Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai
di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
13. Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2 Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3 (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri.
(2) Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian. (3) Tunjangan Kinerja bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 5 (1) Dalam hal Pegawai diberhentikan untuk sementara
atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b karena dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian sementara atau penonaktifan sebagai Pegawai.
(2) Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat keputusan pengaktifan kembali sebagai Pegawai.

Pasal 6 (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan pada masing-masing jenjang jabatan.

(2) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS atau PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7 (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian setingkat dengan pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; atau b. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya. (2) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (3) Pengenaan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 8 (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang merangkap jabatan manajerial di lingkungan Kementerian hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal Pegawai diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(3) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9 Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau Tugas Belajar, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan pelaksana.

Pasal 10 Pegawai yang mengalami promosi dan/atau mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada Kelas Jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB III PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11 (1) Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan:
a. capaian kinerja organisasi;
b. capaian kinerja Pegawai; dan
c. kehadiran sesuai dengan ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian. (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. capaian kinerja organisasi dengan bobot 20% (dua puluh persen); b. capaian kinerja Pegawai dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan c. kehadiran sesuai dengan ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 12 (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dibuktikan dengan predikat penilaian kinerja organisasi yang tercantum dalam laporan kinerja tahunan. (2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian kinerja tingkat Unit Organisasi yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi melalui sistem informasi manajemen kinerja. (3) Predikat penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kinerja organisasi.

(4) Predikat penilaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan dalam penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja tahun berjalan merupakan predikat penilaian kinerja organisasi pada laporan kinerja tahunan terakhir
yang telah disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (5) Petunjuk teknis penilaian kinerja organisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13 (1) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dibuktikan dengan laporan kinerja Pegawai setiap bulannya. (2) Laporan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh setiap Pegawai melalui sistem informasi manajemen kinerja.
(3) Laporan kinerja Pegawai diberikan penilaian berupa predikat kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN. (4) Petunjuk teknis penilaian kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14 (1) Hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rincian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Pemotongan Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 15 Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi dilakukan sesuai predikat penilaian kinerja organisasi, dengan ketentuan: a. bagi Pegawai pada Unit Organisasi yang mendapatkan kategori “istimewa” atau kategori “baik”, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; b. bagi Pegawai pada Unit Organisasi yang mendapatkan kategori “butuh perbaikan”, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;

c. bagi Pegawai pada Unit Organisasi yang mendapatkan kategori “kurang”, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; atau d. bagi Pegawai pada Unit Organisasi yang mendapatkan kategori “sangat kurang”, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari bobot capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua Pemotongan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai

Pasal 16 Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan capaian kinerja Pegawai dilakukan sesuai predikat kinerja Pegawai, dengan ketentuan:
a. bagi Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja bulanan “sangat baik” atau predikat “baik”, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; b. bagi Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja bulanan “butuh perbaikan”, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b; c. bagi Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja bulanan “kurang” dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b; d. bagi Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja bulanan “sangat kurang”, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b; atau e. bagi Pegawai yang tidak menyampaikan kinerja bulanan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari bobot capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga Pemotongan Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Pelanggaran Ketentuan
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 17 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan pelanggaran ketentuan hari kerja dan jam kerja dilakukan sesuai data kehadiran Pegawai, dengan ketentuan:
a. bagi Pegawai masuk kerja penuh sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan

Kementerian tanpa melakukan pelanggaran tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; b. bagi Pegawai yang: 1. tidak masuk kerja 1 (satu) hari;
2. tidak melakukan perekaman kehadiran; atau
3. hanya 1 (satu) kali melakukan perekaman kehadiran tanpa mendapatkan persetujuan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, tidak melakukan perekaman kehadiran, atau hanya 1 (satu) kali melakukan perekaman kehadiran; c. bagi Pegawai yang melakukan perekaman kehadiran namun tidak berada di tempat tugas berdasarkan laporan dari atasan langsung, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap kelipatan 8,5 (delapan koma lima) jam secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan;
d. bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari terlambat masuk kerja dengan ketentuan:
1. untuk keterlambatan masuk kerja sebanyak 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5%
(nol koma lima persen); 2. untuk keterlambatan masuk kerja sebanyak 61 (enam puluh satu) sampai dengan 120
(seratus dua puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen); dan 3. untuk keterlambatan masuk kerja sebanyak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); e. bagi Pegawai yang melakukan perekaman kehadiran namun kekurangan jumlah jam kerja dalam satu minggu, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan:
1. untuk kekurangan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 60
(enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); 2. untuk kekurangan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 61 (enam puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1%
(satu persen); dan 3. untuk kekurangan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen); atau

f. bagi Pegawai yang tidak masuk kerja selama
1 (satu) bulan penuh tanpa mendapatkan persetujuan ketidakhadiran, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
(2) Persentase pemotongan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan bobot kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

Bagian Keempat Pemotongan Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 18 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan keputusan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran hari kerja dan jam kerja, dengan ketentuan: a. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan merupakan PNS dan PPPK dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu selama:
1. 1 (satu) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan;
2. 2 (dua) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis; atau
3. 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
b. bagi Pegawai yang yang dijatuhi hukuman disiplin sedang merupakan: 1. PNS dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu selama:
a) 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b) 6 (enam) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau c) 9 (sembilan) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; atau 2. PPPK dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan disiplin PPPK di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri;

c. Bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat merupakan: 1. PNS dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar:
a) 40% (empat puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b) 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau c) 100% (seratus persen) apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; atau 2. PPPK dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan disiplin PPPK di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan upaya administratif, pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan mulai bulan berikutnya terhitung sejak berlakunya keputusan hukuman disiplin.
(3) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan upaya administratif, pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan mulai bulan berikutnya terhitung sejak keputusan atas keberatan yang dikuatkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/atasan Pejabat ditetapkan atau sejak Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang meringankan ditetapkan.
(4) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. (5) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. (6) Persentase pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan. (7) Dalam hal terdapat pemotongan Tunjangan kinerja berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin maka pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin dihitung terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja

berdasarkan capaian kinerja organisasi, capaian kinerja Pegawai, dan pelanggaran ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

Bagian Kelima Pemotongan Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 19 (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan perpanjangan Tugas Belajar yang dibebaskan atau tidak dibebaskan dari tugas rutin kedinasan dilakukan sesuai keputusan perpanjangan tugas belajar, dengan pengenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tiap bulan selama pelaksanaan perpanjangan Tugas Belajar sampai dengan terbitnya surat keputusan aktif kembali bekerja. (2) Persentase pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan besaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan. (3) Dalam hal terdapat pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan perpanjangan Tugas Belajar maka pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan perpanjangan Tugas Belajar dihitung terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi, capaian kinerja Pegawai, dan pelanggaran ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

Bagian Keenam Ketentuan Pemotongan Tunjangan Kinerja yang Melebihi Jumlah Total Tunjangan Kinerja

Pasal 20 Dalam hal jumlah pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 secara kumulatif melebihi jumlah total Tunjangan Kinerja yang dapat dibayarkan, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja yang diberikan setiap bulan.

BAB V PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 21 (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan berkenaan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan pemotongan pada bulan berkenaan.

(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja di bulan Desember dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada akhir tahun anggaran.
(4) Dalam hal terdapat penghitungan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember, penghitungan pemotongan dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan oleh masing- masing kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja yang mempunyai alokasi anggaran belanja Pegawai.

Pasal 22 (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dilaksanakan berdasarkan data yang berasal dari sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi manajemen kinerja. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan, pemotongan, dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 23 (1) Pemantauan dan evaluasi atas pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan internal masing- masing Unit Organisasi. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap Pegawai yang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya masa pemotongan Tunjangan Kinerja;
b. terhadap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin namun keputusan hukuman disiplin masih belum ditetapkan, pengenaan pemotongan Tunjangan Kinerja mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
c. terhadap Pegawai yang sedang melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar yang tidak dibebaskan dari tugas rutin kedinasan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan

Kinerja sampai berakhirnya perpanjangan Tugas Belajar Pegawai yang bersangkutan; dan d. terhadap Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pemberian tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai berakhirnya surat penunjukan sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1431); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 720); dan c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 412), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian berdasarkan ketentuan penghitungan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dan ketentuan mengenai pengenaan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 mulai berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж