Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang PENETAPAN PERPU 1-1969 TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UU

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1969

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.

1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NO. 16; TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA

MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang

tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera

disesuaikan pengaturan dan pembinannya menurut isi dan jiwa

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966;

• bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk

Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun

1960 yang dirasakan tidak effisien, sehingga dipandang perlu untuk

segera menerbitkannya kembali;

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No.16, Tambahan

Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara

yang dikeluarkan atas pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar

1945, perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) jo.

pasal 22 ayat (2) dan pasal 33;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966;

1. Indonesische ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419) sebagaimana yang

telah beberapa kali diubah dan ditambah);

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23

sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);

1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara

Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-

Negara No. 1989);

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969

(Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran-

Negara No. 2890).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu peninjauan kembali secara keseluruhan mengenai:

• Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali

diubah dan ditambah);

• Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa

kali diubah dan ditambah);

• Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun. 1960 No. 59,

Tambahan Lembaran-Negara No. 1989).

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16,

Tambahan Lembaran-Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha

Negara menjadi Undang-undang.

BAB I ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB 1.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usaha-

usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN;

2. Perusahaan Umum disingkat PERUM;

3. Perusahaan Perseroan disingkat PERSERO.

Pasal 2.

(1) PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur

menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische

Bedrijvennwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa

kali diubah dan ditambah).

(2) PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-

undang No. 19 Prp tahun 1960.

(3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas

seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang

Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa

kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk

sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Pasal 3.

(1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang

tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan

berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

(2) Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan

Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Cara ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas

PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 11.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang

No. 19 Prp tahun 1960 yang akan dialihkan ke dalam bentuk PERJAN

dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat-ayat

(1) dan (3) Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

dengan ketentuan bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam

Perusahaan Negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya

langsung dalam perusahaan penggantinya itu.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Bentuk-

bentuk Usaha Negara 1969."

Pasal 6.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1969

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN-

NEGARA TAHUN 1969 No. 16; TAMBAHAN LEMBARAN-

NEGARA No. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA

NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM:

A. Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu yang lalu dengan Undang-undang No. 19 Prp

tahun 1960 telah diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai

serta bentuk-hukum dari usaha Negara yang ada pada waktu itu.

Usaha untuk menyeragamkan baik mengenai cara mengurus dan menguasai maupun

mengenai bentuk-hukum dari usaha-usaha Negara tersebut walaupun secara formal telah

terpenuhi, tetapi secara materiil masih terdapat banyak kesulitan, antara lain karena

Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tidak atau belum terlaksana seluruhnya. Dalam

kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara menurut Undang-

undang No. 19 Prp tahun 1960 yang secara ekonomis dirasakan tidak effisien.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966

telah digariskan suatu ketentuan, bahwa peranan Pemerintah dalam bidang ekonomi harus

lebih ditekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan

yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam rangka pembinaan dan

pengendalian usaha-usaha Negara, Ketentuan tersebut diselenggarakan dengan

mempergunakan azas-azas de-birokratisasi dalam pengawasannya dan de-konsentrasi

dalam pengurusan/pengelolaannya. Di samping-ketentuan tersebut di atas, telah pula

digariskan bahwa azas-azas effisiensi harus pula menjadi patokan Pemerintah dalam

kegiatannya dalam bidang ekonomi.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Ketetapan M.P.R.S.

No. XXIII/MPRS/1966 tersebut di atas, oleh Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden

No. 17 tahun 1967 telah digariskan kebijaksanaan untuk menggolongkan/membedakan

usaha-usaha Negara secara tegas-tegas dalam tiga bentuk, yakni Perusahaan (Negara)

Jawatan, Perusahaan (Negara) Perseroan dan Perusahaan (Negara) Umum.

Dalam hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut diatas Departemen-departemen yang

membawahi Perusahaan-perusahaan Negara telah mengadakan langkah-langkah

persiapan yang diperlukan kearah penggolongan Perusahaan-perusahaan Negaranya

kedalam ketiga bentuk ini.

Penertiban dan penggolongan kembali Perusahaan-perusahaan Negara ke dalam ketiga

bentuk usaha Negara termaksud di atas didasarkan pula atas kenyataan bahwa tidak

semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha Negara sebagai suatu perusahaan dapat

diusahakan secara ekonomis dalam bentuk Perusahaan Negara sebagaimana yang

dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

B. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka yang dimaksud dengan Perusahaan Negara

ialah:

• Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan I.B.W.

(Stbl. 1927 : 419); perusahaan ini dinamakan PERJAN.

• Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hukum

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) baik yang saham-sahamnya

untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya dimiliki oleh Negara dari kekayaan

Negara yang dipisahkan; perusahaan ini dinamakan PERSERO.

• Semua perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan

Negara yang dipisahkan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang didirikan dan

diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;

perusahaan ini dinamakan PERUM.

Baik Indonesische Bedrivemenwet (Stbl. 1927 : 419). Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (Stbl. 1947 : 23) maupun Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 sampai saat

ini masih tetap berlaku. Karena itulah inti yang terkandung dalam Undang-undang ini

adalah bahwa Pemerintah dapat mengadakan usaha-usaha Negara di luar yang telah

ditentukan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan oleh karena itu

sistimatik Undang-undang ini hanya penunjukan saja kepada peraturan perundang-

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

undangan tersebut sebagai wadah hukum bagi usaha-usaha Negara menurut bentuk

dan sifat usahanya masing-masing usaha-usaha Negara menurut bentuk dan sifat

usahanya masing-masing.

Dengan sendirinya ketiga wadah-wadah hukum tersebut diatas, seperti:

• Indonesische Bedrivenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa

kali diubah dan ditambah);

• Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah

beberapa kali diubah dan ditambah);

• Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59,

Tambahan Lembaran-Negara No. 1979);

pada waktunya masih perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan hukum dimasa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha Negara di luar ketiga bentuk ini (PERJAN, PERSERO dan PERUM)

bukanlah perusahaan menurut Undang-undang ini.

Dengan demikian bagi usaha-usaha Negara yang baru akan didirikan menurut

Undang-undang ini, maka pendirian dan pengaturannya haruslah menurut ketentuan-

ketentuan yang berlaku bagi jenis usaha Negara yang bersangkutan.

Sebagai ketentuan peralihan di dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa bagi

usaha-usaha Negara yang semula didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-

undang No. 19 Prp tahun 1960 dan yang akan dialihkan bentuknya ke dalam bentuk

PERJAN atau PERSERO, pelaksanaannya akan dilakukan dengan Peraturan

Pemerintah.

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah perburuhan akan diatur lebih

lanjut dalam ketentuan perundang-undangan tersendiri.

Hal ini sejalan dan untuk menampung ketentuan pada pasal 32 Undang-undang No.

19 Prp tahun 1960 yang menetapkan bahwa pembubaran perusahaan Negara yang

sedemikian ini harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, sebab pengalihan

bentuk ini pada hakekatnya berarti membubarkan Perusahaan Negara (badan hukum)

yang semula. Sedangkan bagi Perusahaan perusahaan Negara dengan bentuk yang

sedemikian ini tidak dialihkan ke dalam bentuk PERJAN atau PERSERO, dengan

sendirinya bentuk selanjutnya disebut sebagai PERUM.

Bagi usaha-usaha Negara yang sudah didirikan berdasarkan dan atau sudah tunduk

kepada ketentuan-ketentuan I.B.W. (Stbl. 1927 : 419) atau hukum perseroan terbatas

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) tidak dierlukan

adanya ketentuan peralihan, selain dari menyebutkan bentuknya sebagai PERJAN

atau PERSERO. Perusahaan-perusahaan ini tetap melakukan tugas dan kewajibannya

dengan kedudukan dan bentuk hukum yang telah dimilikinya secara sah dan

selanjutnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PERJAN atau

PERSERO.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Walaupun modal penyertaan Negara dalam PERSEROAN berupa dan berasal

dari kekayaan Negara yang dipisahkan, namun mengingat bahwa pemisahan

kekayaan Negara untuk dijadikan modal PERSERO merupakan penanaman

kekayaan Negara, dimana masalah penanaman kekayaan Negara ini sangatlah

erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka dianggap

perlu untuk mensentralisasikan penata-usahaan pemilikan Negara atas

perusahaan-perusahaan tersebut; hal mana akan diatur dalam suatu Peraturan

Pemerintah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan-peraturan Pemerintah dimaksud akan dimuat hal-hal lainnya

yang perlu diatur yakni mengenai tata-cara, penyertaan modal saham Negara

dalam PERSERO, dan kedudukan perburuhan.

Pasal 4.

Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, maka secara

formil dengan pengalihan bentuk ini, Perusahaan Negara yang bersangkutan harus

dilikwidir dan hasil likwidasinya harus disetor ke Kas Negara. Dengan ketentuan

peralihan ini dimungkinkan penggunaan kekayaan Perusahaan yang lama oleh

Perusahaan yang baru/penggantinya akan tetapi yang diberi bentuk hukum yang lain.

Untuk Perusahaan yang akan dialihkan bentuknya, tetap harus dibuat/disusun neraca

likwidasinya. Neraca likwidasi ini harus diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara,

dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

---

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG