Peraturan OJK No. 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum - JDIH BPK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa
untuk
mendukung
terciptanya
sistem
perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing,
serta mampu memberikan kontribusi terhadap
pembangunan
ekonomi
nasional,
diperlukan
perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan
berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis
bank dengan pendekatan berbasis risiko;
b.
bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis
dengan
perkembangan
peraturan
perundang-
undangan yang berkaitan dengan rencana bisnis
bank,
mengakomodasi
perkembangan
teknologi
informasi,
mengelola
peningkatan
kompleksitas
kegiatan usaha, serta menyusun perencanaan yang
lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam
menghadapi dinamika lingkungan usaha, diperlukan
pembaruan pengaturan mengenai rencana bisnis
bank sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis
Bank perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri. 3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun dan jangka menengah selama 3 (tiga) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan
pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan
manajemen risiko.
4.
Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari
direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai
dengan periode tertentu.
5.
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan
dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan
yang dilakukan oleh dewan komisaris Bank terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode
tertentu.
6.
Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank
untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan
tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum
perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan
pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang
bagi KCBLN.
7.
Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas
melakukan
pengawasan
secara
umum
dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan
hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk
untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
BAB II
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS
Pasal 2
(1)
Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis
setiap tahun.
(2)
Dalam
menyusun
Rencana
Bisnis
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:
a.
faktor
eksternal
dan
internal
yang
dapat
memengaruhi kelangsungan usaha Bank;
b.
prinsip kehati-hatian;
c.
penerapan tata kelola dan manajemen risiko; dan
d.
asas perbankan yang sehat.
(3)
Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit
usaha syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memuat rencana bisnis khusus
untuk unit usaha syariah yang merupakan satu
kesatuan
dengan
Rencana
Bisnis
bank
umum
konvensional.
(4)
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris.
(5)
Bagi
bank
umum
syariah
dan
bank
umum
konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dewan
pengawas syariah wajib memberikan opini atas
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)
Bank wajib memastikan keselarasan antara arah dan
kebijakan yang disusun dalam Rencana Bisnis dengan
rencana Bank yang bersifat strategis.
(7)
Rencana Bank yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a.
rencana korporasi;
b.
rencana strategis teknologi informasi;
c.
rencana aksi keuangan berkelanjutan; dan
d.
rencana Bank yang bersifat strategis lainnya.
Pasal 3
(1)
Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara
efektif.
(2)
Pelaksanaan
Rencana
Bisnis
secara
efektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika antara
realisasi dan Rencana Bisnis:
a.
tidak terdapat deviasi;
b.
terdapat deviasi tidak material; atau
c.
terdapat deviasi material, namun Bank telah
melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya
yang disertai dengan penjelasan memadai dan
dapat diterima.
(3)
Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis
kepada:
a.
pemegang saham Bank; dan
b.
seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
Pasal 4 Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
Pasal 5
(1)
Bank
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan/atau
Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis.
(2)
Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 4, Bank
dikenai sanksi administratif berupa:
a.
larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
b.
pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c.
larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
d.
larangan
melakukan
kegiatan
usaha
baru;
dan/atau
e.
penurunan tingkat kesehatan Bank.
(3)
Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau
anggota dewan pengawas syariah dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga
jasa keuangan.
BAB III
CAKUPAN RENCANA BISNIS
Pasal 6
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
ringkasan eksekutif;
b.
kebijakan dan strategi manajemen;
c.
penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja
Bank;
d.
proyeksi laporan keuangan;
e.
proyeksi rasio dan proyeksi rasio tertentu lainnya;
f.
rencana pendanaan;
g.
rencana penyediaan dana;
h.
rencana penyertaan modal dan rencana divestasi;
i.
rencana permodalan;
j.
rencana pengembangan infrastruktur organisasi;
k.
rencana strategis penyelenggaraan produk;
l.
rencana pengembangan dan perubahan jaringan
kantor; dan
m.
informasi lain.
Pasal 7
Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a paling sedikit memuat:
a.
visi dan misi Bank;
b.
arah kebijakan Bank;
c.
langkah strategis yang akan ditempuh Bank;
d.
indikator keuangan utama;
e.
target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka
menengah; dan
f.
pernyataan Bank bahwa Rencana Bisnis yang telah
disusun sejalan dengan risk appetite, risk tolerance, dan
risk bearing capacity Bank.
Pasal 8
Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat:
a.
analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan
usaha;
b.
kebijakan manajemen;
c.
kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan;
d.
strategi pengembangan bisnis;
e.
strategi pengembangan sumber daya manusia dan
kebijakan remunerasi; dan
f.
strategi dan kebijakan:
1.
pembagian dividen, bagi Bank selain KCBLN; atau
2.
penarikan dana atau repatriasi keuntungan, bagi
KCBLN.
Pasal 9 Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat: a. penerapan manajemen risiko dan penilaian profil risiko untuk seluruh risiko;
b.
penerapan tata kelola yang baik;
c.
kinerja keuangan paling sedikit dari aspek permodalan
dan rentabilitas;
d.
realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada
usaha mikro, kecil, dan menengah;
e.
suku bunga, bagi bank umum konvensional; dan
f.
penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bagi
bank umum syariah dan bank umum konvensional
yang memiliki unit usaha syariah.
Pasal 10
Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat:
a.
asumsi makro dan mikro yang digunakan;
b.
posisi keuangan/neraca;
c.
laba rugi; dan
d.
komitmen dan kontinjensi.
Pasal 11
Proyeksi
rasio
dan
proyeksi
rasio
tertentu
lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit
memuat:
a.
proyeksi rasio keuangan pokok; dan
b.
proyeksi rasio tertentu lainnya.
Pasal 12
Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf f paling sedikit memuat:
a.
rencana penghimpunan dana pihak ketiga;
b.
rencana penerbitan surat berharga; dan
c.
rencana pendanaan lainnya.
Pasal 13
Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf g paling sedikit memuat:
a.
rencana penyediaan dana kepada pihak terkait;
b.
rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada
debitur inti;
c.
rencana
pemberian
kredit
atau
pembiayaan
berdasarkan kegiatan usaha tertentu;
d.
rencana
pemberian
kredit
atau
pembiayaan
berdasarkan:
1.
lapangan usaha;
2.
jenis penggunaan;
3.
provinsi; dan
4.
jenis akad, khusus untuk bank umum syariah dan
bank umum konvensional yang memiliki unit
usaha syariah;
e.
rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada
usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan:
1.
lapangan usaha;
2.
jenis penggunaan; dan
3.
provinsi;
f.
rencana pemberian kredit atau pembiayaan ekspor
impor;
g.
rencana pemberian kredit usaha rakyat;
h.
rencana pemberian kredit atau pembiayaan lain, selain
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf g, termasuk pemberian kredit atau pembiayaan
dalam rangka mendukung perekonomian nasional;
i.
rencana
penanaman
dana
dalam
bentuk
surat
berharga; dan
j.
rencana penyediaan dana lain.
Pasal 14
(1)
Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit memuat:
a.
nama perusahaan, termasuk bidang usaha;
b.
tujuan penyertaan modal;
c.
proyeksi penyertaan modal; dan
d.
persentase
kepemilikan,
termasuk
aspek
pengendalian.
(2)
Ketentuan rencana penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyertaan
modal hasil pemisahan unit usaha syariah dari bank
umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
(3)
Rencana divestasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf h paling sedikit memuat:
a.
nama perusahaan, termasuk bidang usaha;
b.
alasan dilakukannya divestasi;
c.
persentase saham yang akan didivestasikan;
d.
perkiraan jumlah dana yang diperoleh dari
divestasi; dan
e.
analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank.
Pasal 15
Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf i paling sedikit memuat:
a.
proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal
minimum; dan
b.
rencana:
1.
perubahan modal, bagi Bank selain KCBLN; dan
2.
perubahan dana usaha, bagi KCBLN.
Pasal 16
Rencana
pengembangan
infrastruktur
organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling sedikit
memuat:
a.
rencana pengembangan organisasi;
b.
rencana pengembangan sistem informasi manajemen;
c.
rencana pengembangan sumber daya manusia;
d.
rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
e.
rencana penggunaan tenaga alih daya.
Pasal 17
Rencana strategis penyelenggaraan produk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit memuat:
a.
fokus pengembangan produk Bank; dan
b.
hasil analisis produk Bank.
Pasal 18
Rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l paling sedikit
memuat rencana:
a.
pembukaan;
b.
pemindahan;
c.
penutupan; dan
d.
perubahan status,
jaringan kantor.
Pasal 19 Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Bank.
Pasal 20 Ketentuan mengenai rincian muatan dan tata cara penyusunan Rencana Bisnis ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IV
PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, PENYESUAIAN,
DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS
Pasal 21
(1)
Bank
wajib
menyampaikan
Rencana
Bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30
November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
(2)
Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi
atau
memberikan
penjelasan
yang
menyeluruh
mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank.
Pasal 22
(1)
Dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang
secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional
dan/atau memengaruhi kinerja Bank, Bank dapat
melakukan
perubahan
terhadap
Rencana
Bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)
Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.
(3)
Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 20 (dua puluh)
hari kerja setelah tanggal penyampaian perubahan
Rencana Bisnis.
(4)
Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap
perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan dapat meminta Bank untuk
melakukan presentasi atau memberikan penjelasan
yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis
yang disampaikan oleh Bank.
Pasal 23 Bank yang akan melakukan perubahan terhadap rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d wajib mencantumkan perubahan tersebut dalam perubahan Rencana Bisnis.
Pasal 24 (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan/atau perubahan Rencana Bisnis yang telah disampaikan oleh Bank. (2) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan/atau perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 25
(1)
Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana
Bisnis secara triwulanan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan dimaksud
berakhir.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.
pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan
antara rencana dan realisasi untuk seluruh
cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;
b.
penjelasan mengenai penyebab dan kendala
terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi
Rencana Bisnis;
c.
upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan
untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana
Bisnis; dan
d.
informasi lain.
(4)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditandatangani oleh direktur utama Bank.
(5)
Dalam hal direktur utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berhalangan, laporan ditandatangani oleh
anggota Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
anggaran dasar Bank.
(6)
Ketentuan mengenai rincian Laporan Realisasi Rencana
Bisnis ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 26
(1)
Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis secara semesteran.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud
berakhir.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.
hasil analisis atau identifikasi serta pendapat
Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi;
b.
langkah
pengawasan
yang
telah
dan
akan
ditempuh oleh Dewan Komisaris dalam proses
pengawasan Rencana Bisnis; dan
c.
informasi lain.
(4)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditandatangani oleh komisaris utama Bank.
(5)
Dalam hal komisaris utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berhalangan, laporan ditandatangani oleh
anggota Dewan Komisaris Bank yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau anggaran dasar Bank.
(6)
Ketentuan mengenai rincian Laporan Pengawasan
Rencana
Bisnis
ditetapkan
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan.
Pasal 27 Bank menyampaikan: a. Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); b. perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); c. penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); d. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan e. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 28
(1)
Bank yang tidak menyampaikan:
a.
Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1);
b.
Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan
c.
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),
sampai dengan batas waktu penyampaian, dikenai
sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum
melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Bank
yang
terlambat
memenuhi
kewajiban
penyampaian
penyesuaian
Rencana
Bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai
sanksi
administratif
berupa
denda
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari
kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah).
(3) Dalam hal Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) namun berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis tersebut tidak lengkap dan tidak akurat, Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Bank yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
Pasal 29
(1)
Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), namun
dinilai tidak sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa
Keuangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis.
(2)
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Bank
tidak
menyampaikan
perbaikan
penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2), Bank dikenai denda sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)
Bank
yang
telah
dikenai
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib
menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis.
Pasal 30 Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31 Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.
Pasal 32 (1) Bank menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Rencana Bisnis tahun 2028. (2) Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulan kesatu tahun 2028.
(3) Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester kesatu tahun 2028.
Pasal 33
(1)
Bank menyampaikan:
a.
Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis
tahun 2027;
b.
Laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulanan
tahun 2027; dan
c.
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semesteran
tahun 2027,
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
(2)
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai
sanksi
sesuai
dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana
Bisnis Bank.
(3)
Bank menyampaikan:
a.
rencana divestasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3); dan
b.
rencana perubahan dana usaha, bagi KCBLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
angka 2,
untuk Rencana Bisnis tahun 2027 pada cakupan
“informasi lainnya” sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang
Rencana Bisnis Bank.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2026
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FRIDERICA WIDYASARI DEWI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM
I.
UMUM
Dalam rangka mendukung terciptanya sistem perbankan yang
sehat, stabil, dan berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi
terhadap pembangunan ekonomi nasional, diperlukan perencanaan
strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan
Rencana Bisnis. Rencana Bisnis memiliki peran penting sebagai
pedoman bagi Bank dalam menetapkan arah kebijakan, strategi
pengembangan usaha, serta sasaran kinerja yang dilaksanakan sesuai
dengan kemampuan, kapasitas permodalan, serta model bisnis Bank,
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan tata
kelola yang baik, dan penerapan manajemen risiko.
Seiring dengan perkembangan industri perbankan yang semakin
dinamis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
peningkatan kompleksitas kegiatan usaha, Bank dituntut untuk
melakukan
pembaruan
terhadap
arah
kebijakan,
strategi
pengembangan bisnis, sasaran strategis, serta nilai perusahaan yang
dituangkan dalam Rencana Bisnis. Perkembangan teknologi informasi di
industri perbankan juga mendorong perubahan model bisnis Bank
dalam memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan
kebutuhan nasabah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan
Bank untuk melakukan inovasi produk serta meningkatkan efisiensi
proses bisnis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Rencana Bisnis
perlu mengakomodasi rencana transformasi digital agar Bank mampu
beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menghadapi persaingan di
sektor jasa keuangan, serta mengelola risiko yang timbul dari
pemanfaatan teknologi tersebut.
Di sisi lain, kompleksitas kegiatan usaha Bank terus meningkat
seiring dengan diversifikasi produk, pengembangan model bisnis yang
berbasis kemitraan, serta keterlibatan industri perbankan dalam
ekosistem keuangan yang semakin luas. Kondisi tersebut memerlukan
perencanaan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berbasis
manajemen risiko yang memadai, sehingga pengembangan usaha Bank
tetap selaras dengan kapasitas permodalan, tata kelola, serta profil risiko
yang dimiliki. Dalam lingkungan usaha yang terus berubah, Bank juga
memerlukan Rencana Bisnis yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan
agar mampu menyesuaikan arah strateginya secara cepat sesuai dengan
perkembangan kondisi internal maupun eksternal dengan tetap
memperhatikan skala usaha, kompleksitas kegiatan usaha, dan
karakteristik strategi atau fokus bisnis masing-masing Bank.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan
telah menerbitkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan Rencana
Bisnis, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank
umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum
syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha
syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan
produk bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penerapan tata kelola bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi
informasi oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha
syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi
keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan, dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum
melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penerbitan berbagai
regulasi tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam
proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis agar terdapat
keselarasan antara rencana strategis Bank dengan kewajiban regulasi
yang berlaku, sehingga target yang ditetapkan oleh Bank dapat
dilaksanakan secara konsisten dan terukur.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan
mengenai Rencana Bisnis untuk memastikan bahwa Bank mampu
mengakomodasi
perkembangan
teknologi
informasi,
mengelola
peningkatan
kompleksitas
kegiatan
usaha,
serta
menyusun
perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam
menghadapi dinamika lingkungan usaha.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis secara realistis”
adalah Rencana Bisnis yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan terdapat target waktu pencapaian yang jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain
kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik,
serta teknologi.
Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain
kondisi
keuangan,
manajemen,
risk
appetite,
risk
tolerance,
risk
bearing
capacity,
dan
kemampuan
infrastruktur lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dewan pengawas syariah” adalah
dewan pengawas syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
Ayat (6)
Keselarasan antara arah dan kebijakan Rencana Bisnis dengan
rencana Bank yang bersifat strategis antara lain dimaksudkan
agar Rencana Bisnis yang disusun Bank tidak berdiri sendiri,
melainkan
selaras
dan
konsisten
dengan
dokumen
perencanaan lain yang bersifat strategis. Dengan demikian,
Rencana Bisnis memuat informasi yang komprehensif,
realistis, terintegrasi, konsisten dan tidak saling bertentangan
dengan arah pengembangan Bank jangka panjang, kesiapan
teknologi informasi, dan prinsip keberlanjutan.
Ayat (7)
Huruf a
Rencana korporasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.
Huruf b
Rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.
Huruf c
Rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan,
emiten, dan perusahaan publik.
Huruf d
Rencana Bank yang bersifat strategis lainnya sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “terdapat deviasi tidak material”
adalah selisih antara rencana dengan realisasinya tidak
berdampak signifikan terhadap kinerja, profil risiko,
dan/atau kondisi keuangan Bank.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “terdapat deviasi material” adalah
selisih antara rencana dengan realisasinya berpotensi
berdampak terhadap kinerja, profil risiko, dan/atau
kondisi keuangan Bank.
Ayat (3)
Huruf a
Komunikasi Rencana Bisnis kepada pemegang saham
Bank dilakukan antara lain melalui rapat umum
pemegang saham.
Huruf b
Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang
organisasi yang ada pada Bank dilakukan antara lain
melalui pertemuan, surat elektronik, dan media lain yang
ditetapkan oleh Bank, dengan tujuan agar kebijakan dan
pelaksanaan Rencana Bisnis oleh semua pihak yang
terlibat sejalan dengan visi dan misi Bank.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Arah kebijakan Bank antara lain memuat informasi mengenai
arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan
dilakukan Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun
dan jangka menengah selama 3 (tiga) tahun.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank
posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan
Rencana Bisnis dan proyeksi permodalan, rentabilitas,
penilaian risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan
risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan
lainnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
dilakukan terhadap industri dan/atau kelompok usaha,
disertai penjelasan mengenai permasalahan dan hambatan
yang dihadapi Bank.
Huruf b
Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi
umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam
pengembangan usaha Bank pada waktu yang akan datang,
antara lain:
- rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi, serta kelompok usaha Bank;
- arah strategis konglomerasi keuangan bagi Bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan dan/atau anggota konglomerasi keuangan, arah strategis kelompok usaha Bank bagi Bank yang merupakan perusahaan induk dan/atau anggota kelompok usaha Bank, dan arah strategis Bank yang ditunjuk sebagai entitas koordinator dan/atau anggota dalam grup keuangan, termasuk rencana pelaksanaan sinergi; dan
- arah pengembangan bank umum konvensional terhadap
bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dimiliki
bank umum konvensional, termasuk strategi bank umum
konvensional untuk mencapai target pangsa pasar aset
bank umum syariah atau unit usaha syariah yang
dimiliki, terhadap aset bank umum konvensional.
Huruf c
Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank serta mitigasi risiko dan upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
Huruf d
Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis meliputi informasi langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank secara individu yang telah ditetapkan, antara lain: - penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
- rencana
pengembangan
teknologi
informasi
dan
digitalisasi perbankan, seperti:
a)
rencana
pemenuhan
persyaratan
bagi
bank
berbadan hukum Indonesia yang bertransformasi
menjadi bank digital sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b)
rencana model bisnis yang akan digunakan berupa
channeling, executing, dan/atau joint financing;
c) rencana kerja sama dengan mitra dalam rangka pengembangan ekosistem keuangan digital yang bersifat strategis dan material terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital Bank, dengan memperhatikan tingkat risiko dan signifikansi kerja sama tersebut terhadap kegiatan usaha Bank, termasuk dalam rangka pendanaan dan penyediaan dana; dan/atau d) rencana investasi di bidang teknologi informasi, termasuk infrastruktur teknologi informasi dalam rangka ketahanan dan keamanan siber sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank
umum dan ketentuan mengenai ketahanan dan
keamanan siber bagi bank umum;
3.
rencana pengembangan bisnis Bank setiap segmentasi
sesuai kebijakan internal Bank, dari sisi pendanaan dan
penyediaan dana;
4.
strategi Bank dalam memberikan kemudahan akses
pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil,
dan menengah; dan
5.
strategi Bank yang merupakan perusahaan induk
konglomerasi keuangan dalam melakukan kerja sama
pengembangan bisnis dengan lembaga jasa keuangan
anggota konglomerasi keuangan yang sama sesuai dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
konglomerasi
keuangan
dan
perusahaan
induk
konglomerasi keuangan.
Huruf e
Uraian mengenai strategi pengembangan sumber daya
manusia dan kebijakan remunerasi antara lain informasi
mengenai kebijakan umum Bank secara individu yang
mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, tunjangan, dan
fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris,
Direksi, dewan pengawas syariah, termasuk kepada pegawai.
Huruf f
Angka 1
Uraian mengenai strategi dan kebijakan pembagian
dividen, bagi Bank selain KCBLN, antara lain informasi
mengenai kebijakan umum Bank secara individu yang
mengatur pembagian dividen sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola
bagi bank umum.
Angka 2
Uraian mengenai strategi dan kebijakan penarikan dana
atau repatriasi keuntungan, bagi KCBLN, antara lain
informasi mengenai kebijakan umum KCBLN yang
mengatur kebijakan penarikan dana atau repatriasi
keuntungan.
Pasal 9
Huruf a
Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi
evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko, termasuk:
1.
risiko yang berkaitan dengan keamanan siber untuk
periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada
saat penyusunan Rencana Bisnis; dan
2.
penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan
terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata
pemusnah massal serta transaksi intragrup.
Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi
penilaian Bank mengenai tingkat dan tren seluruh eksposur
risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha
syariah.
Huruf b
Uraian mengenai penerapan tata kelola yang baik meliputi
evaluasi dan hasil penerapan tata kelola, termasuk:
1.
pembagian dividen yang mencakup dividen interim, bagi
Bank selain KCBLN; atau
2.
penarikan dana atau repatriasi keuntungan, bagi KCBLN,
untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada
saat penyusunan Rencana Bisnis.
Penerapan tata kelola yang baik dilaksanakan sesuai dengan:
1.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
tata kelola bagi bank umum;
2.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah; dan
3.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
pedoman tata kelola perusahaan terbuka, bagi Bank yang
merupakan emiten atau perusahaan publik.
Huruf c
Uraian mengenai kinerja keuangan dari aspek permodalan dan
rentabilitas meliputi informasi mengenai kondisi permodalan
dan rentabilitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif,
termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (jika ada) dalam
rangka memperbaiki kinerja Bank sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan
bank umum.
Huruf d
Uraian mengenai realisasi pemberian kredit atau pembiayaan
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ini mencerminkan
peranan Bank dalam mendukung perkembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah. Yang dimaksud dengan “usaha mikro,
kecil, dan menengah” adalah usaha mikro, kecil, dan
menengah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro,
kecil, dan menengah, termasuk yang dilakukan secara
kemitraan.
Huruf e
Uraian mengenai suku bunga meliputi suku bunga dasar
kredit, suku bunga kredit, dan suku bunga dana pihak ketiga
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar,
dan tingkat inflasi. Sebagai salah satu referensi dalam
menyusun Rencana Bisnis, Bank dapat melihat indikator
makro yang tersedia pada publikasi otoritas yang berwenang.
Asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar Bank dan
pertumbuhan kredit industri perbankan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio yang dapat
memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan,
rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
Huruf b
Proyeksi rasio tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa
rasio terkait kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha
mikro, kecil, dan menengah, rasio dana pendidikan, dan rasio
aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank
terhadap modal.
Pasal 12
Huruf a
Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana
penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai
deposan inti dan/atau core deposit.
Huruf b
Rencana
penerbitan
surat
berharga
meliputi
rencana
penerbitan surat berharga seperti convertible bonds, medium
term notes, obligasi, dan sukuk.
Huruf c
Rencana pendanaan lainnya antara lain pinjaman Bank dan
pinjaman luar negeri, termasuk rencana penghimpunan dana
investasi atas produk investasi perbankan syariah dan dana
sosial atas produk integrasi fungsi sosial komersial perbankan
syariah,
bagi bank umum syariah dan bank umum
konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
Pasal 13
Rencana penyediaan dana dapat disesuaikan dengan strategi atau
fokus bisnis, risk appetite, risk tolerance, dan risk bearing capacity
Bank dengan memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian,
penerapan tata kelola yang baik, dan penerapan manajemen risiko
yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar
bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran
dana besar bagi bank umum syariah.
Huruf b
Debitur inti merupakan debitur individual dan/atau debitur
grup yang merupakan debitur individual dan/atau grup di luar
pihak terkait dengan kriteria kepada 25 (dua puluh lima)
debitur individual dan/atau grup yang menerima penyediaan
dana terbesar.
Huruf c
Kegiatan usaha tertentu merupakan kegiatan usaha yang
menjadi
fokus
sebagian
besar
pemberian
kredit
atau
pembiayaan Bank.
Huruf d
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan lapangan
usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan
bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf e
Pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil,
dan
menengah
berdasarkan
lapangan
usaha,
jenis
penggunaan, dan provinsi sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui
sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang
dilakukan secara kemitraan sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kemudahan akses pembiayaan
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.
Huruf f
Pemberian kredit atau pembiayaan ekspor impor sesuai
dengan
ketentuan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan.
Huruf g
Pemberian kredit usaha rakyat sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum
melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Pemberian kredit atau pembiayaan lain antara lain rencana
pembiayaan
inklusif
makroprudensial
dan
rencana
restrukturisasi
kredit
per
kolektibilitas
sesuai
dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank
umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Pemberian kredit dalam rangka mendukung perekonomian
nasional antara lain program penyediaan dana yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk
mendukung sektor ekonomi strategis, kelompok nasabah
tertentu, atau prioritas nasional.
Huruf i
Penanaman dana dalam bentuk surat berharga digolongkan
sesuai dengan kategori pengukuran sebagaimana diatur dalam
pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Huruf j
Rencana penyediaan dana lain mencakup rencana penyediaan
dana Bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk
dalam
cakupan
huruf
a
sampai
dengan
huruf i, termasuk rencana pemberian pembiayaan yang
bersumber
dari
dana
investasi
atas
produk
investasi
perbankan
syariah
dan
pemberian
pembiayaan
yang
bersumber dari dana sosial atas produk integrasi fungsi sosial
komersial perbankan syariah.
Pasal 14
Ayat (1)
Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal
oleh bank umum.
Dalam
menyusun
rencana
penyertaan
modal,
Bank
memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.
Ayat (2)
Pemisahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
unit usaha syariah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rencana divestasi” adalah rencana
divestasi yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri sesuai dengan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
kegiatan
penyertaan modal oleh bank umum.
Pasal 15
Huruf a
Proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum
meliputi proyeksi perhitungan rasio kewajiban penyediaan
modal minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum
bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah,
serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan
permasalahan bank umum.
Huruf b
Angka 1
Rencana perubahan modal, bagi Bank selain KCBLN
antara lain rencana penambahan modal dari pemegang
saham, rencana penawaran umum, rencana penghapusan
pencatatan saham di bursa, penawaran umum terbatas,
penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan
penambahan modal lainnya, termasuk perubahan dana
bersih bagi unit usaha syariah, yang disertai dengan
alasannya.
Angka 2
Perubahan dana usaha dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban
penyediaan modal minimum bank umum.
Pasal 16
Huruf a
Uraian mengenai rencana pengembangan organisasi antara
lain rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja
dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank.
Huruf b
Uraian mengenai rencana pengembangan sistem informasi
manajemen merupakan bagian dari penyelenggaraan teknologi
informasi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi
oleh bank umum.
Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara
lain
rencana
pengembangan
teknologi
informasi
yang
mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana
pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang
dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.
Huruf c
Uraian mengenai rencana pengembangan sumber daya
manusia meliputi informasi mengenai rencana yang akan
dilakukan
oleh
Bank
secara
individu
dalam
rangka
pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung
kinerja dan keberlanjutan bisnis Bank, antara lain melalui
perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan
adaptasi (onboard), budaya, pelatihan dan pengembangan,
manajemen kinerja dan imbalan, pengembangan karier,
manajemen talenta atau suksesi, pemberhentian dan/atau
program pensiun (offboard), sesuai dengan siklus kepegawaian
Bank.
Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain
rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang
mencakup rencana program atau kegiatan pengembangan
kualitas
sumber
daya
manusia
pada
pengembangan
kompetensi, proyeksi, atau rencana jumlah sumber daya
manusia yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah
seluruh sumber daya manusia, dan proyeksi rasio dana untuk
pengembangan kualitas sumber daya manusia terhadap
realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan
kualitas sumber daya manusia bank umum.
Huruf d
Uraian mengenai rencana penggunaan tenaga kerja asing
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penggunaan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan
oleh bank umum.
Huruf e
Uraian mengenai rencana penggunaan tenaga alih daya sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip
kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
Pasal 17
Penyelenggaraan produk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.
Termasuk dalam penyelenggaraan produk antara lain:
a.
structured product sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
mengenai
prinsip
kehati-hatian
dalam
melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum;
b.
program laku pandai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam
rangka keuangan inklusif;
c.
produk investasi perbankan syariah sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk
investasi perbankan syariah;
d. kegiatan usaha bulion sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion; dan e. kegiatan usaha lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 Jaringan kantor merupakan jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
Pasal 19
Informasi lain antara lain:
a.
langkah
penyelesaian
kredit
atau
pembiayaan
yang
bermasalah, antara lain agunan yang diambil alih, pengalihan
piutang,
dan/atau
penjualan
kredit
bermasalah
(non-
performing loan) pada pasar sekunder;
b.
aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank;
c.
linkage program;
d.
pengembangan pelayanan Bank yang mencakup antara lain:
1.
informasi tentang rencana pengembangan sarana atau
media informasi kepada nasabah; dan
2.
rencana
pengembangan
sarana
elektronik
untuk
kebutuhan nasabah;
e.
informasi mengenai kebijakan Bank dalam rangka pemenuhan
ketentuan di bidang pasar modal, bagi Bank yang merupakan
emiten atau perusahaan tercatat di bidang pasar modal,
misalnya pemenuhan kewajiban free float;
f.
informasi
terkait
simpanan
emas,
pembiayaan
emas,
perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya
bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha bulion; dan
g.
informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Faktor
eksternal
dan
internal
yang
secara
signifikan
memengaruhi
kinerja
Bank
antara
lain
permasalahan
solvabilitas, likuiditas, dan/atau kondisi makroekonomi yang
secara signifikan berdampak pada kinerja Bank.
Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank
disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.
Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha
syariah, perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk
kepentingan Bank secara keseluruhan maupun untuk
kepentingan unit usaha syariah.
Ayat (2)
Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat
ini dimaksudkan agar Bank dapat membuat perencanaan yang
lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis. Bagi bank
umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah,
pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas
waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk Bank secara
konsolidasi, termasuk dengan unit usaha syariah.
Ayat (3)
Contoh:
PT Bank A menyampaikan perubahan Rencana Bisnis pada
tanggal 15 Juni 2027 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang
salah satunya memuat perubahan rencana pelaksanaan
pembukaan Kantor Cabang X. Pembukaan Kantor Cabang X
pada PT Bank A dilaksanakan paling cepat pada tanggal 13
Juli 2027.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanggal pemberitahuan” adalah
tanggal pertemuan atau tanggal surat dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 25
Ayat (1)
Triwulanan yaitu posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan
September, dan bulan Desember.
Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha
syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis juga memuat
laporan realisasi khusus untuk unit usaha syariah yang
merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana
Bisnis bank umum konvensional.
Ayat (2)
Paling lama 1 (satu) bulan setelah triwulan dimaksud berakhir
yaitu:
a.
tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
b.
tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
c.
tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga;
dan
d.
tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan
keempat.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Uraian penjelasan mengenai penyebab dan kendala
terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi
Rencana Bisnis meliputi penjelasan mengenai besarnya
deviasi dan penjelasan mengenai penyebab dan kendala
yang dihadapi Bank atas terjadinya deviasi tersebut.
Huruf c
Uraian mengenai upaya tindak lanjut yang telah dan akan
dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi
Rencana Bisnis meliputi penjelasan mengenai upaya
tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Bank
untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
Huruf d
Informasi lain berisi penjelasan mengenai realisasi
informasi selain yang dijelaskan dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Semesteran yaitu posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha
syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis juga memuat
laporan pengawasan khusus untuk unit usaha syariah yang
merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan
Rencana Bisnis bank umum konvensional.
Ayat (2)
Paling lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
yaitu:
a.
tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester
kesatu; dan
b.
akhir Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.
Ayat (3)
Huruf a
Uraian mengenai hasil analisis atau identifikasi serta
pendapat Dewan Komisaris mencakup antara lain:
1.
identifikasi faktor yang memengaruhi kinerja Bank
meliputi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan
tata kelola yang baik; dan
2.
upaya memperbaiki kinerja Bank berdasarkan faktor
sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi lain antara lain hasil pengawasan Dewan
Komisaris atas penerapan kebijakan dan/atau prosedur
pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan
Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31
Pertimbangan tertentu antara lain:
a.
keadaan kahar, yaitu keadaan bencana yang tidak dapat
dihindari, terdiri atas:
1.
bencana alam;
2.
bencana nonalam; dan/atau
3.
bencana sosial, yang mengganggu kegiatan operasional
Bank,
yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari
daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh
Otoritas Jasa Keuangan;
b.
upaya
untuk
mendukung
pelaksanaan
penanganan
permasalahan solvabilitas Bank oleh lembaga penjamin
simpanan;
c.
upaya mendukung stabilitas sistem keuangan, stabilitas
perekonomian
nasional,
dan/atau
pertumbuhan
perekonomian nasional; dan
d.
pertimbangan atas kompleksitas kegiatan usaha Bank
dan/atau keputusan strategis pemegang saham pengendali
atau pemegang saham pengendali terakhir.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa
untuk
mendukung
terciptanya
sistem
perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing,
serta mampu memberikan kontribusi terhadap
pembangunan
ekonomi
nasional,
diperlukan
perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan
berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis
bank dengan pendekatan berbasis risiko;
b.
bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis
dengan
perkembangan
peraturan
perundang-
undangan yang berkaitan dengan rencana bisnis
bank,
mengakomodasi
perkembangan
teknologi
informasi,
mengelola
peningkatan
kompleksitas
kegiatan usaha, serta menyusun perencanaan yang
lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam
menghadapi dinamika lingkungan usaha, diperlukan
pembaruan pengaturan mengenai rencana bisnis
bank sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis
Bank perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
