BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

1. Badan

SK No 211936 A

PRESIDEN

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Prinsip Meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber. daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
6. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan Prinsip Meritokrasi.

(1) BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui Menteri.

(2) BKN dipimpin oleh Kepala.

Pasa13...

SK No 211648 A

PRESIDEN

BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebij akan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BKN menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit;
• pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen ASN terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi ASN;
• penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis Manajemen ASN;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
• pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKN; dan

1. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN. BABIII ...

SK No 211964A

PR.ESIDEN

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BKN terdiri atas:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
• Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
• Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
• Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKN.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala

dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKN.

(2) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

Pasal 8 .

SK No 211948 A

PRESIDEN

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

• membantu Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan BKN; dan
• membantu Kepala dalam melaksanakan tugas lain. Bagian Keempat Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1O, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan di lingkungan BKN;

• koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran BKN;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan data dan informasi, dan dokumentasi di lingkungan BKN;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan .

SK No 211968 A

PRESIDEN

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik negaralkekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima)

Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat

dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi Bagian tidak dapat

dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kelima Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara

(1) Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen

Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen

Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.

Pasal 15.

SK No 211950 A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstrd dalam

Pasal 14, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan

Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen

Aparatur Sipil Negara terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Sekretariat Deputi dan Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenam Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara

(1) Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen

Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi...

SK No 211951 A

PRESIDEN

(2) Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen

Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan

Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan Manajemen ASN ;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen

Aparatur Sipil Negara terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 3 (tiga) Direktorat.

(2) Sekretariat Deputi dan Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian . . .

SK No 211952 A

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Manajemen Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Manajemen Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebdakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN;
• pengendalian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN;
• pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN dan pengawasan penerapan Sistem Merit;
• pelaksanaan. .

SK No 211965 A

PRESIDEN

• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN dan pengawasan penerapan Sistem Merit;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Sekretariat Deputi dan Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

(1) Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi

Manajemen Aparatur Sipil Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sistem lnformasi dan Digitalisasi

Manajemen Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen ASN terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi ASN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi

Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

• penJrusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
• pengelolaan sistem informasi ASN berbasis digital yang terintegrasi dan terkolaborasi didukung oleh digitalisasi arsip kepegawaian ASN yang komprehensif secara nasional;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN serta penyimpanan dan pemutakhiran data dan informasi Pegawai ASN;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi

Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Sekretariat Deputi dan Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok.Jabatan Fungsional. Bagian . . .

SK No 211955 A

PRESIDEN

t2

Bagian Kesembilan Unsur Pengawas

(1) Di lingkungan BKN, dibentuk Inspektorat sebagai

unsur pengawas.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3O, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
• pen5rusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Bagian

SK No 211956 A

PRESIDEN

13

Bagian Kesepuluh Unsur Pendukung

(1) Di lingkungan BKN, dapat dibentuk 5 (lima) Pusat

sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BKN.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala Pusat.

(1) Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi

dan beban kerja.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi administrasi.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, Pusat yang tidak berada dalam 1 (satu) lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani administrasi dapat diwadahi dalam bentuk Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Dalam hal tugas dan fungsi Bagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BKN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit

SK No 211967 A

PRESIDEN

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Bagian Keduabelas Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BKN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BKN dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) BKN dalam . men5rusun rencana kerja di bidang

Manajemen ASN dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi rujukan bagi BKN dalam menetapkan rencana kerja.

. Pasal 4L ..

SK No 211958 A

EEtrEIEtrN

Pasal 4 I

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Manajemen ASN, Kepala berkoordinasi dengan menteri/ kepala lembaga terkait.

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BKN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Menteri.

(1) BKN harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BKN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis di

lingkungan BKN diatur dengan Peraturan BKN.

BKN harus menJrusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban keda, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BKN.

Setiap unsur di lingkungan BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKN maupun dalam hubungan antarkelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Semua unsur di lingkungan BKN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi

merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat,

dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan

Administrator.

(5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 51 ...

SK No 211960 A

PRESIDEN

-t7-

(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Administrator ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKN diatur dengan Peraturan BKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

SK No 21196l A

PRESIDEN

Seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20L3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 128) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20l3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor

1. dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20l3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 128),, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 211962 A

PRESIDEN

19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA undangan Hukum,

Djaman

SK No 2ll94l A