PERBANKAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

2. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

4. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;

5. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;

6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

7. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan;

8. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya

PRESIDEN

dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;

1. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan;

10.Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu;

11.Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal: dan pasar uang;

12.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;

13.Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

14.Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut;

15.Pihak Terafiliasi adalah:

• anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank;

PRESIDEN

• anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai;

• pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank;

16.Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan;

17.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

18.Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

19.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

PRESIDEN

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bagian Pertama Jenis Bank

(1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

• Bank Umum;

• Bank Perkreditan Rakyat.

(2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua Usahas Bank Umum

Usaha Bank Umum meliputi :

• menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

• memberikan kredit;

PRESIDEN

• menerbitkan surat pengakuan hutang;

• membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5. obligasi;

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

• memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

• menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

• menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

• menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

• melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

• melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

PRESIDEN

• membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

• melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m.menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

• melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

• melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

• melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

• melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

• bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

PRESIDEN

dana pensiun yang berlaku.

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara

tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititip

kan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Bank Umum dilarang:

• melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b dan huruf c;

• melakukan usaha perasuransian;

• melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

PRESIDEN

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

• pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;

• anggota dewan komisaris;

• anggota direksi;

• keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c; dan

• pejabat bank lainnya; serta

• perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepen tingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak

boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang

PRESIDEN

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan pro gram pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

• menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

• memberikan kredit;

• menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

• menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

PRESIDEN

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

• menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

• melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

• melakukan penyertaan modal;

• melakukan usaha perasuransian;

• melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Pertama Perizinan

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

PRESIDEN

(2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan

oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan tentang:

• susunan organisasi;

• permodalan;

• kepemilikan;

• keahlian di bidang perbankan;

• kelayakan rencana kerja; dan

• hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(4) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di

samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan.

(5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4), dengan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang di ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat

(5), dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (6), serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur:

• jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan;

• pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama;

• hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional.

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan

dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang dan perwakilan Bank Umum di luar

negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib

dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Umum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota

negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar

PRESIDEN

pertimbangan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang di luar ibukota negara, ibukota

propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank

Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor

perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin. Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Bentuk Hukum

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

• Perusahaan Perseroan (PERSERO);

• Perusahaan Daerah;

PRESIDEN

• Koperasi;

• Perseroan Terbatas.

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah

satu dari:

• Perusahaan Daerah;

• Koperasi;

• Perseroan Terbatas;

• Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank

yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

• Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

• Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

PRESIDEN

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di

Indonesia.

(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum

Indonesia dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli

saham Bank Umum melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas.

(4) Khusus bagi Bank Umum milik negara, emisi saham sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

Perubahan kepemilikan bank wajib:

• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(6), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26;

• dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib

terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank

dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

(3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(4) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya,

bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada

PRESIDEN

bank.

(5) Untuk kepentingan nasabah., bank menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala

keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan

kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik

secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam hal diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan makro,

dewan moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk :

• menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang diperlukan;

• melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank, dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

PRESIDEN

Jika dianggap perlu, Menteri dapat pula meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank atau meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dan Pasal 32 bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan

perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PRESIDEN

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

(1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank

diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri.

(2) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:

• melakukan tindakan agar:

1. pemegang saham menambah modal;

2. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;

3. bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

• mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia:

• keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau

• tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank;

PRESIDEN

Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

(4) Berdasarkan usul Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3), Menteri mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.

(5) Dalam hal direksi tidak melikuidasi bank sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4), Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

(1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank,

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.

(2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan

tenaga asing.

(2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank

tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula

bagi pihak terafiliasi.

(1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan

perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri

dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara

tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

PRESIDEN

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus

menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank

dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan' tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

PRESIDEN

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri

kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak

terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

PRESIDEN

banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan

sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai

memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat

(1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan

sengaja:

• membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

• menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

• mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

PRESIDEN

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan

sengaja:

• meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

• tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

PRESIDEN

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

adalah pelanggaran.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

PRESIDEN

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini :

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);

• Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);

• Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);

• Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);

• Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);

• Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75,

PRESIDEN

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875),

dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank

yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

(1) Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat

Undang- undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan

dengan ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

(3) Bank Perkreditan Rakyat yang telah mempunyai izin usaha pada

saat Undang-undang ini mulai berlaku, dan berkedudukan di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya, tetap dapat melanjutkan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat hingga dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum.

PRESIDEN

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-n undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

PRESIDEN

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

• Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja;

• Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);

• Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842),

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1992

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN