Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN

DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Jawa Barat

yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di

Jakarta;

• bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan

pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun

1951 No. 9);

1. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No.

107);

1. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran

Negara tahun 1965 No. 70);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan

Undang-undang ini.

Menetapkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan

Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai bertaku dibentuk, Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Bandung.

Pasal 2.

Daeah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah

Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi jawa Barat.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan Daerah

Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi

Jawa Barat, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah

terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta,

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bandung.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jendral T.N.I

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.Jenderal TNI

Major Jenderal TNI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN

TINGGI Di JAKARTA.

A. UMUM :

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini pada prinsipnya ditiap-tiap Propinsi

perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap Kabupaten diadakan

Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tekhnis dapat dipertanggung-

jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan

beban Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas

Pengadilan Tingi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya

perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat, maka dirasa

perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Bandung.

Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai

termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1964 tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan

Tinggi di Medan dan di Jakarta.

Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-undang ini.

B. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan

Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka,

Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Bekasi, Krawang, Bogor,

Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung.

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG