APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang­ undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

5. Manajemen ...

SK No 202802 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.
3. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawa1.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provms1 dan perangkat daerah kabupaten/kota.
11. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Hurufb ...

SK No 202834 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas pendelegasian" adalah sebagian kewenangan Manajemen ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Instansi Pemerintah. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah setiap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas efektivitas dan efisiensi" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j ...

SK No 202835 A

PRESIDEN

R£PUBUK INDONESIA

Huruf j Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif' adalah penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Huruf I Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan kesetaraan" adalah pengaturan penyelenggaraan Manajemen ASN mencerminkan rasa keadilan dan kesempatan yang sama dalam fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Hurufm Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Manajemen ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

(1) Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.

(2) Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN

yang terdiri atas:

• berorientasi pelayanan;
• akuntabel;
• kompeten;
• harmonis;
• loyal;
• adaptif; dan
• kolaboratif.

Bagian ...

SK No 202804 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Kode Etik dan Kode Perilaku

(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga

martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

(2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode

perilaku ASN sebagai berikut:

• berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. melakukan perbaikan tiada henti;

• akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

1. melaksanakan tugas dengan JUJur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

• kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. membantu orang lain belajar; dan
3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

• harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
2. suka menolong; dan
3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

• loyal ...

SK No 202805 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA.

• 6 ­

  • loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

• adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. bertindak proaktif;

• kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode

perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pegawai ASN terdiri atas:

• PNS; dan
• PPPK.

Pasal 6 ...

SK No 202806 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk

pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasa18 Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Cukup jelas.

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan

intervensi semua golongan dan partai politik.

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

• pelaksana kebijakan publik;
• pelayan publik; dan
• perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian ...

SK No 202807 A

PRESIDEN

REPUSUK INDONESIA

Bagian Kedua Tugas

Pegawai ASN bertugas:

• melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
• mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Peran

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BABV

JABATAN ASN

Bagian Kesatu Umum

Jabatan ASN terdiri atas:

• Jabatan Manajerial; dan
• Jabatan Nonmanajerial.

Bagian ...

SK No 202808 A

PR.ESIDEN

R.EPUBUK INDONESIA

Bagian Kedua Jabatan Manajerial

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a terdiri atas:

• jabatan pimpinan tinggi utama;
• jabatan pimpinan tinggi madya;
• jabatan pimpinan tinggi pratama;
• jabatan administrator; dan
• jabatan pengawas.

(1) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

(2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf d merupakan Jabatan Manajerial

tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

(3) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf e merupakan Jabatan Manajerial

tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Pasal 16 ...

SK No 202809 A

PRESIDEN

R.EPUBUK INDONESIA

Setiap Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan

Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Jabatan Nonmanajerial

(1) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

• jabatan fungsional; dan
• jabatan pelaksana.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

(4) Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan

Nonmanajerial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.

(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

• prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
• anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pengisian ...

SK No 202810 A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

(3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari

prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN

tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di

lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan

pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.

(2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• penghasilan;
• penghargaan yang bersifat motivasi;
• tunjangan dan fasilitas;
• jaminan sosial;
• lingkungan . . .

SK No 202811 A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

• 12 ­

  • lingkungan kerja;
  • pengembangan diri; dan
  • bantuan hukum.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dapat berupa:

• gaji; atau
• upah.

(4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

• finansial; dan/atau
• nonfinansial.

(5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dapat berupa:

• tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
• tunjangan dan fasilitas individu.

(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d terdiri atas:

• jaminan kesehatan;
• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian;
• jaminan pensiun; dan
• jaminan hari tua.

(7) Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e dapat berupa:

• fisik; dan/atau
• nonfisik.

(8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f dapat berupa:

• pengembangan talenta dan karier; dan/atau
• pengembangan kompetensi.

(9) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf g dapat berupa:

• litigasi; dan/atau
• nonlitigasi.

(10) Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen

penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 22 ...

SK No 202812 A

PRESIDEN

R.EPUBUK INDONESIA

(1) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja.

(2) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial.

(4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan

hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun

dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal24

(1) Pegawai ASN wajib:

• setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;

• menaati ...

SK No 202813 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 14 ­

  • menaati ketentuan peraturan perundang­ undangan;
  • melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
  • menjaga netralitas; dan
  • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan

disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Pasal25 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) ...

SK No 202838 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Sistem Merit diselenggarakan sesua1 dengan prinsip meritokrasi. Yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

(1) Manajemen ASN meliputi manaJemen PNS dan

manajemen PPPK.

(2) Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

Pasal 28 ...

SK No 202815 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA.

,, - 16 ­

Pasal28

(1) Penerapan Manajemen ASN yang bekerja di Instansi

Pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen ASN

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian

Ayat (1) Karakteristik kelembagaan, antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 29 ...

SK No 202839 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 8 ­

Pasal29 Cukup jelas. Pasal30 Cukup jelas.

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

• menteri di kementerian;
• pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
• pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
• gubernur di provinsi; dan
• bupati/walikota di kabupaten/kota.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan

Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang

Pasal30

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan

pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provms1 dan kabupaten/kota.

(2) Pejabat ...

SK No 202816 A

PRESIDEN

R£PUBUK INDONESIA

• 17 ­

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi . . masmg-masmg.

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN selain:

• pejabat pimpinan tinggi utama;
• pejabat pimpinan tinggi madya; dan
• pejabat fungsional tertinggi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(5) Pejabat yang Berwenang wajib melaksanakan Sistem

Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat yang

Berwenang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Manajemen ASN

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Manajemen ASN minimal terdiri atas:

• perencanaan kebutuhan;
• pengadaan;
• penguatan budaya kerja dan citra institusi;
• pengelolaan kinerja;
• pengembangan talenta dan karier;
• pengembangan kompetensi;
• pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
• pemberhentian. Paragraf 2 ...

SK No 202817 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2 Perencanaan Kebutuhan

(1) Menteri menetapkan kebijakan perencanaan

kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(2) Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN.

(3) Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan

Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa133 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Pengadaan

Cukup jelas.

(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 diutamakan diisi dari PNS.

(2) Jabatan l\1anajerial dan Jabatan Nonmanajerial

tertentu dapat diisi dari PPPK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengisian

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dari PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal35 Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN.

Pasal 36 ...

SK No 202818 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 19 ­

Pasal36 Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai ASN.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4 Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Pasa139

(1) Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai panduan Pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi.

(2) Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya

internalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkungan instansinya.

Paragraf 5 Pengelolaan Kinerja

Cukup jelas.

Pasal 40 ...

SK No 202840 A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

• 9 ­

Pasal40 Cukup jelas.

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui:

• peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus menerus;
• penguatan peran pimpinan; dan
• penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan Pegawai ASN, antar-Pegawai ASN, dan antara Pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 41 ...

SK No 202819 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif.

Pasal42 Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berorientasi pada:

• basil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
• pengembangan kinerja Pegawai ASN;
• pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi; dan
• dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan Pegawai ASN.

Pasal43

(1) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN merupakan

kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.

(2) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang.

Pasal44

(1) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN digunakan

untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan Pegawai ASN.

(2) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan

sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi.

Pasal45 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan

Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6 ...

SK No 202820 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA.

Paragraf 6 Pengembangan Talenta dan Karier

Pasal46

(1) Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

(2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan

melalui mobilitas talenta.

(3) Mobilitas talenta dilakukan:

• dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
• antar-Instansi Pemerintah; atau
• ke luar Instansi Pemerintah.

(4) Mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen talenta.

Pasal47

(1) Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(2) Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat didelegasikan kepada Menteri.

(3) Mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk

mengatasi kesenjangan talenta.

Pasal48 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Pasal 4 7 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7 Pengembangan Kompetensi

Cukup jelas. Pasal44 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Mobilitas talenta antar-Instansi Pemerintah antara lain mobilitas ASN untuk jabatan ASN di lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif serta satuan kerja atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah. Huruf c Mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta.

Ayat (4) ...

SK No 202841 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4) Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan

kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan orgamsas1.

(2) Pembelajaran ...

SK No 202821 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 22 ­

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui sistern pembelajaran terintegrasi.

(3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:

• terintegrasi dengan pekerjaan;
• sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
• terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kompetensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8 Pemberian Penghargaan dan Pengakuan

Pasal50

(1) Komponen penghargaan dan pengakuan bagi Pegawai

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan secara adil, layak, dan kompetitif.

(2) Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi

Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi

Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9 Pemberhentian

(1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:

• atas permintaan sendiri; dan
• tidak atas permintaan sendiri.

(2) Pemberhentian ...

SK No 202822 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan

apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.

(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi

Pegawai ASN dilakukan apabila:

• melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• meninggal dunia;
• mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
• terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
• tidak berkinerja;
• melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

1. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau J. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
• menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai ...

SK No 202823 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 24 ­

(2) Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka

atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.

(3) Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cukup jelas.

Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:

• Jabatan Manajerial:

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

• Jabatan Nonmanajerial:

1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Bagian Keempat Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BABX ORGANISASI

Pasal62

(1) Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi

ASN.

(2) Organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk:

• menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN;
• mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa;
• meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN;
• meningkatkan kolaborasi antar-Pegawai ASN;
• meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN;
• meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN;dan
• menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan.

(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

• pembinaan dan pengembangan profesi ASN;

• pemberian pelindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;

• pemberian . . .

SK No 202827 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 28 ­

  • pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik lnstansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
  • penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota organisasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN;
  • pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
  • perbaikan kesejahteraan dan kualitas lingkungan kerja ASN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal64 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

(1) Lembaga Administrasi Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf b.

(2) Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf c.

(3) Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Pasal 73 ...

SK No 202830 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PasaI 73 Pada saat Undang-Undang ini muiai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyeiesaian peianggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsionaI tertentu dinyatakan tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

PasaI 74 Pada saat Undang-Undang m1 muiai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

1. dan peraturan peiaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN.

PasaI 75 Pada saat Undang-Undang ini muiai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

PasaI 76 Pada saat Undang-Undang m1 muiai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasaI 77 Undang-Undang m1 muiai beriaku pada tanggaI diundangkan. Agar ...

SK No 202831 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• 32 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 101 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTER! SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 141

SK No 202876 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mencanangkan tujuan nasionalnya, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mewujudkan tujuan negara tersebut. Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka regulasi yang mengatur mengenai ASN saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer, serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, perlu dilakukan perubahan terhadap pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang dimaksud.

Berbagai ...

SK No 202877 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Berbagai pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini diharapkan menjadi dasar untuk melakukan percepatan transformasi Manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. ASN perlu memiliki digital mindset dalam menjalankan transformasi birokrasi dan Manajemen ASN. Hal ini terkait dengan perubahan pola kerja tatanan baru, dimana pekerjaan birokrasi juga sudah beralih ke digital based dan struktur organisasi juga mulai bertransformasi dari hierarki menjadi koordinasi. Selain fakta sosiologis dan kondisi empiris tersebut, secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga perlu disesuaikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi terhadap materi muatan Undang-Undang tersebut. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 mengenai pengunduran diri PNS yang mengikuti kontestasi politik; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015 mengenai PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan belum tersedia lowongan jabatan; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah:

1. penguatan pengawasan Sistem Merit;
2. penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
3. kesejahteraan PNS dan PPPK;
4. penataan tenaga honorer; dan
5. digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6897

SK No 202878 A