Pasal 31

(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. (21 PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.

(3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon pppK.

(4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja pppK dengan Instansi pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.