APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang­ undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

5. Manajemen ...

SK No 202802 A

PRESIDEN

1. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.
3. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawa1.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provms1 dan perangkat daerah kabupaten/kota.
11. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

BAB II ...

SK No 202803 A

PRESIDEN

• 4 ­

Bagian Kesatu Asas

Pasal2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

• kepastian hukum;
• profesionalitas; C. proporsionalitas;
• keterpaduan;
• pendelegasian;
• netralitas;
• akuntabilitas;
• efektivitas dan efisiensi; I. keterbukaan; J. nondiskriminatif;
• persatuan dan kesatuan;

1. keadilan dan kesetaraan; dan

• kesejahteraan.

Bagian Kedua Nilai Dasar

(1) Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.

(2) Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN

yang terdiri atas:

• berorientasi pelayanan;
• akuntabel;
• kompeten;
• harmonis;
• loyal;
• adaptif; dan
• kolaboratif.

Bagian ...

SK No 202804 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Kode Etik dan Kode Perilaku

(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga

martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

(2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode

perilaku ASN sebagai berikut:

• berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. melakukan perbaikan tiada henti;

• akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

1. melaksanakan tugas dengan JUJur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

• kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. membantu orang lain belajar; dan
3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

• harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
2. suka menolong; dan
3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

• loyal ...

SK No 202805 A

PRESIDEN

.

• 6 ­

  • loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

• adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. bertindak proaktif;

• kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode

perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Jenis

Pegawai ASN terdiri atas:

• PNS; dan
• PPPK.

Pasal 6 ...

SK No 202806 A

PRESIDEN

Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk

pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasa18 Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan

intervensi semua golongan dan partai politik.

Bagian Kesatu Fungsi

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

• pelaksana kebijakan publik;
• pelayan publik; dan
• perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian ...

SK No 202807 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Tugas

Pegawai ASN bertugas:

• melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
• mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Peran

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BABV

Bagian Kesatu Umum

Jabatan ASN terdiri atas:

• Jabatan Manajerial; dan
• Jabatan Nonmanajerial.

Bagian ...

SK No 202808 A

PR.ESIDEN

Bagian Kedua Jabatan Manajerial

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a terdiri atas:

• jabatan pimpinan tinggi utama;
• jabatan pimpinan tinggi madya;
• jabatan pimpinan tinggi pratama;
• jabatan administrator; dan
• jabatan pengawas.

(1) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

(2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf d merupakan Jabatan Manajerial

tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

(3) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf e merupakan Jabatan Manajerial

tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Pasal 16 ...

SK No 202809 A

PRESIDEN

Setiap Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan

Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Jabatan Nonmanajerial

(1) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

• jabatan fungsional; dan
• jabatan pelaksana.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

(4) Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan

Nonmanajerial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.

(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

• prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
• anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pengisian ...

SK No 202810 A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

(3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari

prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN

tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di

lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Hak

(1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan

pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.

(2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• penghasilan;
• penghargaan yang bersifat motivasi;
• tunjangan dan fasilitas;
• jaminan sosial;
• lingkungan . . .

SK No 202811 A

PRESIDEN

REPUBLIK. INDONESIA

• 12 ­

  • lingkungan kerja;
  • pengembangan diri; dan
  • bantuan hukum.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dapat berupa:

• gaji; atau
• upah.

(4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:

• finansial; dan/atau
• nonfinansial.

(5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dapat berupa:

• tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
• tunjangan dan fasilitas individu.

(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d terdiri atas:

• jaminan kesehatan;
• jaminan kecelakaan kerja;
• jaminan kematian;
• jaminan pensiun; dan
• jaminan hari tua.

(7) Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e dapat berupa:

• fisik; dan/atau
• nonfisik.

(8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f dapat berupa:

• pengembangan talenta dan karier; dan/atau
• pengembangan kompetensi.

(9) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf g dapat berupa:

• litigasi; dan/atau
• nonlitigasi.

(10) Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen

penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 22 ...

SK No 202812 A

PRESIDEN

(1) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja.

(2) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial.

(4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan

hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun

dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal24

(1) Pegawai ASN wajib:

• setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;

• menaati ...

SK No 202813 A

PRESIDEN

• 14 ­

  • menaati ketentuan peraturan perundang­ undangan;
  • melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
  • menjaga netralitas; dan
  • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan

disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Pasal25 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal26

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/ atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang:

• perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN;

• perumusan ...

SK No 202814 A

PRESIDEN

• 15 ­

  • perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;
  • perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN; dan
  • pengawasan penerapan Sistem Merit.

(3) Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi

pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN mengoordinasikan rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN serta sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(4) Penetapan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesatu Umum

(1) Manajemen ASN meliputi manaJemen PNS dan

manajemen PPPK.

(2) Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

Pasal 28 ...

SK No 202815 A

PRESIDEN

.

,, - 16 ­

Pasal28

(1) Penerapan Manajemen ASN yang bekerja di Instansi

Pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen ASN

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

• menteri di kementerian;
• pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
• pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
• gubernur di provinsi; dan
• bupati/walikota di kabupaten/kota.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan

Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang

Pasal30

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan

pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provms1 dan kabupaten/kota.

(2) Pejabat ...

SK No 202816 A

PRESIDEN

• 17 ­

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi . . masmg-masmg.

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN selain:

• pejabat pimpinan tinggi utama;
• pejabat pimpinan tinggi madya; dan
• pejabat fungsional tertinggi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(5) Pejabat yang Berwenang wajib melaksanakan Sistem

Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat yang

Berwenang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Manajemen ASN

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Manajemen ASN minimal terdiri atas:

• perencanaan kebutuhan;
• pengadaan;
• penguatan budaya kerja dan citra institusi;
• pengelolaan kinerja;
• pengembangan talenta dan karier;
• pengembangan kompetensi;
• pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
• pemberhentian. Paragraf 2 ...

SK No 202817 A

PRESIDEN

Paragraf 2 Perencanaan Kebutuhan

(1) Menteri menetapkan kebijakan perencanaan

kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(2) Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN.

(3) Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan

Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa133 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Pengadaan

(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 diutamakan diisi dari PNS.

(2) Jabatan l\1anajerial dan Jabatan Nonmanajerial

tertentu dapat diisi dari PPPK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengisian

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dari PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal35 Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN.

Pasal 36 ...

SK No 202818 A

PRESIDEN

• 19 ­

Pasal36 Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai ASN.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4 Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Pasa139

(1) Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai panduan Pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi.

(2) Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya

internalisasi nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkungan instansinya.

Paragraf 5 Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui:

• peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus menerus;
• penguatan peran pimpinan; dan
• penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan Pegawai ASN, antar-Pegawai ASN, dan antara Pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 41 ...

SK No 202819 A

PRESIDEN

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif.

Pasal42 Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berorientasi pada:

• basil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
• pengembangan kinerja Pegawai ASN;
• pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi; dan
• dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan Pegawai ASN.

Pasal43

(1) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN merupakan

kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.

(2) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang.

Pasal44

(1) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN digunakan

untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan Pegawai ASN.

(2) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan

sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi.

Pasal45 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan

Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6 ...

SK No 202820 A

PRESIDEN

.

Paragraf 6 Pengembangan Talenta dan Karier

Pasal46

(1) Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

(2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan

melalui mobilitas talenta.

(3) Mobilitas talenta dilakukan:

• dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
• antar-Instansi Pemerintah; atau
• ke luar Instansi Pemerintah.

(4) Mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen talenta.

Pasal47

(1) Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(2) Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat didelegasikan kepada Menteri.

(3) Mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk

mengatasi kesenjangan talenta.

Pasal48 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Pasal 4 7 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7 Pengembangan Kompetensi

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan

kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan orgamsas1.

(2) Pembelajaran ...

SK No 202821 A

PRESIDEN

• 22 ­

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui sistern pembelajaran terintegrasi.

(3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:

• terintegrasi dengan pekerjaan;
• sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
• terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kompetensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8 Pemberian Penghargaan dan Pengakuan

Pasal50

(1) Komponen penghargaan dan pengakuan bagi Pegawai

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan secara adil, layak, dan kompetitif.

(2) Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi

Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi

Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9 Pemberhentian

(1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:

• atas permintaan sendiri; dan
• tidak atas permintaan sendiri.

(2) Pemberhentian ...

SK No 202822 A

PRESIDEN

(2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan

apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.

(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi

Pegawai ASN dilakukan apabila:

• melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• meninggal dunia;
• mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
• terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
• tidak berkinerja;
• melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

1. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau J. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
• menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai ...

SK No 202823 A

PRESIDEN

• 24 ­

(2) Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka

atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.

(3) Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:

• Jabatan Manajerial:

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

• Jabatan Nonmanajerial:

1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Bagian Keempat Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.

BAB IX ...

SK No 202824 A

PRESIDEN

• 25 ­

Pasal57 Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Pasal58 Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu:

• Presiden dan Wakil Presiden;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
• Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

1. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; J. menteri dan jabatan setingkat menteri;

• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;

1. gubernur dan wakil gubernur;

• bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
• pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Pasal 59 ...

SK No 202825 A

PRESIDEN

• 26 ­

Pasal59

(1) PNS yang diangkat menjadi:

• Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
• Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
• menteri dan jabatan setingkat menteri;
• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan sementara.

(2) PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.

(3) Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan

menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal60

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat mendudukijabatan ASN sepanjang tersedia lowongan jabatan.

(2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 61 ...

SK No 202826 A

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BABX ORGANISASI

Pasal62

(1) Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi

ASN.

(2) Organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk:

• menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN;
• mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa;
• meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN;
• meningkatkan kolaborasi antar-Pegawai ASN;
• meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN;
• meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN;dan
• menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan.

(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), organisasi profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

• pembinaan dan pengembangan profesi ASN;

• pemberian pelindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;

• pemberian . . .

SK No 202827 A

PRESIDEN

• 28 ­

  • pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik lnstansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
  • penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota organisasi profesi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN;
  • pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
  • perbaikan kesejahteraan dan kualitas lingkungan kerja ASN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal63

(1) Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk

menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh.

(2) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional.

(3) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja ASN.

(4) Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi

Manajemcn ASN di.atur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII ...

SK No 202828 A

PRESIDEN

.

• 29 ­

Pasal64

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya

administratif.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

LARANGAN

Pasal65

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat

pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.

(3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk meng1s1 jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal66 Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Pasal 67 ...

SK No 202829 A

PRESIDEN

• 30 ­

Pasal67 Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus.

Pasal68 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal69 Ketentuan Manajemen ASN dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1) Lembaga Administrasi Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf b.

(2) Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) huruf c.

(3) Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Pasal 73 ...

SK No 202830 A

PRESIDEN

PasaI 73 Pada saat Undang-Undang ini muiai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyeiesaian peianggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsionaI tertentu dinyatakan tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

PasaI 74 Pada saat Undang-Undang m1 muiai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

1. dan peraturan peiaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN.

PasaI 75 Pada saat Undang-Undang ini muiai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan peiaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

PasaI 76 Pada saat Undang-Undang m1 muiai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasaI 77 Undang-Undang m1 muiai beriaku pada tanggaI diundangkan. Agar ...

SK No 202831 A

PRESIDEN

• 32 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 101 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023

,

ttd.

PRATIKNO

SK No 202876 A

PRESIDEN