Pasal 29

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

• menteri di kementerian;
• pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
• pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
• gubernur di provinsi; dan
• bupati/walikota di kabupaten/kota.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan

Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang

Pasal30

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan

pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provms1 dan kabupaten/kota.

(2) Pejabat ...

SK No 202816 A

PRESIDEN

• 17 ­

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi . . masmg-masmg.

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN selain:

• pejabat pimpinan tinggi utama;
• pejabat pimpinan tinggi madya; dan
• pejabat fungsional tertinggi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

(5) Pejabat yang Berwenang wajib melaksanakan Sistem

Merit dalam pelaksanaan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat yang

Berwenang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Manajemen ASN

Paragraf 1 Ruang Lingkup