MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeda pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keda yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 7.Pejabat...

PRES IDEN

1. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahLtan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemeg€rng jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat $rB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14.Pejabat...

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
3. lnstansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
6. Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
7. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
8. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat I(ASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 22.Badan. . .

PRES IDEN

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional

berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah pppK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (21 Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK.

(3) Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan pppK

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan pppK. pppK(41 Panitia seleksi nasional pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembinaJF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK.

. Pasal 11 ..

(1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh pppK meliputi:

• JF; dan
• JPT.

(2) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.

(3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah.

Manajemen PPPK meliputi:

• penetapan kebutuhan;
• pengadaan;
• penilaian kinerja;
• penggajian dan tunjangan;
• pengembangan kompetensi;
• pemberian penghargaan;
• disiplin;
• pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
• perlindungan.

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib men5rusun

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keda.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5) Kebutuhan PPPK yang beke4ja pada instansi

pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

(1) Selain pen5rusunan kebutuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JpT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK. (21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

(3) JPr...

PRESIDEN

(3) JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.

PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

(1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk

memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. (21 Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui tahapan:

• Perencanaan;
• pengumumanlowongan;
• pelamaran;
• seleksi;
• pengumuman hasil seleksi; dan
• pengangkatan menjadi PPPK.

(1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan

pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir; pppK b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagr yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural berdasarkan pertimbangan tim penilai akhir; atau c.qvB . . .

PRES IDEN

kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT c. $rB selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai. (21 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian keda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima. (41 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Paragraf 7 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

(1) Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

(2) Pengadaan...

PRES IDEN

(21 Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

• Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
• Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
• Instansi pembina JF.

Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:

• jumlah dan jenis jabatan;
• waktu pelaksanaan;
• jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
• wilayah persebaran.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan T\rnjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan pNS yang besarannya diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu

dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (21 Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPI dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu

dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan KASN.

(1) Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan

secara nasional atau tingkat instansi. (21 Pengadaan PPPK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.

(3) Pengadaan PPPK tingkat instansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijaka.n pengadaan PPPK dan pembentukan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian

Bagian Kedua Perencanaan

(1) Perencanaan pengadaan PPPK dilakukan dengan

menJrusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK. (21 Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• jadwal pengadaan PPPK; dan
• prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

(U Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. (21 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

paling sedikit memuat:

• nama Jabatan;
• jumlah lowongan Jabatan;
• unit kerja penempatan/Instansi yang membutuhkan;
• kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
• alamat dan tempat lamaran ditujukan;
• jadwal tahapan seleksi; dan
• syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian

PRES IDEN

Bagian Keempat Pelamaran

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
• tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
• memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
• memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
• sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
• persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 17 .. .

(1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan

semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. (21 Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

• seleksi administrasi; dan
• seleksi kompetensi.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 2 1

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Pasal22...

PRES IDEN

13

(1) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 terdiri atas:

• Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi; dan
• Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi. (21 Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.

(3) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum

mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

(1) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK

melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. (21 Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi

persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, mengikuti seleksi kompetensi.

(2) Pelamar. . .

-t4- l2l Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

(1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. {2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan

moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

(3) Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu

yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi

pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan BKN.

. Pasal 27 ..

(1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3) dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN. (21 Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketujuh Pengangkatan PPPK

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK. (21 Calon PPPK yang akan diangkat ss[agaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

(3) Pengangkatan calon PPPK ss[agaimanadimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

(4) Keputusan...

(4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

(5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

(1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada ryB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK. (21 B/B menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. (21 PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.

(3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon pppK.

(4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja pppK dengan Instansi pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal pengangkatan PPPK dalam JPT utama

tertentu atau JPT madya tertentu dari kalangan non- PNS ditetapkan oleh Presiden dengan berstatus sebagai PPPK. pppK(21 BKN menerbitkan nomor induk bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh Presiden.

(3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dalam JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu terhitung sejak pelantikan.

(4) PPPK yang diangkat dalam JPT utama tertentu atau

JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) wajib menandatangani pedanjian kerja pada saat

pelantikan.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) paling kurang memuat:

• T\rgas;
• Target kinerja;
• Masa pedanjian kerja;
• Hak dan kewajiban;
• Larangan; dan
• Sanksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK diatur dengan peraturan BKN.

BABIV...

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja PPPK

(1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin

objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara ppK dengan pegawai yang bersangkutan.

(2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian keda di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

(3) Penilaian kineda PPPK dilakukan secara objektif,

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(4) Penilaian kinerja PPpK berada di bawah kewenangan

$B pada Instansi Pemerintah masing-masing.

