PENGALIHAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENGALIHAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI

OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIM NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara

Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet

Pembangunan VII serta dalam rangka lebih meningkatkan kinerja

dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan

Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia, dipandang perlu menginstruksikan para Menteri/Kepala

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selama ini melakukan

pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan

Perseroan Terbatas dimaksud untuk segera dan langsung

mengalihkannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan

Usaha Milik Negara;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku

Pemegang Saham atau Rapat Pemegang Saham (RUPS) pada

Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3757);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan;

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Pekerjaan Umum;

6. Menteri Pertambangan dan Eenergi;

7. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

10.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia;

11.Menteri Kesehatan;

12.Menteri Penerangan/Kepala Badan Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

13.Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13.Menteri Tenaga Kerja;

14.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

15.Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengelolaan Industri

Strategis;

16.Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional;

Untuk :

PERTAMA : Mengalihkan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO)

dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimilik oleh Negara

Republik Indonesia, yang selama ini dilakukan masing-masing

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepada Menteri

Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan

daftar sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Pengalihan pembinaan dilaksanakan berikut serah terima

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan

Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas sebagaimana

dimaksud dalam diktum PERTAMA, selambat-lambatnya sepuluh hari

kerja setelah Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KETIGA : Pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan

Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia, yang dibentuk setelah tanggal berlakunya Instruksi Presiden

ini, dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik

Negara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Pemegang

Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri

Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

KEEMPAT : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:

DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN

TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAM-SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

STATUS No. DEPARTEMEN/BUMN

KEPEMILIKAN

I. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI, PT Patungan

II. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. ASEAN ACEH PERTILIZIER, PT Patungan
2. BHANDA GHARA REKSA, PT Tunggal
3. CAMBRICS PRIMISSIMA, PT Patungan
4. CIPTA NIAGA, PT Tunggal
5. DHARMA NIAGA, PT Tunggal
6. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI, PT Tunggal
7. DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT Tunggal
8. GARAM, PT Tunggal
9. INDUSTRI GELAS, PT Tunggal
10. INDUSTRI KAPAL INDONESIA, PT Tunggal
11. INDUSTRI SANDANG I, PT Tunggal
12. INDUSTRI SANDANG, PT Tunggal
13. INDUSTRI SODA INDONESIA, PT Tunggal
14. KAWASAN INDUSTRI CILACAP, PT Patungan
15. KAWASAN INDUSTRI MAKASAR, PT Patungan
16. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT Patungan
17. KERTAS NIAGA, PT 1) Tunggal
18. KERTAS KRAFT ACEH, PT Patungan
19. KERTAS LECES, PT Patungan
20. KERTAS PADALARANG, PT Patungan
21. MEGA ELTRA, PT 2) Tunggal
22. PANTJA NIAGA, PT 3) Tunggal
23. PUPUK SRIWIJAYA, PT Tunggal
24. SARINAH, PT Tunggal
25. SEMEN BATURAJA, PT Terbuka
26. SEMEN GRESIK, PT Patungan
27. SEMEN KUPANG, PT Patungan
28. SUCOFINDO, PT Patungan
29. ASEAN BINTULU FERTILIZIER, PT Patungan
30. ASEAN COPPER PRODUCT, PT Patungan
31. ATMINDO, PT Patungan
32. INDOCEMEN TUNGGAL PRAKASYA, PT Patungan
33. INTIRUB, PT Patungan
34. KERTAS BASUKI RAHMAT, PT Patungan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

STATUS No. DEPARTEMEN/BUMN

KEPEMILIKAN

1. KERTAS BLABAK, PT Patungan
2. KTSM, PT Patungan

III. DEPARTEMEN PERTANIAN

1. PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT 4) Tunggal
2. PERIKANI, PT 4) Tunggal
3. PERTANI, PT Tunggal
4. SANG HYANG SERI, PT Tunggal
5. TIRTA RAYA MINA, PT 5) Tunggal
6. USAHA MINA, PT Tunggal

IV. DEPARTEMEN KEUANGAN

1. ASURANSI EKSPOR INDONESIA, PT Tunggal
2. ASURANSI JASA INDONESIA, PT Tunggal
3. ASURANSI JIWASRAYA, PT Tunggal
4. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA, PT Tunggal
5. ASURANSI KREDIT INDONESIA, PT Patungan
6. BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA, PT Patungan
7. BANK BUMI DAYA, PT 5) Tunggal
8. BANK DAGANG NEGARA, PT Tunggal
9. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA PT Tunggal
10. BANK NEGARA INDONESIA, PT Tunggal
11. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA, PT 5) Tunggal
12. BANK RAKYAT INDONESIA, PT Tunggal
13. BANK TABUNGAN NEGARA, PT Tunggal
14. DANAREKSA, PT Tunggal

15. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

(JIEP), PT Patungan

1. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN), PT Patungan
2. KLIRING & JAMINAN BURSA KOMODITI, PT Tunggal
3. PANN ULTI FINANCE, PT Patungan

19. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM,

PT Tunggal

1. PERHOTELAN DAN PEKANTORAN INDONESIA, PT 6) Patungan
2. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA, PT Tunggal
3. REASURANSI UMUM INDONESIA, PT Tunggal

23. SURABAYA INDUSTRIAL, ESTATE RUNGKUT

(SIER), PT Patungan

1. SURVEYOR INDONESIA, PT Patungan
2. TASPEN, PT Tunggal
3. BANK BUKOPIN, PT Patungan
4. INALUM, PT Patungan

28. JAKARTA INTERNASIONAL HOTEL DAN

DEVELOPMENT, PT Patungan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

STATUS No. DEPARTEMEN/BUMN

KEPEMILIKAN

1. PG MADU BARU, PT Patungan
2. WISMA NUSANTARA INTERNASIONAL, PT 6) Patungan

V. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

1. ANGKASA PURA I, PT Tunggal
2. ANGKASA PURA II, PT Tunggal
3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN Tunggal PENYEBERANGAN, PT Tunggal 4 BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, PT Tunggal
4. JAKARTA LLYOD, PT Tunggal
5. GARUDA INDONESIA, PT Terbuka
6. INDOSAT, PT Patungan
7. PELABUHAN INDONESIA I, PT Tunggal
8. MERPATI NUSANTARA AIRLINE, PT Tunggal
9. PELABUHAN INDONESIA II, PT Tunggal
10. PELABUHAN INDONESIA III, PT Tunggal
11. PELABUHAN INDONESIA IV, PT Tunggal
12. PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA, PT Tunggal
13. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI), PT Tunggal
14. PENGERUKAN INDONESIA, PT Tunggal
15. POS INDONESIA, PT Terbuka
16. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM), PT Tunggal
17. VARUNA TIRTA PRAKASYA, PT Tunggal

VI. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

1. ADHI KARYA, PT Tunggal
2. AMARTA KARYA, PT Tunggal
3. BINA KARYA, PT Tunggal
4. BRANTAS ABIPRAYA, PT Tunggal
5. HUTAMA KARYA, PT Tunggal
6. INDAH KARYA, PT Tunggal
7. INDRA KARYA, PT Tunggal
8. ISTAKA KARYA, PT Tunggal
9. JASA MARGA, PT Tunggal
10. NINDYA KARYA, PT Tunggal
11. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT Tunggal
12. SARANA KARYA, PT Tunggal
13. VIRAMA KARYA, PT Tunggal
14. WASKITA KARYA, PT Tunggal
15. WIJAYA KARYA, PT Tunggal
16. YODYA KARYA, PT Terbuka

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

STATUS No. DEPARTEMEN/BUMN

KEPEMILIKAN

VII. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. ANEKA TAMBANG, PT Tunggal
2. KONSERVASI ENERGI ABADI, PT Tunggal
3. PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT Tunggal
4. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT Terbuka
5. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT Patungan
6. TAMBANG TIMAH, PT Patungan
7. FREEPORT INDONESIA, PT Patungan
8. UNINDO, PT 8) Tunggal

VIII. DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL, PT Tunggal
2. NATOUR, PT Tunggal
3. TWC BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO, P Tunggal
4. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (BTDC), PTT Tunggal

X. DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. INHUTANI I, PT Tunggal
2. INHUTANI II, PT Tunggal
3. INHUTANI III, PT Tunggal
4. INHUTANI IV, PT Tunggal
5. INHUTANI V, PT Tunggal
6. PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT Tunggal
7. PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT Tunggal
8. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT Tunggal
9. PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT Tunggal
10. PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT Tunggal
11. PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT Tunggal
12. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT Tunggal
13. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT Tunggal
14. PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT Tunggal
15. PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT Tunggal
16. PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT Tunggal
17. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT Tunggal
18. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT Tunggal
19. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT Patungan
20. SUCOFINDO, PT Tunggal

X. DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANA

1. ASURANSI ABRI, PT Tunggal
2. SURVEY UDARA, PT Tunggal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

STATUS No. DEPARTEMEN/BUMN

KEPEMILIKAN

XI. DEPARTEMEN KESEHATAN

1. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA, PT Tunggal
2. BIO FARMA, PT Tunggal
3. INDO FARMA, PT Tunggal
4. KIMIA FARMA, PT Tunggal

XII. DEPARTEMEN PENERANGAN

1. PRADNYA PARAMITA, PT Tunggal

XIII. DEPARTEMEN TENAGA KERJA

AMSOSTEK, PT Tunggal

XIV. DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PUSTAKA, PT Tunggal

XV. BADAN PENGELOLA INDUSTRI STRATEGIS

1. BARATA INDONESIA, PT 8) Tunggal
2. BOMA BISMA INDRA, PT 8) Tunggal
3. DAHANA, PT 8) Tunggal
4. INDUSTRI KERETA API, PT 8) Tunggal
5. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT 8) Tunggal

6. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

(IPTN), PT 8) Tunggal

1. KRAKATAU STEEL, PT 8) Tunggal
2. LEN INDUSTRI, PT 8) Tunggal
3. PAL INDONESIA, PT 8) Tunggal
4. PINDAD, PT 8) Tunggal

XVI. DIREKTORAT JENDERAL BATAN

BATAN TEKNOLOGI, PT Patungan

Keterangan:

1. PT Kerta Niaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998

dilikuidasi dan hasil likuidasi dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik

Indonesia pada PT Dharma Niaga (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa).

1. PT Mega …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. PT Mega Eltra sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 dijadikan

anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa).

1. PT Pantja Niaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 diajdikan

anak perusahaan PT Dharma Niaga (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa).

1. PT Perikanan Samudera Besar, PT Perikani dan PT Tirta Raya Mina sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 digabungkan ke dalam PT Usaha Mina

dengan nama baru PT perikanan Nusantara (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa).

1. PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 1998 akan digabungkan menjadi satu (pelaksanaannya menunggu

pendirian PERSERO baru).

1. Kepemilikan seluruh saham Negara Republik Indonesia pada PT Perhotelan dan

Perkantoran Indonesia dan PT Wisma Nusantara Internasional sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 dialihkan kepada PT Rajawali Nusindo

(pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).

1. Kepemilikan seluruh saham Negara Republik Indonesia pada PT Unindo sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 dialihkan kepada PT Perusahaan

Listrik Negara (pelaksanaannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa).

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 akan didirikan PERSERO

baru di bidang industri yang modalnya berasal dari pengalihan saham Negara

Republik Indonesia pada PT Barata Indonesia, PT Bosma Bisma Indra, PT Dahana,

PT Industri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi, PT Industri Pesawat Terbang

Nusantara, PT Krakatau Steel, PT LEN Industri, PT PAL Indonesia dan PT PINDAD

(Pendirian PERSERO dilakukan setelah ada persetujuan Anggaran Dasar, susunan

anggota Direksi dan Komisaris serta penetapan modal).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO