Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Gas Metana Batubara (Coalbed Methane) adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (coalification) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorbsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.

3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.

4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.

6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

7. Data ...

8. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

9. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

10. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

11. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.

(1) Menteri MENETAPKAN dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. (3) Konsultasi ...

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

(1) Menteri MENETAPKAN kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan. (2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.

(1) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana. (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja. (4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu, Menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) dan sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara. (5) PT ...

(5) PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat mengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang telah ditawarkan.

(1) Menteri MENETAPKAN Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana. (3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.

(1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir. (3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

Dalam hal Kontraktor mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib memenuhi seluruh komitmen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pasal 9 ...

Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi Wilayah Terbuka.

Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja tersebut dan MENETAPKAN kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri melakukan kegiatan Survey Umum. (2) Kegiatan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Wilayah Terbuka di dalam Wilayah Hukum Pertambangan. (3) Kegiatan Survey Umum antara lain meliputi survey geologi, survey geofisika, dan survey geokimia.

Selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2), Survey Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan. Pasal 13 ...

(1) Dalam rangka pelaksanaan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dapat memberikan izin kepada Badan Usaha sebagai pelaksana Survey Umum. (2) Pelaksanaan Survey Umum oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan atas biaya dan risiko sendiri. (3) Sebelum melaksanakan Survey Umum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada Menteri jadwal dan prosedur pelaksanaan Survey Umum.

Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat menyimpan dan memanfaatkan Data hasil Survey Umum sampai dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(1) Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. (2) Menteri MENETAPKAN pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan Data . Pasal 17 ...

(1) Pengiriman, penyerahan dan atau pemindahtanganan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mendapatkan izin dari Menteri. (2) Menteri MENETAPKAN jenis-jenis Data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Kontraktor dapat mengelola Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama, kecuali pemusnahan Data. (2) Apabila Kontraktor dalam pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk pihak lain, wajib mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kontraktor wajib menyimpan Data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA. (5) Kontraktor dapat menyimpan salinan Data di luar Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA, setelah mendapatkan izin Menteri.

(1) Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Menteri setelah berakhirnya izin yang diberikan. (2) Apabila ...

(2) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau yang mengalihkan semua interesnya kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain, dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk menyimpan dan menggunakan salinan data dari Wilayah Kerjanya. (5) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa izin Menteri.

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya perolehan, pengolahan dan interpretasi Data.

Pertukaran Data antar Kontraktor di dalam negeri atau antar Kontraktor dalam negeri dengan pihak lain di luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri.

Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut : a. Data Umum; merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi. b. Data ...

b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi. c. Data Olahan; merupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar. d. Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.

(1) Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu. (2) Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun. b. Data Olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun. c. Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun. (3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka seluruh Data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia.

(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. (2) Kontrak ...

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana; c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

(1) Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk Wilayah Kerja tertentu dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.

Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : a. penerimaan Negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya ...

h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja INDONESIA.

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun. (2) Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan permintaan dari Kontraktor selama Kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut Kontrak Kerja Sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana. (4) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kontraktor tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial maka Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya. Pasal 28 ...

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap menguntungkan bagi Negara. (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri. (4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor. (5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir. (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (5), dalam hal Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). (7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbang-kan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis. (8) Berdasarkan ...

• 14 – (8) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu. (9) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya. (10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

(1) Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama. (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi negara.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib memulai kegiatannya. (2) Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama. Pasal 31 ...

(1) Selama 3 (tiga) tahun pertama pada jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), kontraktor wajib melakukan program kerja pasti dengan perkiraan jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama. (2) Apabila dalam pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan perubahan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak usul program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. (4) Dalam hal Kontraktor mengakhiri Kontrak Kerja Sama dan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kontraktor wajib membayar kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana senilai jumlah pengeluaran yang terkait dengan program kerja pasti yang belum dapat dilaksanakan.

Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.

(1) Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. (2) Dalam ...

(2) Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional. (3) Pembukaan (disclose) Data dalam rangka pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana. (4) Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi.

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah

(1) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil participating interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor. (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional. (3) Dalam ...

(3) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan tertutup.

(1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan. (4) Tata cara penggunaan dana cadangan khusus untuk pasca operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.

(1) Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa Inggris. (2) Apabila Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa INDONESIA atau bahasa Inggris sesuai kesepakatan para pihak.

Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum INDONESIA. Pasal 39 ...

(1) Kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi Kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan Kaidah Keteknikan yang baik. (3) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui upaya optimasi eksploitasi dan efisiensi pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi. (4) Kaidah Keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; b. memproduksikan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoar (Reservoir Management) yang baik; c. memproduksikan sumur Minyak dan Gas Bumi dengan cara yang tepat; d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR) yang tepat; e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoar untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat; f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri apabila diketemukan dan memperoleh bukti adanya pelamparan reservoar Minyak dan/atau Gas Bumi yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, Wilayah Terbuka atau wilayah/landas kontinen negara lain. Pasal 41 ...

(1) Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelamparan reservoar yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya. (2) Untuk pelamparan reservoar yang memasuki Wilayah Terbuka, Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja. (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum menjadi Wilayah Kerja, maka Kontraktor yang bersangkutan melalui Badan Pelaksana dapat meminta perluasan Wilayah Kerjanya secara proporsional. (4) Unitisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Menteri menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan diantara para Kontraktor yang melakukan unitisasi dan pertimbangan Badan Pelaksana.

Untuk pelamparan reservoar yang memasuki wilayah/landas kontinen negara lain penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian landas kontinen antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah negara lainnya yang terkait serta pertimbangan manfaat yang optimal bagi negara.

(1) Kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang dilakukan Kontraktor yang bersangkutan merupakan Kegiatan Usaha Hulu. (2) Dalam ...

(2) Dalam hal terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Badan Pelaksana, Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya operasi (cost sharing) secara proporsional.

(1) Fasilitas yang dibangun Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. (2) Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, Kontraktor wajib membentuk Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir yang terpisah dan wajib mendapatkan Izin Usaha.

(1) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri. (2) Bagian Kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sistem prorata hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. (3) Besaran ...

(3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. (4) Menteri MENETAPKAN besaran kewajiban setiap Kontaktor dalam memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Menteri MENETAPKAN kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri setiap tahun sekali.

(1) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. (2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksikan, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun pemberian kesempatan kepada konsumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri.

Mekanisme pelaksanaan penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Pasal 50 ...

(1) Menteri MENETAPKAN kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional. (2) Dalam MENETAPKAN kebijakan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi cadangan dan peluang pasar Gas Bumi, infrastruktur baik yang tersedia maupun yang direncanakan dan usulan dari Badan Pelaksana.

(1) Terhadap Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditemukan, diproduksikan dan dijual wajib dilakukan evaluasi mutu. (2) Biaya yang timbul dalam melakukan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan sebagai biaya operasi. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Penerimaan ...

(2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. pajak-pajak; b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai; c. pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. bagian Negara; b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi; c. bonus-bonus.

Sebelum Kontrak Kerja Sama ditandatangani, Kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dengan pilihan sebagai berikut: a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus-bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) serta tata cara penyetorannya diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri. Pasal 55 ...

(1) Pembagian hasil Minyak dan Gas Bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dilakukan pada titik penyerahan. (2) Dalam penyerahan Minyak dan Gas Bumi pada titik penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib digunakan sistem alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana. (2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.

Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor pada Kontrak Jasa merupakan milik Negara dan wajib diserahkan Kontraktor kepada Pemerintah.

(1) Kepada Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan Kontrak Jasa diberikan imbalan jasa (fee). (2) Besarnya ...

• 25 – (2) Besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi Minyak dan/atau Gas Bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap. (3) Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya dan resiko dalam memproduksi Minyak dan/atau Gas Bumi. (4) Imbalan jasa (fee) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah produksi komersial.

Ketentuan mengenai Kontrak Jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penerimaan Negara bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor Minyak dan Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII ...

(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.

(1) Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain. (3) Dalam ...

(3) Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.

(1) Dalam hal jumlah masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa pemegang hak, dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) para pihak dapat menunjuk pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil musyawarah, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir. (2) Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait.

(1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi . (2) Pada ...

(2) Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertipikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.

(1) Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa. (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimohon sertipikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi, dapat digunakan untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rekomendasi Menteri dapat memohon hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kontraktor dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi selain kegiatan sebagaimana dalam Pasal 44 di dalam Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Kontraktor ...

(2) Kontraktor dapat membangun fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di atas bidang tanah di dalam dan/atau di luar Wilayah Kerja Kontraktor setelah dilakukan pengadaannya sesuai ketentuan dalam Bab ini. (3) Kepemilikan, pendaftaran hak atas tanah dan pembukuan atas bidang tanah yang digunakan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.

(1) Kontraktor yang memiliki Right of Way (ROW) pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi diwajibkan mengizinkan Kontraktor lainnya menggunakan ROW tersebut untuk pembangunan dan penggunaan pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis serta keselamatan dan keamanan. (3) Kontraktor yang akan menggunakan ROW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perundingan secara langsung dengan Kontraktor/pihak lain pemilik ROW. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, Kontraktor mengajukan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana untuk MENETAPKAN penyelesaian lebih lanjut.

Tanah yang digunakan untuk Right of Way (ROW) pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII ...

Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. (2) Tanggung jawab Kontraktor dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya. Pasal 75 ...

• 31 –

Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

(1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan.

Pelaksanaan keikutsertaan Kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.

(1) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. (2) Dalam ...

(2) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari luar negeri, tata cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan bersama oleh Menteri, Menteri Keuangan dan menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perdagangan. (3) Barang dan peralatan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama.

(1) Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing. (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual. Pasal 81 ...

(1) Pengelolaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan penggunaannya kepada Kontraktor lain di Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA atas persetujuan Badan Pelaksana dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri dan Menteri Keuangan. (3) Dalam hal kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak digunakan oleh Kontraktor lain, Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya. (4) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dihibahkan, dijual, dipertukarkan, dijadikan penyertaan modal negara, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara dipinjamkan, disewakan dan kerjasama pemanfaatan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Badan Pelaksana melalui Menteri. (5) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir, barang dan peralatan Kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara INDONESIA dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. (2) Kontraktor ...

(2) Kontraktor dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja warga negara INDONESIA sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. (3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja INDONESIA agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan Kontraktor wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja INDONESIA.

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja INDONESIA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pembinaan …

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu, dan; b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan. (3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri. (4) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Badan Pelaksana berwenang menandatangani kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama. (7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui pengendalian manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. Pasal 87 …

(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi: a. perencanaan; b. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi; c. pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan teknologi; f. penerapan standardisasi; g. pemberian akreditasi; h. pemberian sertifikasi; i. pembinaan industri/badan usaha penunjang; j. pembinaan usaha kecil/menengah; k. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; l. pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja; m. pelestarian lingkungan hidup; n. penciptaan iklim investasi yang kondusif; o. pemeliharaan keamanan dan ketertiban. (2) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi pengaturan mengenai: a. pelaksanaan Survey Umum; b. pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi; c. penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja; d. bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama; e. perpanjangan Kontrak Kerja Sama; f. rencana pengembangan lapangan yang pertama kali; g. pengembangan ...

g. pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi; h. pemanfaatan Gas Bumi; i. penerapan kaidah keteknikan yang baik; j. kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO); k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; l. kewajiban membayar penerimaan negara; m. pengelolaan lingkungan hidup; n. keselamatan dan kesehatan kerja; o. penggunaan Tenaga Kerja Asing; p. pengembangan Tenaga Kerja INDONESIA; q. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; r. standardisasi; s. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; t. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi; u. pengusahaan coalbed methane; v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) meliputi : a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi; b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi; c. kaidah keteknikan yang baik; d. keselamatan dan kesehatan kerja; e. pengelolaan …

e. pengelolaan lingkungan hidup; f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; g. penggunaan tenaga kerja asing; h. pengembangan tenaga kerja INDONESIA; i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

(1) Tanggung jawab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas : a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; d. memberikan ...

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Badan Pelaksana melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama.

Dalam melakukan pengawasan atas ditaatinya pelaksanaan ketentuan- ketentuan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Pelaksana mengkoordinasikan Kontraktor untuk melakukan hubungan dengan Departemen dan departemen terkait.

(1) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Menteri mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88. (2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Badan Pelaksana mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

(1) Dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Badan Pelaksana bertindak sebagai pihak yang berkontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (2) Penandatanganan ...

(2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama Pemerintah. (3) Badan Pelaksana memberitahukan secara tertulis Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dengan melampirkan salinannya.

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana. (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi.

(1) Dalam hal Kontraktor telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama, Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri. (2) Dikecualikan ...

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pengembangan lapangan Gas Bumi, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terdapat perikatan jual beli Gas Bumi, Menteri dapat MENETAPKAN kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Kontraktor yang bersangkutan.

Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut: a. perkiraan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi; b. perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi Minyak dan Gas Bumi; c. rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi; d. proses eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; e. perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi; f. penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri; g. keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan: a. rencana jangka panjang; b. keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan; c. upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi; d. teknis ...

d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan; e. upaya efisiensi; f. rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui; g. tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama; h. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; i. penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial; j. pengembangan lingkungan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara periodik hal-hal yang meliputi: a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya; b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi; c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara; d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada Eksplorasi dan Eksploitasi; e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor; f. pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh Kontraktor.

(1) Dalam pelaksanaan penunjukan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, Badan Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha atau Kontraktor yang bersangkutan. (2) Badan ...

(2) Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara kepada pembeli pada titik penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak dan/atau Gas Bumi yang terkait. (3) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (4) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan dari Wilayah Kerja lainnya. (5) Sebelum menunjuk Badan Usaha sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Kontraktor dan wajib memperhatikan : a. kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi; b. kemampuan penjual; c. harga jual Minyak dan/atau Gas Bumi; d. hak dan kewajiban penjual; e. Tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan Usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan Kontraktor. (6) Penunjukan Badan Usaha atau Kontraktor sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian. (7) Dalam ...

(7) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual adalah Kontraktor yang bersangkutan maka biaya yang timbul dari penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi akan diberlakukan sebagai biaya operasi sebagaimana diatur dalam Kontrak kerja Sama dengan Kontraktor yang bersangkutan, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut disebabkan kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor yang bersangkutan. (8) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual bukan Kontraktor yang bersangkutan, imbalan yang diberikan kepada penjual dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi. (9) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai realisasi penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan perjanjian- perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(1) Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi. (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait. (3) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana. (4) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh penjual selain Kontraktor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kontraktor yang bersangkutan. (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

(1) Menteri dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88. (2) Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91. (3) Dalam hal diperlukan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

Ketentuan mengenai pengusahaan Gas Metana Batubara termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku : a. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan. b. Kontrak ...

b. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana. c. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk Joint Operating Agreement (JOA)/Joint Operating Body (JOB) beralih kepada Badan Pelaksana dan berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan. d. Hak dan kewajiban (participating interest) dalam JOA dan JOB sebagaimana dimaksud dalam huruf c beralih dari Pertamina kepada PT Pertamina (Persero). e. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk Technical Assistance Contract (TAC) dan Kontrak Enchanged Oil Recovery (EOR) beralih kepada PT Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan. f. Setelah JOA/JOB sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir, Menteri MENETAPKAN kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan kerja sama dari wilayah bekas kontrak-kontrak tersebut. g. Setelah Technical Assistance Contract (TAC) dan Kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR) sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero). h. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh kesepakatan para pihak, Menteri dapat menentukan kebijakan bentuk lain dari kontrak yang bersangkutan. i. PT Pertamina (Persero) wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. j. Dalam ...

j. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Besaran kewajiban pembayaran PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf i, dan huruf j kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. l. Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama bagi PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf i, dan huruf j. m. Pengalihan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak mengubah ketentuan-ketentuan kontrak. n. Badan Pelaksana dan PT Pertamina (Persero) menyelesaikan amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapat persetujuan Menteri. o. Kontrak-kontrak penjualan dan transportasi LNG antara Pertamina dengan pihak lain beralih kepada PT Pertamina (Persero).

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 123