(5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

(6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

(7) Hasil penilaian kinerja pppK disampaikan kepada tim

penilai kinerja PPPK.

(8) Hasil penilaian kinerja pppK dimanfaatkan untuk

menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

(9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja

PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

Pasal 36. . .

19

Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Masa Pedanjian Keda

(1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling

singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

(2) Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

(3) Perpanjangan Hubungan Keda sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan ppK dan berkoordinasi dengan I(ASN.

(4) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ppK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

(5) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi pppK

yang menduduki JPT utama dan JpT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan

perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri. BABV...

PRES IDEN

(1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk

mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. (21 Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

(4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan

pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pppK yang bersangkutan.

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

(2) Pelaksanaan...

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4 1

Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dicatat oleh fuB dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem lnformasi ASN.

(1) Pengemb€rngan kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) harus dievaluasi oleh $B dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk perjanjian kerj a selanj utnya.

(2) Hasil evaluasi pengembangan kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK dilaksanakan oleh grB.

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BABVII ...

PRES IDEN

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi keda dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat berupa pemberian:

• tanda kehormatan;
• kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
• kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, diberikan kepada pppK yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mendapathuruf c diberikan oleh B/B setelah pertimbangan tim penilai kineda PppK.

Pasal 50. . .

PRES IDEN

23

Pasa] 50 Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DISIPLIN

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam

kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan

disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi

hukuman disiplin.

(1) Berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK. (21 Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (t) ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.

(3) Tata cara pengenaan sanksi disiptin bagi pppK

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BABIX...

-24'

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPKdilakukan

dengan hormat karena:

• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. (21 Pemutusan hubungan perjanjian kerja pppKdilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
• melakukan pelanggaran disiplin pppK tingkat berat; atau
• tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. pppK (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan tidak dengan hormat karena:
• melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.dihukum...

• dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
• menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
• dihukum penjara berdasarkan puhrsan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Kedua Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena

jangka waktu pedanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (l) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.

(2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu:

• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
• 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan

c.65. . .

PRES IDEN

• 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

(3) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF

yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena atas Permintaan Sendiri

(1) PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan

hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.

(2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perj anjian kerja berakhir.

(3) Permintaan pemuhrsan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila:

• telah...

• telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
• telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus). (a) Permintaan pemutusan hubungan pedanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihrnda, apabila tidak memenuhi ketentuan sslagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabilayangbersangkutan tidakmematuhi penundaan

sebagai dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian keda dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

(6) PPPK yang dikenakan pemuhrsan hubungan perjanjian

kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketenhran peraturan perundang- undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

(7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan pedanjian

kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kelima Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan pppK

(1) Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau

kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) huruf d maka dilakukan pemutusan

hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan

perjanjian kerja akibat perampingan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK. Bagian . . .

FR trSID E N

REPUBLIK II{DONESIA

Bagian Keenam Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

(1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani

karena:

• kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
• sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

(3) Tim penguji kesehatan sbbagaimana dimaksud pada

ay at (21 dibentuk ole h menteri yang me nyelen ggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (a) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.

(5) PPPK yang diputus hubungan perjanjian kerjanya

dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

(1) Pemutusan hubungErn perjanjian kerja PPPK karena

melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar ' larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.

(2) PPPK...

FR trSIDEN

(21 PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang- undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kedelapan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

(1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan

pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja. . hubungan (21 PPPK yang dikenakan pemutusan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kesembilan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945

(1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan . hormat.

(2) PPPK...

PRES IDEN

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejatratan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat;

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kesebelas Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf ' c diberhentikan tidak dengan hormat;

(2) PPPK

PRES IDEN

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Keduabelas Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana Berencana

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena

dihukum penjara berdasarkan putusa.n pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan

perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Ketigabelas Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Keda Paragraf I Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Keda Berakhir

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK

karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir diusulkan oleh:

• PPK. . .

PRES IDEN

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT c. $lB selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemuhrsan

hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ay at (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Paragraf 2 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pppK yang

meninggal dunia, diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PppK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi pppK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
• grB kepada PPK bagi PppK yang menduduki JpT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden...

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan

hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ay at (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Paragraf 3 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri

(1) Permohonan pemutusan hubungan pedanjian kerja

sebagai PPPK diajukan secara tertulis kepada:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; pppK b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau
• grB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

(2) Permohonan pemutusan hubungan perjanjian keda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

(3) Dalam hal permohonan pemutusan perjanjian kerja

diterima, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK.

(4) Keputusan

PRES IDEN

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(5) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

(1) Apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah,

PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak keda yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

(2) Dalam hal tedadi kelebihan PPPK dari lowongan yang

ada, maka dilakukan evaluasi kinerja sejak penandatanganan hubungan pedanjian kerja dan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan.

(3) Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon.

(4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pppK karena

perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PppK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi pppK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau c.ryB. . .

• PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

(5) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan

hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(6) Keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(7) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan

hubungan perjanjian kerja dengan hormat dan pemberian uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK

yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diajukan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi pppK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT c. lyB selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden...

PPK menetapkan keputusan pemutusan l2l Presiden atau hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perl'anjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan.

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 berlaku ketentuan sebagai berikut:

• apabila tidak cakap jasmani/rohani karena kecelakaan kerja, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan masa berakhirnya hubungan perjanjian kerja; atau
• apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakit terus menerus, keputusan tersebut mulai berlaku pada hari ke-31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut.

Paragraf 6 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

(1) Pemutusan hubungan perjanjian keda yang

melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT c. lyB selain JPT sebagaimana dimaksud pada hunrf a dan JF selain JF ahli utama. (21 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan . .

PRESIDEN

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian keda

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

(4) Keputusan pemutusan hubungan pedanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Paragraf 8 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perl'anjian Kerja Karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PasalT2

(1) PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan

terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; pppK b. Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga neg€rra dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JpT c. $B selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama. (21 Presiden atau PPK menetapkan keputtrsan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai pppK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian keda

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

(4) Keputusan . .

PRES IDEN

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 9 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

(l) PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT c. SB selain JPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan JF selain JF ahli utama. (21 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. (41 Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja. Paragraf 10. . .

Paragraf 10 Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama;
• Pimpinan lembaga kepada Presiden bagi PPPK yang menduduki JPT madya tertentu di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; atau kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT c. $rB selain JPT sebagaimana dimaksud pada hunrf a dan JF selain JF ahli utama. (21 Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

(3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurLls partai politik.

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

• jaminan hari tua;
• jaminan kesehatan;
• jaminan. . .

PRES IDEN

-4L-

• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian; dan
• bantuan hukum. (21 Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan keda, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam

perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

CUTI

Bagian Kesatu Umum

(1) Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti.

(21 Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya.

Bagian Kedua Jenis Cuti

PasalTT Cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:

• Cuti tahunan;
• Cuti sakit; c.Cuti...

PRES IDEN

• Cuti melahirkan; dan
• Cuti bersama.

Bagian Ketiga Cuti Tahunan

(1) PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun

secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. (21 Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.

(3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan seca.ra tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. (41 Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.

(1) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan

mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dalam hal:

• Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia; b.Salah...

PR trSIDE N

REPUBLIK II{DONESIA

• Salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan harus. mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
• Melangsungkanperkawinan pertama.

(2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari kerja.

(3) Dalam ha1 PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu)

tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

PPPK yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.

(1) PPPKyang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan

14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(2) PPPK...

(21 PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

(3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayatl2l paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

(4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan pemutusan hubungan perjanj ian kerja.

(1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas

cuti sakit paling lama I I 12 (satu setengah) bulan.

(2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabatyang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian keda.

Pasal 86. . .

PRES IDEN

PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau

pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.

(2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat

oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

(1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan

kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PppK berhak atas cuti melahirkan.

(2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(1) PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada ppK atau pejabat yang menerima delegasi wewenarrg untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

(2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabatyang

menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

PRES IDEN

Bagian Keenam Cuti Bersama

Pasal 9 I

(1) Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti

Bersama bagi PNS.

(2) PPPK yang karena Jabatannya tidak diberikan hak

atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

(3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Panggilan Kembali Kerja

(1) PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan huruf d, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

(2) Dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPPK yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan BKN.

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norrna dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal95...

(1) Menteri melaksanakan evaluasi pelaksanaan

kebijakan manajemen PPPK;

(1) l2l Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK.

LARANGAN

(1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau

non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. (21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

(3) PPK dan pejabat lain yang meng€rngkat pegawai non-

PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB xIV

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Pejabat Pimpinan Tinggr Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non- PNS yang belum mencapai Batas Usia Jabatan tetap dapat melaksanakan tugas sampai bulan Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada. . .

(21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tertentu yang berasal dari non- PNS yang telah mencapai Batas Usia Jabatan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari non-PNS pada jabatan dan/atau instansi yang tidak dapat diisi oleh PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 bagi JF yang wajib mensyaratkan sertifikasi

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Pegawai. . .

(2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PR trSIDEhI

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018

INDONESIA,

trd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2018

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan