok substansi kelembagaan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas: a. Subkelompok substansi kelembagaan wilayah I; dan b. Subkelompok substansi kelembagaan wilayah II.

(1) Subkelompok substansi kelembagaan wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar provinsi dan kabupaten/kota wilayah I. (2) Subkelompok substansi kelembagaan wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar provinsi dan kabupaten/kota wilayah II.

Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan

mutu pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan terdiri atas: a. kelompok substansi registrasi dan surveilans; b. kelompok substansi pengawasan keamanan dan mutu pangan; dan c. kelompok substansi penyuluhan dan pemberdayaan keamanan dan mutu pangan.

Kelompok substansi registrasi dan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang registrasi pangan segar dan surveilans pelaku usaha pangan segar.

Kelompok substansi registrasi dan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdiri atas: a. subkelompok substansi registrasi; dan b. subkelompok substansi surveilans.

(1) Subkelompok substansi registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang registrasi pangan segar dan pelaku usaha pangan segar. (2) Subkelompok substansi surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang surveilans pelaku usaha pangan segar.

Kelompok substansi pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan dan/atau investigasi terhadap produk pangan segar dan pengawasan prasarana dan sarana pangan segar.

Kelompok substansi pengawasan keamanan pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengawasan produk pangan segar; dan b. subkelompok substansi pengawasan prasarana dan sarana pangan segar.

(1) Subkelompok substansi pengawasan produk pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan/atau investigasi produk pangan segar. (2) Subkelompok substansi pengawasan prasarana dan sarana pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan/atau investigasi prasarana dan sarana pangan segar.

Kelompok substansi penyuluhan dan pemberdayaan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan pemberdayaan pelaku usaha pangan segar.

Kelompok substansi penyuluhan dan pemberdayaan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas: a. subkelompok substansi penyuluhan keamanan dan mutu pangan segar; dan b. subkelompok substansi pemberdayaan pelaku usaha pangan segar.

(1) Subkelompok substansi penyuluhan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan keamanan pangan. (2) Subkelompok substansi pemberdayaan pelaku usaha pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan, sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha pangan segar.

(1) Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. (2) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas. (3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator.

(1) Koordinator substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya. (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (1), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda. (3) Subkoordinator substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli pertama.

Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi ditetapkan oleh Kepala Badan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Utama.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY