TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati,Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id. Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

1. Latar Belakang

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu; dan
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kelancaran pengusulan dan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

1. Maksud dan Tujuan

• surat edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi instansi pemerintah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang akan menyampaikan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN; dan

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• surat edaran ini bertujuan:

1. untuk memberikan keseragaman dalam pelayanan penetapan NI PPPK Paruh Waktu; dan

2. untuk memberikan kepastian hukum bagi calon PPPK Paruh Waktu khususnya penetapan NI PPPK Paruh Waktu.

3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

• Persyaratan penetapan NI PPPK Paruh Waktu; dan
• Mekanisme penetapan NI PPPK Paruh Waktu.

1. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

• Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

• Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024;
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu; dan
• Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu.

1. Isi Surat Edaran Persyaratan dan mekanisme penetapan NI PPPK Paruh Waktu:

• Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
3. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:

• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk

BUMN/BUMD);

• Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
• Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
2. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
3. Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

• Mekanisme penetapan NI PPPK Paruh Waktu:

1. PPK melakukan pengumuman daftar nama peserta yang mengisi alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu dan pengisian DRH;
2. Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id;
3. PPK mengusulkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN melalui layanan elektronik SIASN Penetapan NIP;
4. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf c) menetapkan persetujuan teknis NI PPPK Paruh Waktu yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat edaran ini; dan
5. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

• Keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat edaran ini; dan

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV surat edaran ini.

1. Lain-lain Ketentuan lebih lanjut Pengangkatan dan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan PPPK.

2. Penutup Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 September 2025

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth.: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PARUH WAKTU

Nomor Usul :

Tanggal Usul :

Diterima BKN Tanggal :

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

INSTANSI :

NAMA LENGKAP

KAB / KOTA TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

STATUS PERKAWINAN

AGAMA / ALIRAN KEPERCAYAAN

STATUS KEPEGAWAIAN PPPK PARUH WAKTU

IJAZAH / STTB

No. Tgl.

KEBUTUHAN JABATAN

GAJI/UPAH *)

UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN SEHAT Dokter Tgl.

SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN No. Tgl.

NOMOR INDUK PPPK PARUH WAKTU

JENIS KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK PARUH WAKTU

RENCANA MASA PERJANJIAN KERJA 01-10-2025 s/d 30-09-2026

Catatan BKN :

Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor AAA-00000000000 JAKARTA, a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

………………………………..

NIP. ………………………..

Catatan: *) diisi gaji/upah sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PARUH WAKTU

Nama Instansi 1)

KEPUTUSAN ……….. 2)

Nomor : …………… 3)

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

Nama PPK 2)

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu: Nama : ………………………………. 4) Nomor Induk PPPK Paruh Waktu : ………………………………. 5) Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………. 6), ………………………….. 6) Jenis Kelamin : ………………………………. 7) Pendidikan : ………………………………. 8), Tahun ………………… 8) Jabatan : ………………………………. 9) Gaji/Upah : ………………………………. 10) Unit Kerja : ………………………………. 11) Instansi : ………………………………. 12) KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ………………. 13) Pada tanggal : …………….… 14)

PPK 2)

……………………… 15)

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara …………….. 16)
2. Pertinggal
3. …………………………. 17)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1. Gunakan kop surat instansi bersangkutan
2. 2. Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
3. 3. Tulislah nomor keputusan
4. 4. Tulislah nama lengkap beserta gelar PPPK Paruh Waktu (apabila ada)
5. 5. Tulislah nomor induk PPPK Paruh Waktu
6. 6. Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir PPPK Paruh Waktu
7. 7. Tulislah jenis kelamin PPPK Paruh Waktu

Tulislah strata, pendidikan dan tahun terbit ijazah PPPK Kerja Paruh Waktu

1. 8. sesuai STTB/Ijazah
2. 9. Tulislah nama jabatan PPPK Paruh Waktu

Tulislah gaji/upah sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja PPPK

1. 10. Paruh Waktu
2. 11. Tulislah nama unit kerja penempatan PPPK Paruh Waktu
3. 12. Tulislah nama instansi PPPK Paruh Waktu
4. 13. Tulislah nama tempat penetapan keputusan PPPK Paruh Waktu
5. 14. Tulislah tanggal penetapan keputusan PPPK Paruh Waktu
6. 15. Tulislah nama PPK

Pilihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi pusat, pilihlah

1. 16. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi daerah

Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-

1. 17. masing

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PARUH WAKTU

Nama Instansi 1)

KEPUTUSAN ……….. 2)

Nomor : …………… 3)

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

Nama PPK 2)

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, kepadanya diberikan gaji/upah setiap bulan sebesar sebagaimana dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 9 sampai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ………………. 13) Pada tanggal : …………….… 14)

PPK 2)

……………………… 15)

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara …………….. 16)
2. Pertinggal
3. …………………………. 17)

Catatan: 1) sampai dengan 17) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Lampiran II

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NAMA PPK 2)

NOMOR TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN

KERJA PARUH WAKTU

JENIS

NO NAMA/NOMOR INDUK PPPK PARUH WAKTU TEMPAT/TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN JABATAN GAJI/UPAH UNIT KERJA MASA PERJANJIAN KERJA

KELAMIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. & 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 01 Oktober 2025 s/d 30 September 2026

Ditetapkan di : ………………. 13) Pada tanggal : …………….… 14)

PPK 2)

……………………… 15)

Catatan: 1) sampai dengan 15) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Lampiran II

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PARUH WAKTU

Nama Instansi 1) PETIKAN

KEPUTUSAN ……….. 2)

Nomor : …………… 3) TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

Nama PPK 2)

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut: …… *) Nama : ………………………………. 4) Nomor Induk PPPK Paruh Waktu : ………………………………. 5) Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………. 6), ………………………….. 6) Jenis Kelamin : ………………………………. 7) Pendidikan : ………………………………. 8), Tahun ………………… 8) Jabatan : ………………………………. 9) Gaji/Upah : ………………………………. 10) Unit Kerja : ………………………………. 11) Instansi : ………………………………. 12)

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ………………. 13) Pada tanggal : …………….… 14) Petikan sesuai dengan aslinya,

……………………………. 18) PPK 2)

……………………… 15)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara …………….. 16)
2. Pertinggal
3. …………………………. 17)

Catatan: *) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan Kolektif.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1. Gunakan kop surat instansi bersangkutan
2. 2. Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
3. 3. Tulislah nomor keputusan
4. 4. Tulislah nama lengkap beserta gelar PPPK Paruh Waktu (apabila ada)
5. 5. Tulislah nomor induk PPPK Paruh Waktu
6. 6. Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir PPPK Paruh Waktu
7. 7. Tulislah jenis kelamin PPPK Paruh Waktu

Tulislah strata, pendidikan dan tahun terbit ijazah PPPK Kerja Paruh Waktu

1. 8. sesuai STTB/Ijazah
2. 9. Tulislah nama jabatan PPPK Paruh Waktu

Tulislah upah sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja PPPK Paruh

1. 10. Waktu
2. 11. Tulislah nama unit kerja penempatan PPPK Paruh Waktu
3. 12. Tulislah nama instansi PPPK Paruh Waktu
4. 13. Tulislah nama tempat penetapan keputusan PPPK Paruh Waktu
5. 14. Tulislah tanggal penetapan keputusan PPPK Paruh Waktu
6. 15. Tulislah nama PPK

Pilihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi pusat, pilihlah

1. 16. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi daerah

Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-

1. 17. masing

Tulislah nama dari JPT yang membidangi kepegawaian paling rendah JPT

1. 18. Pratama

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE