Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketangguhan, daya saing industri perbankan dan pembangunan ekonomi nasional pada sektor strategis serta mendukung program alih pengetahuan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor perbankan, diperlukan pengaturan yang adaptif dan seimbang atas penggunaan tenaga kerja asing;

b. bahwa untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia perbankan nasional diperlukan peningkatan pelaksanaan penugasan pegawai bank yang merupakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka pertukaran pegawai atau intra- corporate transferee; c.
bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan sudah tidak sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan kebutuhan industri perbankan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri. 3. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.

4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah tenaga kerja warga negara Indonesia.
6. Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan/sertifikasi, dan/atau pengalaman kerja.
7. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.
8. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
9. Pimpinan KCBLN adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin KCBLN.
10. Pemimpin KPBLN adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memimpin kantor perwakilan di Indonesia.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
12. Tenaga Ahli atau Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai.
13. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN TKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 (1) Bank atau KPBLN dapat menggunakan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank atau KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Bagian Kedua Jabatan, Bidang Tugas, dan Jangka Waktu

Paragraf 1 Jabatan yang Dapat Menggunakan TKA

Pasal 3 (1) Bank yang sahamnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat menggunakan TKA untuk jabatan: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; c. Pejabat Eksekutif;
d. jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus; dan/atau e. Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi KCBLN.

Pasal 4 (1) Bank yang sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria: a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing merupakan PSP Bank; atau
b. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank.
(3) Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan TKA untuk jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

Pasal 5 Dalam hal Bank menggunakan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bank wajib memenuhi ketentuan: a. mayoritas anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia; b. 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia; dan c. mayoritas Pejabat Eksekutif merupakan warga negara Indonesia.

Pasal 6 (1) Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris memenuhi persyaratan: a. dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; dan b. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia. (2) Bank wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pejabat Eksekutif memenuhi persyaratan: a. Kualifikasi Keahlian; b. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia; d. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada
pada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan e. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank. (3) KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Pemimpin KPBLN memenuhi persyaratan dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan. (4) Bank atau KPBLN wajib memastikan penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan memenuhi persyaratan: a. Kualifikasi Keahlian; dan b. tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 (1) KCBLN dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan:
a. Pimpinan KCBLN; dan/atau
b. Tenaga Ahli atau Konsultan. (2) Dalam hal KCBLN menggunakan TKA sebagai Pimpinan KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KCBLN wajib memenuhi ketentuan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Pimpinan KCBLN merupakan warga negara Indonesia.

(3) KPBLN dilarang menggunakan TKA selain untuk jabatan:
a. Pemimpin KPBLN; dan/atau
b. Tenaga Ahli atau Konsultan.

Paragraf 2 Bidang Tugas yang Dapat Menggunakan TKA

Pasal 8 (1) Bank atau KPBLN dapat menggunakan TKA pada bidang tugas: a. tresuri; b. manajemen risiko; c. teknologi informasi; d. kredit atau pembiayaan; e. hubungan investor; f. pemasaran; g. keuangan; dan/atau h. audit intern. (2) Bank atau KPBLN dilarang menggunakan TKA pada bidang tugas: a. personalia; dan b. kepatuhan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kantor di luar negeri yang dimiliki oleh Bank.

Paragraf 3 Jabatan dan Bidang Tugas Lainnya

Pasal 9 (1) Penggunaan TKA untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dan/atau bidang tugas selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan untuk kondisi tertentu sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan TKA oleh Bank kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (3) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan Bank; b. ketersediaan dan kemampuan TKI; c. pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari TKI untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

e. upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI di internal Bank; dan f. prinsip resiprositas.

Paragraf 4 Jangka Waktu Penggunaan TKA

Pasal 10 (1) Periode masa jabatan penggunaan TKA sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Periode masa jabatan penggunaan TKA untuk: a. Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus, dan Tenaga Ahli atau Konsultan; dan
b. jabatan dan/atau bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Dalam hal terdapat jeda waktu dalam penggunaan TKA oleh Bank atau KPBLN yang sama untuk jabatan dan bidang tugas yang sama, jangka waktu masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif. (4) Penghitungan jangka waktu secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika jeda waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak terakhir kali bekerja di Bank atau KPBLN. (5) Pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikuti jangka waktu dan tata cara persetujuan RPTKA yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 11 (1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (2),
ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 8
ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (3) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan/atau Pasal 8 ayat (2), KPBLN dikenai sanksi administratif

berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan/atau Pasal 8
ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (6) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TKA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12 (1) Bank yang akan menggunakan TKA wajib menyampaikan rencana penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rencana bisnis Bank. (2) Rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank. (3) Rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. alasan penggunaan TKA serta alasan tidak atau belum menggunakan TKI;
b. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan;
c. rencana jumlah kebutuhan;
d. jangka waktu penggunaan;
e. nama tenaga pendamping; dan
f. rencana program alih pengetahuan berupa:
1. rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan

2. rencana pelatihan oleh TKA. (4) Rencana program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat: a. rencana materi atau kompetensi yang akan dialihkan; b. rencana metode pelaksanaan; dan c. rencana waktu pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 13 (1) Perubahan terhadap rencana penggunaan TKA wajib dicantumkan dalam perubahan rencana bisnis Bank. (2) Penggunaan TKA yang tidak tercantum dalam perubahan rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyampaian perubahan rencana bisnis Bank, Bank wajib menyampaikan penggunaan TKA dalam perubahan rencana bisnis Bank. (4) Dalam hal penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyampaian perubahan rencana bisnis Bank, Bank wajib menyampaikan penggunaan TKA dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank. (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 14 (1) KPBLN yang akan menggunakan TKA wajib menyampaikan rencana penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rencana kerja KPBLN. (2) Ketentuan mengenai muatan rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan rencana program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan rencana penggunaan TKA dan rencana program alih pengetahuan dalam rencana kerja KPBLN. (3) KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Bagian Kedua Permohonan Persetujuan

Pasal 15 (1) Calon TKA yang akan menduduki jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum TKA menduduki jabatan. (2) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penggunaan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (3) Permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank atau KPBLN menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (4) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16 (1) Bank yang akan menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c dan/atau jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Pasal 9
ayat (1), Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa: a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm; b. fotokopi paspor yang masih berlaku; c. daftar riwayat hidup TKA; d. fotokopi bukti atau keterangan tentang Kualifikasi Keahlian; e. konsep kontrak kerja atau surat penugasan; f. rencana jangka waktu penggunaan TKA sesuai dengan yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank; g. rencana program alih pengetahuan tahunan selama TKA dimaksud dipekerjakan;

h. rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab TKA disertai alasan penggunaan TKA; dan i. contoh tanda tangan dan paraf. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen tambahan selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Permohonan persetujuan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank. (5) Permohonan persetujuan menggunakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Bank menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17 (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagai: a. Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
b. jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d; dan/atau c. jabatan dan/atau bidang tugas selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap. (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); b. wawancara atau klarifikasi terhadap calon TKA dalam hal diperlukan; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (3) Dalam hal permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penggunaan TKA kepada Bank.

(4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu penggunaan TKA dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam menetapkan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan: a. rencana program alih pengetahuan yang dicantumkan dalam rencana penggunaan TKA; b. prinsip resiprositas; c. kebutuhan dan karakteristik posisi jabatan; d. hasil analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen; e. hasil wawancara atau klarifikasi terhadap calon TKA; dan f. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan TKA pada Bank yang mengajukan permohonan. (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih singkat daripada jangka waktu yang diajukan oleh Bank dalam permohonan. (7) Dalam hal permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan tersebut secara tertulis kepada Bank.

Bagian Ketiga Pelaporan Pengangkatan TKA

Pasal 18 (1) Bank atau KPBLN wajib menginformasikan pengangkatan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah. (2) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Pasal 19 (1) Bank wajib menyampaikan laporan pengangkatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal pengangkatan efektif dengan melampirkan dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. fotokopi kontrak kerja;

b. salinan izin tinggal terbatas (ITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan c. fotokopi pengesahan RPTKA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (3) Penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20 (1) Bank wajib menyampaikan laporan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis Bank. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa: a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
b. fotokopi paspor;
c. riwayat hidup;
d. fotokopi kontrak kerja;
e. contoh tanda tangan dan paraf;
f. fotokopi bukti atau keterangan tentang Kualifikasi Keahlian;
g. salinan izin tinggal terbatas (ITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
h. fotokopi pengesahan RPTKA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan. (3) Penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21 (1) KPBLN wajib menyampaikan laporan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif.

(2) Ketentuan mengenai dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap dokumen pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan pada KPBLN. (3) Penyampaian laporan pengangkatan TKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan insidental sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (4) KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Program Alih Pengetahuan

Pasal 22 (1) Bank atau KPBLN yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan, wajib melaksanakan program alih pengetahuan. (2) Pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penunjukan tenaga pendamping dengan ketentuan paling sedikit: 1. 2 (dua) orang TKI di internal Bank sebagai tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang TKA; atau 2. 1 (satu) orang TKI di internal KPBLN sebagai tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang TKA; b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA kepada pegawai Bank atau KPBLN dalam jangka waktu penggunaan TKA dilakukan melalui: 1. seminar; 2. pelatihan (training); 3. kursus singkat; dan/atau 4. program alih pengetahuan lainnya, yang diselenggarakan secara daring dan/atau luring. (3) Selain pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA kepada pegawai Bank atau KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pelatihan atau pengajaran dapat diberikan kepada mahasiswa dan/atau masyarakat umum.

Pasal 23 Bank yang menggunakan TKA menugaskan TKI di internal Bank ke luar negeri untuk pengembangan kompetensi dan pertukaran talenta secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Penyampaian Laporan Realisasi

Pasal 24 (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan TKA yang dicantumkan dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada posisi data triwulan keempat. (2) Dalam hal terdapat penginian realisasi penggunaan TKA sebelum posisi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), laporan realisasi penggunaan TKA dicantumkan dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank pada posisi data triwulan terdekat.

Pasal 25 (1) Dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank wajib menyampaikan realisasi: a. penggunaan TKA berbasis kinerja; dan b. pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/atau Pasal 23.
(2) Laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama, jabatan, dan bidang tugas TKA; b. rincian tugas dan proyek strategis; c. indikator kinerja utama TKA; d. hasil evaluasi atas kinerja TKA; e. nama tenaga pendamping TKA; f. hasil evaluasi terhadap tenaga pendamping TKA; g. pendidikan atau pelatihan kepada tenaga pendamping TKA;
h. lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan; dan i. rencana TKI yang menggantikan. (3) Laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. nama, jabatan, dan bidang tugas TKA; b. waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan; c. jumlah peserta; d. jangka waktu kegiatan; e. materi kegiatan; f. dokumentasi kegiatan; g. nama, jabatan, dan bidang tugas dalam hal peserta merupakan pegawai Bank; h. kategori peserta dalam hal peserta bukan merupakan pegawai Bank; i. metode alih pengetahuan; j. tujuan alih pengetahuan; dan k. evaluasi.

Pasal 26 (1) KPBLN wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan mengenai muatan laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan muatan laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan laporan realisasi penggunaan TKA pada KPBLN. (3) Laporan realisasi penggunaan TKA pada KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pada posisi data triwulan keempat. (4) Laporan realisasi penggunaan TKA pada KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari:
a. laporan KPBLN terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum konvensional melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. laporan KPBLN terkait nasabah di Indonesia yang menerima pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya/garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (5) KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27 Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan evaluasi atas laporan realisasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) serta menetapkan tindak lanjut atas hasil evaluasi dimaksud.

Bagian Keenam Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 28 (1) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan lebih singkat dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan

sepanjang keseluruhan waktu bekerja di Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal Bank atau KPBLN yang menggunakan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan jangka waktunya lebih singkat dari 5 (lima) tahun, Bank atau KPBLN dapat mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sepanjang keseluruhan waktu bekerja di Bank atau KPBLN tidak lebih dari 5 (lima) tahun. (3) Permohonan perpanjangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam hal: a. TKA menunjukkan kinerja yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank; dan b. program alih pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (4) Perpanjangan penggunaan TKA yang diajukan oleh Bank atau KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan laporan realisasi penggunaan TKA yang disampaikan Bank atau KPBLN dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Pasal 29 (1) Dalam hal Bank atau KPBLN memerlukan tambahan waktu penggunaan TKA setelah jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bank atau KPBLN dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan: a. TKA menunjukkan kinerja yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank atau KPBLN; b. kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dan tidak tersedia di dalam negeri; dan c. pelaksanaan penugasan TKI di internal Bank ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23.

Pasal 30 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 29 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:

a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat, KCBLN, atau KPBLN yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak atau masa kerja TKA dengan menyertakan dokumen administrasi. (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. fotokopi paspor; b. fotokopi kontrak kerja atau surat penugasan; c. salinan izin tinggal terbatas (ITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. fotokopi pengesahan RPTKA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
e. laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan. (3) Dalam hal terdapat jeda waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat, KCBLN, atau KPBLN yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan fotokopi kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank terakhir. (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan alasan perpanjangan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian TKA

Pasal 31 (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Bank atau KPBLN memberhentikan TKA sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, dalam hal: a. informasi atau dokumen yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak benar atau palsu; b. TKA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
c. TKA, Bank, atau KPBLN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau d. TKA melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

(2) Bank atau KPBLN wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan TKA.

Pasal 32 Bank atau KPBLN melaporkan perjanjian kerja TKA yang diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 33 (1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (2), Bank dikenai sanksi administratif berupa penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (3) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (2), KPBLN dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34 Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Bank yang telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan masih menggunakan TKA, Bank tetap dapat melanjutkan penggunaan TKA sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; b. Bank yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme pemberian persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan; dan c. TKA yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan dan telah menjabat selama kurang dari 5 (lima) tahun pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dapat diperpanjang jangka waktu penggunaannya hingga mencapai batas waktu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua istilah “pemanfaatan TKA” yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus dimaknai sebagai istilah “penggunaan TKA” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 37 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6086), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM

I. UMUM Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan ketahanan (resilient) dan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, serta pembangunan ekonomi nasional pada sektor strategis dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan memiliki kewenangan untuk mengatur kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting Bank yang bersifat strategis dan berperan signifikan, mengingat Bank merupakan institusi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam menawarkan jasanya.
Dalam menghadapi era globalisasi, transformasi digital, dan dinamika pasar keuangan global, sektor perbankan nasional dituntut untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kapasitas inovasi. Salah satu strategi yang ditempuh oleh Bank yaitu memperkuat struktur permodalan, termasuk melalui masuknya investasi asing yang berpotensi membawa konsekuensi terhadap peningkatan penggunaan TKA di Bank. Di sisi lain, kompleksitas layanan perbankan yang terus berkembang menuntut keahlian tertentu yang dalam kondisi tertentu belum sepenuhnya tersedia pada TKI. Oleh karena itu, penggunaan TKA oleh Bank harus bersifat selektif, berbasis kebutuhan nyata, dan dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia Bank melalui skema alih pengetahuan (transfer of knowledge) yang terukur dan terencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan penggunaan TKA tidak hanya memperhatikan aspek jabatan dan/atau bidang tugas serta jangka waktu penggunaannya, tetapi juga turut mempertimbangkan sejauh mana Bank melaksanakan penugasan pegawai yang merupakan TKI ke luar

negeri. Mekanisme ini, antara lain melalui program pertukaran pegawai atau intra-corporate transferee, diharapkan dapat mempercepat alih pengetahuan, memperluas wawasan internasional, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia perbankan nasional. Pengaturan ini sekaligus dimaksudkan untuk mendorong Bank agar tidak hanya mengandalkan TKA, melainkan juga secara konsisten melaksanakan program peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas TKI yang bekerja sebagai pegawai Bank. Dengan demikian, keberadaan TKA benar-benar memberikan nilai tambah melalui alih pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia Bank di tingkat global. Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterbukaan ekonomi, serta memastikan bahwa penggunaan TKA dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan mendukung terwujudnya industri perbankan yang sehat, efisien, berketahanan (resilient) dan berdaya saing global. Selain itu, peraturan ini juga sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dimana tidak ada lagi ketentuan pelaksana atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini karena telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Secara umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat materi pokok, antara lain mengenai prinsip penggunaan TKA dan tata cara penggunaan TKA. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan ketentuan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Kepemilikan saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih merupakan saham yang tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain: 1. keahlian untuk pengembangan sistem, teknologi, dan inovasi perbankan; dan 2. keahlian yang membutuhkan pemahaman bahasa, budaya, dan sistem hukum dari negara tertentu guna melayani nasabah asing dengan efektif.

Huruf e Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan perorangan di luar struktur organisasi Bank yang memerlukan kemampuan teknis tertentu dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu serta bertujuan untuk membantu Bank dalam menangani permasalahan operasional baru atau permasalahan yang belum dapat diatasi sendiri oleh Bank. Tenaga Ahli atau Konsultan hanya bertanggung jawab dalam memberikan pendapat maupun melakukan pekerjaan tertentu untuk Bank dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang dinyatakan Bank sebagai PSP atau melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
Unsur Pengendalian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan huruf a.
Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank beserta komposisinya.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Huruf b Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Kualifikasi Keahlian antara lain ditunjukkan dengan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian.

Huruf b Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Huruf c Pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengenai penggunaan TKA.

Huruf d Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan struktur organisasi Bank.

Huruf e Bagi KCBLN, yang dimaksud dengan “kantor pusat Bank” adalah kantor yang menjadi induk operasional Bank tersebut di Indonesia. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a Lihat penjelasan ayat (2) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (2) huruf b.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bidang tugas" adalah ruang lingkup pekerjaan atau fungsi tertentu dalam sektor perbankan sesuai dengan Kualifikasi Keahlian, jabatan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Bank. Klasifikasi bidang tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Huruf a Bidang tugas tresuri antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan liabilitas Bank, termasuk pengelolaan transaksi keuangan lintas negara (tresuri internasional) serta produk derivatif dan lindung nilai. Huruf b Bidang tugas manajemen risiko antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko, seperti quantitative risk modelling, model risiko, stress testing, dan manajemen risiko yang sejalan dengan standar internasional dalam peningkatan resilience Bank terhadap volatilitas pasar global. Huruf c Bidang tugas teknologi informasi antara lain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi transaksi perbankan, keamanan siber, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan dan sistem, perencanaan serta reengineering proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan,

serta pengelolaan produk-produk perbankan elektronik dengan menggunakan sarana teknologi informasi, termasuk digital banking, financial technology, artificial intelligence, cloud computing, dan big data analytics. Huruf d Bidang tugas kredit atau pembiayaan meliputi tugas yang berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank, termasuk pengembangan kredit atau pembiayaan pada sektor khusus yang bersifat strategis, antara lain pada energi terbarukan, ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta pembiayaan yang dapat mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan dan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor perbankan. Huruf e Bidang tugas hubungan investor meliputi kegiatan yang berkaitan antara lain pengembangan strategi dan upaya untuk membangun serta memelihara hubungan yang efektif dan berkesinambungan dengan investor domestik dan internasional untuk memperluas sumber pendanaan dan peluang bisnis Bank, memperkuat hubungan bisnis lintas negara, dan memperluas jaringan internasional Bank. Huruf f Bidang tugas pemasaran meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bidang tugas pemasaran termasuk kegiatan pengembangan produk, penentuan harga, promosi, dan distribusi, contohnya kegiatan wealth management. Huruf g Bidang tugas keuangan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan. Huruf h Bidang tugas audit intern meliputi kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor di luar negeri yang dimiliki oleh Bank” adalah kantor di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Contoh:

Bank “A” yang memiliki kantor cabang di luar negeri diperkenankan mempekerjakan pegawai yang bukan

merupakan warga negara Indonesia pada bidang tugas personalia dan kepatuhan pada kantor cabang dimaksud.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain: a. jika Bank tidak menggunakan TKA, Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan; dan
b. TKI yang ada dinilai belum dapat memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian TKI di internal Bank mencakup pelaksanaan program pengembangan kompetensi melalui penugasan pegawai TKI ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Huruf f Prinsip resiprositas memperhatikan pertukaran pegawai dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia perbankan nasional dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang dikirim ke luar negeri (intra- corporate transferee) pada Bank.

Pasal 10

Ayat (1) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif” adalah bahwa seluruh periode penggunaan TKA pada jabatan dan/atau bidang tugas yang sama oleh Bank atau KPBLN yang sama tetap diperhitungkan secara keseluruhan, meskipun terdapat masa jeda atau terputusnya hubungan kerja di antara periode penugasan tersebut.
Contoh: TKA atas nama "Rose" di Bank BCD dengan jabatan Pejabat Eksekutif pada bidang teknologi informasi telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja di
Indonesia selama 2 (dua) tahun dan telah kembali ke negara asal setelah proyek pengembangan teknologi informasi di Bank

BCD telah selesai. Setelah 1 (satu) tahun, Bank BCD berencana mengembangkan kembali teknologi informasi dan menggunakan TKA pada jabatan dan bidang tugas yang sama, untuk itu TKA "Rose" dapat diajukan kembali ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan TKA dengan sisa jangka waktu maksimal selama 3 (tiga) tahun. Sehingga, secara kumulatif TKA "Rose" bekerja pada Bank BCD selama 5 (lima) tahun.
Namun demikian, apabila TKA atas nama "Rose" dipekerjakan kembali dengan jabatan Pejabat Eksekutif pada bidang tugas lain maka pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan dianggap sebagai pengajuan baru, sehingga jangka waktu bekerja tidak dihitung secara kumulatif.

Ayat (4)

Contoh: TKA atas nama "Jennie" dengan jabatan Pejabat Eksekutif telah bekerja selama 3 (tiga) tahun (sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023) di Bank PQR. Selanjutnya, Bank PQR akan mempekerjakan kembali TKA dimaksud pada bulan Maret tahun 2026, mengingat jeda waktu penggunaan TKA dimaksud sudah berlalu 3 (tiga) tahun maka tidak berlaku perhitungan jangka waktu secara kumulatif. Ayat (5) RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Jangka waktu dan tata cara persetujuan RPTKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah laporan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank. Ayat (3) Huruf a Alasan penggunaan TKA serta alasan tidak atau belum menggunakan TKI disertai dengan uraian usaha yang telah dilakukan oleh Bank untuk mencari, mengembangkan, atau mempersiapkan TKI dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas. Ayat (4) Rencana program alih pengetahuan (transfer of knowledge) yang dapat mencakup rencana penugasan pegawai TKI ke luar negeri. Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana kerja KPBLN” adalah rencana kerja KPBLN sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Tata cara permohonan pengesahan RPTKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Yang dimaksud dengan “surat penugasan” adalah surat penugasan kerja dari kantor pusat, kantor cabang, atau

kantor perwakilan yang berkedudukan di luar negeri kepada TKA untuk melaksanakan penugasan pada Bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas. Ayat (3) Dokumen tambahan diperlukan untuk analisis dan/atau penilaian lebih lanjut atas permohonan persetujuan penggunaan TKA. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (3).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip resiprositas” lihat penjelasan Pasal 9 ayat (3) huruf f.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud “pengangkatan efektif” adalah tanggal Bank menyatakan TKA efektif bekerja setelah diterbitkannya seluruh izin kerja dan izin tinggal oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Pendampingan TKA lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan TKA yang didampingi.

Huruf b Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping dapat: 1. diberikan langsung oleh TKA; dan/atau
2. diberikan melalui lembaga pendidikan internal maupun eksternal.

Huruf c Selain memberikan pelatihan atau pengajaran kepada pegawai Bank atau KPBLN, Bank atau KPBLN dapat memberikan pelatihan atau pengajaran kepada masyarakat umum.

Ayat (3) Pelatihan atau pengajaran oleh TKA kepada mahasiswa dan/atau masyarakat umum dapat berupa kuliah umum dan bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 23 Penugasan pegawai TKI di internal Bank ke luar negeri antara lain berupa:
a. pertukaran pegawai (intra-corporate transferee); dan
b. detasering (secondment),
di kantor pusat, kantor cabang di luar negeri, entitas anak dari kantor pusat, atau pada lembaga lain.
Penugasan berupa detasering (secondment) ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c Indikator kinerja utama TKA dikenal dengan istilah Key Performance Indicator (KPI).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i Rencana TKI yang menggantikan dikenal dengan istilah succession plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 Ayat (1) Contoh: Bank XYZ menggunakan TKA atas nama “Michael” sebagai Pejabat Eksekutif dan telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Setelah jangka waktu dimaksud hampir berakhir, Bank XYZ dapat mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA atas nama “Michael” karena masih terdapat sisa jangka waktu 2 (dua) tahun hingga batas maksimum 5 (lima) tahun. Ayat (2) Contoh: Bank PQR menggunakan TKA atas nama “Steven” sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan yang pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Steven telah tercantum dalam rencana penggunaan TKA pada rencana bisnis Bank PQR dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Bank PQR dapat mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan TKA karena masih terdapat sisa jangka waktu 3 (tiga) tahun hingga batas maksimum 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “kebutuhan kompetensi yang sangat spesifik dan tidak tersedia di dalam negeri” adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh TKA serta tidak atau belum dapat digantikan oleh TKI. Kompetensi tersebut antara lain: 1. penguasaan sistem, proses, atau metodologi kerja tertentu yang bersifat internal dan belum umum diadopsi di Indonesia; dan/atau 2. penguasaan bahasa dan/atau budaya asing tertentu yang secara langsung mendukung operasional dan strategi ekspansi bisnis internasional Bank, termasuk menjalin komunikasi dengan kantor pusat, afiliasi, mitra luar negeri, maupun calon nasabah asing.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas. Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan urgensi penggunaan TKA terhadap kelangsungan bisnis Bank.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