Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan a. Menteri adalah Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis dari PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan; b. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN, PERUM, atau PERSERO dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud dan PERJAN, PERUM, atau PERSERO yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik; c. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN, PERUM, atau PERSERO, dengan tujuan agar badan usaha tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan; d. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN, PERUM, atau PERSERO dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.

(1) Sifat usaha dari badan usaha milik negara adalah terutama sebagai berikut : a. PERJAN berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat; b. PERUM berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan; c. PERSERO bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan/ atau koperasi, di luar bidang usaha PERJAN dan PERUM. (2) Maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM dan PERSERO adalah: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan;

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai; f. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah-di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

(1) Pembinaan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis operational oleh Direktur Jenderal dan secara administratif oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepanjang menyangkut hal-hal keuangan dilakukan oleh Menteri bersama-sama Menteri Keuangan.

(1) Pembinaan terhadap PERUM dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Menteri dibantu oleh dan MENETAPKAN lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Pasal ini Direktur Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri.

(1) Pembinaan kekayaan negara yang tertanam dalam PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh modal PERSERO adalah modal negara, dan sebagai Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh modal PERSERO adalah modal negara.

(2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham menguasakan wewenangnya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Menteri dengan dibantu oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan MENETAPKAN hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan PERSERO selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/anggota Direksi atau Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri dibantu oleh dan dapat menugaskan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pembinaan terhadap PERSERO.

(1) Dalam mewujudkan keserasian antara pembinaan keuangan dan pembinaan terhadap PERSERO, maka Menteri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya masing- masing wajib mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah penting lainnya dalam rangka pembinaan dan pengelolaan PERSERO.

(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini khususnya mengenai pengesahan anggaran dan laporan tahunan PERSERO, Menteri Keuangan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri berdasarkan tata cara sebagai berikut: a. Sebelum diadakan pembahasan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana anggaran perusahaan (anggaran ekspolitasi dan anggara investasi) dan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan lainnya), rencana anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan tersebut terlebih dahulu dibahas secara bersama oleh departemen teknis yang bersangkutan dan Departemen Keuangan; b. Hasil pembahasan tersebut di atas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri, merupakan pendapat dan pendirian pemegang saham milik negara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan hak substistusinya yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, atau oleh Direktur Jenderal yang ditunjuknya. c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini Menteri atau Direktur Jenderal yang ditunjuknya berdasarkan hak substitusinya, didampingi oleh seorang pejabat Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku juga bagi hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSERO.

(1) Pengelolaan terhadap PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai satuan usaha dilakukan masing-masing oleh Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha dan keperdataan. (2) Tanggung jawab administratif fungsional PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai badan usaha milik negara terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri dan/atau Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama PERJAN untuk PERJAN, Direktur Utama PERUM untuk PERUM, dan Direktur Utama PERSERO untuk PERSERO.

Pengesahan laporan tahunan dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahannya serta laporan tahunan PERJAN diajukan oleh Direktur Utama PERJAN kepada Menteri untuk memperoleh persetujuannya, berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan. (2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan aktiva tetap PERJAN.

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahan/tambahannya serta laporan tahunan PERUM diajukan oleh Direksi PERUM kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya, berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan. (2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap serta pinjaman jangka menengah/panjang PERUM.

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan PERSERO dan/atau perubahan /tambahannya diajukan oleh Direksi PERSERO kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh pengesahannya sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Menteri selaku kuasa pemegang saham memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tindakan-tindakan atau hal- hal tersebut di bawah ini : a. Rencana perubahan jumlah modal saham PERSERO; b. Rencana penjualan serta pemindahtanganan atau pembebanan aktiva tetap PERSERO, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat (2) Pasal ini; c. Rencana penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal PERSERO dalam Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya; d. Rencana pendirian anak perusahaan; e. Rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham PERSERO; f. Rencana menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan rencana memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; g. Rencana likuidasi, penggabungan, atau reorganisasi PERSERO dalam bentuk lain; h. Rencana Anggaran Dasar PERSERO dan perubahannya; i. Rencana PERSERO mengadakan kontrak manajemen, kontrak lisensi, atau kontrak- kontrak sejenisnya dengan badan usaha/pihak lain; j . Rencana pentapan dan pembagian laba PERSERO; k. Rencana penetapan gaji Direksi, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk pensiun; l. Rencana untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO dilakukan sebagai berikut : a. 1. Direktur Utama PERJAN oleh PRESIDEN atas usul Menteri; 2. Direktur PERJAN oleh Menteri; b. Direktur Utama dan Direktur PERUM oleh PRESIDEN atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kuangan; c. Direktur Utama dan Direktur PERSERO oleh Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usul Menteri.

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969, Menteri Keuangan mengangkat anggota Direksi PERSERO dari calon-calon yang diajukan oleh Menteri, yang telah memenuhi persyaratan- persyaratan. (2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota Direksi PERSERO yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, maka Menteri Keuangan meminta kepada Menteri agar diusulkan calon-calon lain.

(1) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaan beberapa waktu, Menteri menganggap Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, atau Direksi PERSERO, ataupun salah seorang anggota Direksi tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, maka sebelum habis masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PERATURAN PEMERINTAH ini Menteri dapat : a. dalam hal PERJAN, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian Direktur Utama; b. dalam hal PERUM, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi; c. dalam hal PERSERO, mengusulkan kepada Menteri Keuangan pemberhentian/penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi. (2) Apabila Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berpendapat bahwa seluruh anggota Direksi suatu PERSERO atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka ia menyampaikan pendapatnya kepada Menteri dan meminta agar diusulkan seluruh anggota Direksi atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, untuk menggantinya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini pimpinan badan usaha milik negara yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan (manajemen) perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO mencurahkan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya badan usaha yang bersangkutan. (3) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan anggota Direksi PERSERO tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Direktur Utama PERJAN dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. (2) Direksi PERUM dan PERSERO terdiri dari sebanyak-banyaknya seorang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur.

(1) Masa jabatan Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO ialah 5 (lima) tahun. (2) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO setelah selesai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. (3) Dalam rangka pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

(1) Pengawasan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri dan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal serta secara administratif di bidang keuangan dan personalia oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan penilaian serta pengusutan terhadap PERJAN.

(1) Pengawasan keuangan PERJAN dilakukan juga oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERJAN. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERJAN.

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan serta Direktur Utama PERJAN.

(1) Pada setiap PERUM dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Menteri dapat MENETAPKAN lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya dalam rangka pembinaan terhadap Dewan Pengawas. (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Dewan Pengawas PERUM melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap PERUM dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Dewan Pengawas PERUM dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan- laporan lainnya dari Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi PERUM dan Direktur Jenderal-, c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi PERUM mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;

e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri; f. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PERUM dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini Dewan Pengawas PERUM wajib memperhatikan : a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. Ketentuan dalam peraturan pendirian PERUM serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan PERUM yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas PERUM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas(untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan; b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan; c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas PERUM; e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian PERUM.

(1) Dewan Pengawas PERUM mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas PERUM diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.

(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERUM. (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERUM.

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan pula kepada Menteri, Menteri Keuangan, Direksi PERUM dan Dewan Pengawas.

(1) Dewan Pengawas PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

(1) Pada setiap PERSERO dibentuk Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada : a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara; b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara. (2) Dewan Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris PERSERO melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSERO dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban a. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham, dengan tembusan kepada Direksi PERSERO; c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham serta Direksi PERSERO mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan; e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Menteri keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham; f. Memberikan laporan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham secara berkala (triwulanan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PERSERO dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PERATURAN PEMERINTAH ini Dewan Komisaris PERSERO wajib memperhatikan: a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. Ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSERO serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan PERSERO yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris PERSERO mempunyai wewenang sebagai berikut a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi), dan memeriksa kekayaan perusahaan lainnya; b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan; c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut penguasaan dan pengurusan perusahaan; d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(1) Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal dan masalah- masalah yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.

(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERSERO. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERSERO.

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan pula kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham, dan Menteri selaku kuasa pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PERSERO.

(1) Dewan Komisaris PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis, Departemen Keuangan, dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERSERO, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Salah seorang Anggota Dewan Komisaris PERSERO diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

(1) Kecuali untuk badan usaha milik negara yang dianggap tidak perlu, pada setiap badan usaha milik negara dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparatur pengawas intern perusahaan yang bersangkutan. (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PERJAN, Direktur Utama PERUM, dan Direktur Utama PERSERO yang bersangkutan.

(1) Satuan pengawasan intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikannya. (2) Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO menggunakan pendapat dan saran satuan pengawasan intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

dalam pelaksanaan tugasnya, satuan pengawasan intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Satuan pengawasan intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pimpinan satuan pengawasan intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif, dan berdedikasi tinggi.

Kepala satuan pengawasan intern diangkat dan diberhentikan a. Untuk PERJAN, oleh Direktur Utama PERJAN; b. Untuk PERUM dan PERSERO oleh Direksi.

(1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap, dan mempunyai kemampuan :

a. dalam hal PERUM, untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan PERUM; b. dalam hal PERSERO, untuk menjalankan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham danMenteri selaku kuasa pemegang saham. (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini anggota Dewan PengAwas atau Dewan Komisaris tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PERUM atau PERSERO.

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan. (2) Anggota Dewan Komisaris PERSERO berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan para Komisaris. (3) Yang dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dan/atau Menteri Keuangan adalah Ketua Dewan Pengawas PERUM, dan Komisaris Utama PERSERO, yang masing-masing mengkoordinasi anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO.

(1) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM, Komisaris Utama dan Komisaris PERSERO ialah 3 (tiga) tahun. (2) Anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dilakukan oleh : a. PRESIDEN bagi anggota Dewan Pengawas PERUM atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan; b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham bagi anggota Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara, setelah mendengar pertimbangan Menteri. (2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM atau Dewan Komisaris PERSERO setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada PRESIDEN dalam hal Dewan Pengawas PERUM dan kepada Menteri Keuangan dalam Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara. (3) Apabila Menteri Keuangan berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PERATURAN PEMERINTAH ini setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM, dan anggota Dewan Komisaris PERSERO tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan badan usaha milik negara yang bersangkutan. (2) PRESIDEN dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO, serta tenaga ahli, dibebankan kepada masing-masing PERUM dan PERSERO yang bersangkutan, dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran perusahaan.

(1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, Menteri dibantu oleh suatu secretariat yang disebut Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara. (2) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab secara operasional kepada Menteri dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Departemen yang bersangkutan.

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara memberikan pelayanan administratif kepada Menteri dan/atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO. (2) Dalam memberikan pelayanan administratif kepada Menteri dan/atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas ' : a. Melakukan pengurusan surat-menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, mempersiapkan data serta mempersiapkan laporan-laporan mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO; b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Menteri dan/ atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya untuk penelaahan dan penilaian : (1) rencana kerja anggaran perusahaan dan laporan tahunan oleh PERJAN, PERUM, dan PERSERO;

(2) masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan PERJAN, PERUM, dan PERSERO; (3) hal-hal sepanjang mengenai kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini; (4) dalam merumuskan kebijaksanaan pembinaan PERJAN, PERUM, dan PERSERO.

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara dibentuk pada departemen yang dalam lingkungannya terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) badan usaha milik negara. (2) Bagi Departemen yang dalam lingkungannya terdapat kurang dari 8 (delapan) badan usaha milik negara tidak dibentuk Biro Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tugasnya dirangkap oleh salah satu Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Departemen Keuangan tidak membentuk Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan badan usaha yang bersangkutan dan tidak mempunyai perwakilan di daerah. (2) Pembiayaan Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara seluruhnya dibebankan kepada anggaran departemen yang bersangkutan.

Perumusan organisasi, tata kerja, dan status, serta jumlah pejabat-pejabat Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Direktur Utama PERJAN, PERUM, dan PERSERO, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai batas jangka waktu yang ditetapkan, beserta laporan lainnya menurut ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut : a. dalam hal PERJAN, kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Menteri Keuangan; b. dalam hal PERUM, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini dan Dewan Pengawas; c. dalam hal PERSERO, kepada Menteri Keuangan dan Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH ini dan Dewan Komisaris.

Direktur Jenderal dimaksud dalam Pasal 63 wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan lainnya dari tiap PERJAN, PERUM, dan

PERSERO kepada Menteri dan Menteri Keuangan dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari pimpinan badan usaha milik negara yang bersangkutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian PERJAN, PERUM, dan PERSERO, Menteri yang membawahkan badan usaha milik negara tersebut wajib menyampaikan penilaian semesteran mengenai laporan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 PERATURAN PEMERINTAH ini yang bersifat umum dan menyeluruh kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang EKUIN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan.

Menteri Keuangan menyampaikan laporan hasil penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 PERATURAN PEMERINTAH ini secara tahunan kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang EKUIN, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan.

(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan tepat pada waktunya. (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Monitoring, pengolahan, dan analisa segala informasi mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, atau pembebanan atas aktiva tetap PERJAN, PERUM, dan PERSERO serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh badan usaha milik negara tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

(1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa, dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas Dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh PERJAN, PERUM, dan PERSERO sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri dan Menteri Keuangan pengadaan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas PERJAN, PERUM, dan PERSERO tidak menggunakan pembiayaan yang dananya berasal dari swasta.

Bagi rapat-rapat perusahaan termasuk Rapat Pimpinan dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Dewan Komisaris PERSERO, serta Rapat Dewan Pengawas PERUM tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Departemen/instansi yang membina dan mengawasi PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang bersangkutan, tidak dibenarkan membebani anggaran badan usaha milik negara dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pembebanan tugas tambahan kepada badan usaha milik negara, di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran perusahaan maupun anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Kecuali jabatan-jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM, Komisaris Utama dan Komisaris PERSERO, Direktur Utama dan Direktur PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan anggota Direksi PERSERO tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputi Direktur, Asisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Direktur, Penasehat Dewan Komisaris, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya pada pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO atau pada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.

Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, Menteri Keuangan secara berkala mengadakan pertemuan dengan Menteri, guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya badan usaha tersebut.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur negara mengawasi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini, serta mengikuti perkembangan umum PERJAN, PERUM, dan PERSERO.

Jika pada saat mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini terdapat lembaga, badan, dewan, staf, asisten, biro atau organisasi lain yang serupa yang mempunyai tujuan dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PERJAN, PERUM, atau PERSERO, maka dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri menghapuskan organisasi tersebut dan/atau menyesuaikannya dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Jika dalam peraturan pendirian PERJAN, PERUM, dan Anggaran Dasar PERSERO terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri mengadakan perubahan dan/atau mengusulkan penyesuaian peraturan pendirian PERJAN, PERUM, dan Anggaran Dasar PERSERO yang bersangkutan.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku juga bagi Perusahaan Negara (PN) dan Persero Terbatas (PT) milik negara yang belum dialihkan atau disesuaikan statusnya menurut UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1969. (2) Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku juga bagi perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara.

Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 3