PENJELASAN TERKAIT LAYANAN PENCANTUMAN GELAR

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJELASAN TERKAIT LAYANAN PENCANTUMAN GELAR

APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

layanan manajemen Aparatur Sipil Negara dan peningkatan

kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara terkait pencantuman gelar,

perlu adanya penjelasan mengenai pencantuman gelar bagi Aparatur

Sipil Negara yang telah memiliki ijazah.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

• Pemerintah memberikan keberpihakan kepada Aparatur Sipil

Negara untuk meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan

secara berkelanjutan dan menjaga profesionalitas; dan

• sebagai panduan dan penjelasan terkait layanan pencantuman gelar

bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengenai pencantuman gelar bagi

Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah yang berasal dari

pendidikan akademik atau pendidikan vokasi.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. Dasar Hukum

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

• Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian

Negara;

• Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran

Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta;

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

• Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan

Tinggi;

• Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024

tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan

Pendidilan Pegawai Negeri Sipil.

1. Isi Surat Edaran

• Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah yang berasal

dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dapat

mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi

kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

• Pengajuan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada huruf

a diusulkan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat

pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• Kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a

merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata,

dan pidana atas keabsahan ijazahnya.

1. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

$

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE