Peraturan OJK No. 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat - JDIH BPK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa untuk mewujudkan Bank Perekonomian Rakyat
yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi dalam
pembangunan perekonomian nasional, diperlukan
permodalan yang memadai;
b.
bahwa
untuk
meningkatkan
kemampuan
Bank
Perekonomian Rakyat guna penguatan kelembagaan
dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko,
diperlukan
peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
permodalan
sesuai
dengan
perkembangan
perekonomian nasional;
c.
bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan
Rakyat
sudah
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan dan perkembangan Bank Perekonomian
Rakyat, sehingga perlu diganti;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum
dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian
Rakyat;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1992
tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
1.
Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat
BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
giral secara langsung.
2.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha
secara
konvensional
atau
melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
3.
Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat
AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian
atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau
berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari
pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi
kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang
dibeli untuk dicairkan secepatnya.
4.
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham
bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas
atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala
daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan
hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi
BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat
pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum
perusahaan daerah.
5.
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya
disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung
sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset
untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan
modal minimum BPR.
6.
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya
disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas
penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar
akuntansi keuangan.
7.
Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya
disingkat ATMR adalah jumlah aset pada laporan posisi
keuangan BPR yang diberikan bobot sesuai dengan
kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai
ketentuan.
8.
Kewajiban
Penyediaan
Modal
Minimum
yang
selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal
terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR.
Pasal 2 BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.
BAB II MODAL
Bagian Kesatu Komponen Modal
Pasal 3
(1)
Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a.
modal inti (tier 1) yang meliputi:
1.
modal inti utama; dan
2.
modal inti tambahan; dan
b.
modal pelengkap (tier 2).
(2)
Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperhitungkan paling tinggi sebesar 100%
(seratus persen) dari modal inti.
Pasal 4 BPR wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR.
Pasal 5
(1)
Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
a.
modal disetor; dan
b.
cadangan tambahan modal.
(2)
Cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
faktor penambah, yaitu:
1.
agio;
2.
modal sumbangan;
3.
cadangan umum;
4.
cadangan tujuan;
5.
laba tahun-tahun lalu;
6.
laba tahun berjalan;
- dana setoran modal; dan
- saldo surplus revaluasi aset tetap; dan b. faktor pengurang, yaitu:
- perhitungan pajak tangguhan;
- goodwill;
- disagio;
- rugi tahun-tahun lalu;
- rugi tahun berjalan;
- AYDA yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan;
- properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
- selisih kurang antara PPKA atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif. (3) Dana setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan: a. telah disetor secara penuh untuk penambahan modal namun belum memenuhi kelengkapan administrasi untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor; b. dalam hal ditempatkan dalam bentuk deposito:
- pada Bank Umum atau BPR lain di Indonesia dengan mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal; dan/atau
- pada
BPR
yang
bersangkutan
dengan
mencantumkan
atas
nama
“Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q.
(nama pemegang saham penyetor tambahan
modal)”,
serta
mencantumkan
keterangan
bahwa
pencairannya hanya dapat dilakukan setelah
mendapat
persetujuan
dari
Otoritas
Jasa
Keuangan;
c.
penambahan modal disetor yang ditempatkan
pada
BPR
yang
bersangkutan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf b angka 2 hanya berlaku
bagi BPR dalam status pengawasan normal dan
penambahan
modal
disetor
dilakukan
oleh
pemegang saham BPR yang bersangkutan;
d.
tidak diberikan bunga, imbal hasil, dan/atau
dividen atas dana setoran modal dimaksud dalam
hal ditempatkan pada BPR yang bersangkutan;
dan
e.
tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham
atau calon pemegang saham.
(4)
Komponen
modal
inti
tambahan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 harus
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
dan memenuhi persyaratan:
a. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
b. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi; c. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung; d. tidak memiliki jangka waktu pelunasan dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPR di masa mendatang; e. tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen; f. memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan suku bunga terendah dana pihak ketiga di BPR tersebut; g. tidak memperoleh imbal hasil jika BPR dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun- tahun buku berikutnya; h. dapat dikonversi menjadi saham biasa; dan i. pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. (5) Permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas dana setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau penambahan modal disetor yang merupakan komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan sesuai dengan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
Pasal 6
(1)
BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a
dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor
setelah BPR memenuhi kelengkapan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal BPR tidak menyelesaikan kelengkapan
administrasi dana setoran modal dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana setoran
modal dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai
komponen modal inti.
Pasal 7 (1) BPR dapat menerima penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk dana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah. (2) BPR dapat menerima: a. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk aset tetap; dan/atau b. modal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 dalam bentuk dana dan/atau aset tetap, berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Sumber dana untuk penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal: a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b. dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau proliferasi senjata pemusnah massal.
Pasal 8 (1) Bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR; dan b. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap. (2) Dalam hal BPR tidak menggunakan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR. (3) BPR dengan kondisi selain status pengawasan normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan bank perekonomian rakyat syariah tidak dapat menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 9
(1)
BPR mengajukan permohonan mengenai rencana
untuk menerima penambahan modal disetor dan/atau
modal
sumbangan
dalam
bentuk
aset
tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada
Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen
paling sedikit berupa:
a.
surat pernyataan dari pemilik bahwa aset tetap
yang digunakan sebagai penambahan modal
disetor dan/atau modal sumbangan bebas dari
tuntutan atau sengketa;
b.
dokumen pendukung; dan
c.
hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai
independen.
(2)
Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau
penolakan
atas
permohonan
BPR
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen
diterima secara lengkap.
(3)
BPR yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
harus
paling
sedikit
melakukan:
a.
balik nama aset tetap dimaksud menjadi atas
nama BPR;
b.
RUPS untuk persetujuan penambahan modal
disetor dan/atau modal sumbangan; dan
c.
mengumumkan
penambahan
modal
disetor
dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset
tetap dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs
web BPR.
(4)
BPR menyampaikan laporan pelaksanaan penambahan
modal disetor dan/atau modal sumbangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen
paling sedikit berupa:
a.
bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang telah
balik nama;
b.
risalah RUPS dan bukti lapor, surat keputusan,
atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
c.
bukti pengumuman penambahan modal disetor
dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset
tetap dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs
web BPR; dan
d.
rencana penggunaan aset tetap untuk operasional
BPR.
(5)
Penyampaian laporan pelaksanaan penambahan modal
disetor dan/atau modal sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring
sebagai laporan insidental melalui sistem pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui
sistem
pelaporan
Otoritas
Jasa
Keuangan
dan
transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank
perekonomian rakyat syariah.
(6) Berdasarkan laporan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 10
(1)
Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
komponen modal yang memenuhi persyaratan:
1.
tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan
dan telah disetor penuh;
2.
mempunyai kedudukan yang sama dengan
modal dalam hal jumlah kerugian BPR
melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan
yang termasuk modal inti utama, meskipun
BPR belum dilikuidasi;
3.
sumber pendanaan tidak berasal dari BPR
yang bersangkutan secara langsung maupun
tidak langsung; dan
4.
terdapat
perjanjian
yang
paling
sedikit
memuat klausula:
a)
mencantumkan
pembayaran
pokok
dan/atau imbal hasil;
b)
tidak memiliki persyaratan percepatan
pembayaran
pokok
dan/atau
imbal
hasil;
c)
pembayaran pokok dan/atau imbal hasil
ditangguhkan dan diakumulasikan antar
periode
jika
pembayaran
dimaksud
dapat menyebabkan rasio KPMM tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;
d)
hak tagih berlaku paling akhir dalam hal
terjadi likuidasi; dan
e)
memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun
atau lebih dan hanya dapat dilunasi
setelah
memperoleh
persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. PPKA umum yang wajib dihitung sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kualitas aset BPR paling tinggi sebesar 1,25% (satu
koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
(2)
Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai modal
pelengkap.
(3)
Pelunasan komponen modal pelengkap sebelum jatuh
tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut
permodalan BPR tetap sehat.
(4)
Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima
puluh persen) dari modal inti.
Pasal 11 Dalam perhitungan ATMR: a. selisih lebih PPKA umum yang diwajibkan dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR; b. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 6 tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR; dan c. properti terbengkalai yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 7, tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.
Bagian Kedua Larangan Distribusi Laba
Pasal 12 BPR dilarang melakukan distribusi laba yang mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.
Bagian Ketiga Sanksi Administratif
Pasal 13
(1)
BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:
a.
penghentian
sementara
sebagian
kegiatan
operasional;
b.
larangan distribusi laba; dan/atau
c.
penurunan tingkat kesehatan BPR.
(2)
BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 12
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)
Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1), BPR dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
penghentian
sementara
sebagian
kegiatan
operasional;
b.
larangan distribusi laba; dan/atau
c.
penurunan tingkat kesehatan BPR.
(4)
Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, BPR dikenai sanksi administratif berupa:
a.
penghentian
sementara
sebagian
kegiatan
operasional; dan/atau
b.
penurunan tingkat kesehatan BPR.
(5) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 12, pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
BAB III MODAL INTI MINIMUM
Pasal 14
(1)
BPR wajib memiliki jumlah modal inti minimum paling
sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).
(2)
BPR dilarang melakukan pembayaran kembali atau
pelunasan
komponen
modal
inti
tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
angka 2, jika pembayaran kembali atau pelunasan
mengakibatkan menurunnya modal inti BPR menjadi
kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3)
Dalam hal modal inti BPR mengalami penurunan
menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah), BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi
paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
a.
laporan
berkala
bulanan
yang
disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
b.
tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan,
menunjukkan
modal
inti
kurang
dari
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(4)
Apabila
batas
waktu
pemenuhan
modal
inti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari
Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, pemenuhan
modal inti dilakukan paling lambat pada hari kerja
berikutnya.
Pasal 15 (1) Pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau peningkatan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, modal sumbangan, penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan oleh pihak lain. (2) Bagi BPR yang belum memenuhi modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR;
b. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap; dan c. rasio KPMM BPR di atas 12% (dua belas persen) berdasarkan laporan bulanan posisi terakhir pada saat pengajuan. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang BPR yang telah melakukan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan distribusi laba dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu. (4) Penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi BPR yang akan melakukan penggabungan atau peleburan namun berdasarkan penilaian BPR dan hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan modal inti hasil penggabungan atau peleburan belum memenuhi modal inti Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikecualikan dari pemenuhan persyaratan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal BPR tidak menggunakan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR. (6) BPR dengan kondisi selain status pengawasan normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan bank perekonomian rakyat syariah tidak dapat menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan untuk menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 16 Penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif BPR atau perintah Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
Pasal 17
(1)
BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
penghentian
sementara
sebagian
kegiatan
operasional;
b.
larangan ekspansi kegiatan usaha;
c.
penurunan tingkat kesehatan BPR;
d.
larangan
penghimpunan
dana
baru
dan
penyaluran dana baru;
e.
larangan distribusi laba; dan
f.
pembatasan tunjangan atau fasilitas lainnya yang
dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan
komisaris dan/atau direksi BPR, atau imbalan
kepada pejabat eksekutif.
(2)
BPR
dapat
tidak
dikenai
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dengan
ketentuan:
a.
telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen
persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan,
dan/atau
pengambilalihan
yang
menyatakan
bahwa BPR memenuhi persyaratan dan proses
penggabungan,
peleburan,
dan/atau
pengambilalihan oleh pihak lain dapat dilanjutkan,
bagi
BPR
yang
sedang
dalam
proses
penggabungan,
peleburan,
dan/atau
pengambilalihan; dan/atau
b.
terdapat setoran modal dari pemegang saham atau
calon pemegang saham sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR
dan bank perekonomian rakyat syariah,
sehingga modal inti minimum terpenuhi.
Pasal 18
(1)
BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis.
(2)
Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), BPR dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
penghentian
sementara
sebagian
kegiatan
operasional;
b.
larangan distribusi laba; dan/atau
c.
penurunan tingkat kesehatan BPR.
Pasal 19 (1) BPR wajib mengumumkan: a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; b. larangan ekspansi kegiatan usaha; dan
c. larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, kepada masyarakat melalui media pengumuman di kantor yang mudah dibaca oleh publik dan situs web BPR dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan secara daring sebagai laporan insidental melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank perekonomian rakyat syariah. (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 20 (1) BPR yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah. (2) BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan. (3) BPR tetap dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha.
Pasal 21 (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22 Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.
Pasal 23 Ketentuan mengenai komponen permodalan, perhitungan ATMR, tata cara perhitungan rasio KPMM dan modal inti minimum, serta tata cara permohonan persetujuan dan penyampaian laporan, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 24 BPR yang belum pernah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
Pasal 25
(1)
BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebesar
Rp6.000.000.000,00
(enam
miliar
rupiah)
dan
mengalami penurunan sehingga modal inti menjadi
kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku,
wajib memenuhi modal inti minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lambat 6
(enam) bulan sejak:
a.
laporan
berkala
bulanan
yang
disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
b.
tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan,
menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00
(enam miliar rupiah).
(2)
BPR yang tidak dapat memenuhi modal inti pada
tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1).
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 27 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2026
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FRIDERICA WIDYASARI DEWI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
I. UMUM BPR memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dimaksud, BPR harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPR akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPR wajib memiliki modal yang memadai dalam jumlah tertentu. Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPR pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud jika BPR mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPR. Dalam rangka meningkatkan kemampuan BPR untuk penguatan kelembagaan dan menyerap risiko, dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan BPR dengan penambahan instrumen modal inti dalam komponen modal inti dan pengakuan atas kelebihan pembentukan PPKA umum sebagai faktor pengurang dalam perhitungan ATMR. Mempertimbangkan terdapat beberapa penerbitan ketentuan terkait permodalan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR serta perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik. Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini di antaranya mengatur mengenai modal inti minimum, komponen permodalan, dan pengaturan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan ketentuan tentang KPMM BPR.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang
telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta
telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah
memenuhi kelengkapan administrasi berupa risalah
RUPS
dan
keputusan
atau
surat
penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi
yang berwenang. Modal disetor mencakup juga dana yang
diperoleh melalui penerbitan saham baru.
Bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, modal
disetor adalah simpanan pokok dan simpanan wajib
sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih
tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat
harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah
modal yang diterima BPR yang berasal dari
sumbangan.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba
atau laba neto setelah dikurangi pajak untuk tujuan
memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan
RUPS.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah
cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba
atau laba neto setelah dikurangi pajak yang tujuan
penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat
persetujuan RUPS.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “laba tahun-tahun lalu”
adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak
kecuali jika diperkenankan untuk dikompensasi
dengan
kerugian
sesuai
dengan
ketentuan
perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya
oleh RUPS.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah
laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan
setelah dikurangi taksiran pajak, kecuali jika
diperkenankan
untuk
dikompensasi
dengan
kerugian sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “dana setoran modal” adalah
dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan
untuk penambahan modal namun belum didukung
dengan
persyaratan
untuk
dapat
digolongkan
sebagai modal disetor, yaitu telah mendapatkan
persetujuan RUPS dan bukti lapor, keputusan, atau
surat
penerimaan
pemberitahuan
perubahan
anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
Angka 8
Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset
tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap
milik BPR. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset
tetap
mengikuti
standar
akuntansi
keuangan
mengenai aset tetap yang berlaku bagi BPR.
Pelaksanaan revaluasi aset mengacu pada ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
termasuk
kesesuaian dengan standar akuntansi, perpajakan,
dan tata kelola yang baik.
Huruf b
Angka 1
Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul
sebagai
akibat
penerapan
standar
akuntansi
keuangan mengenai akuntansi pajak penghasilan.
Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak
tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih
dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak
tangguhan. Dalam hal terjadi selisih kurang,
perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan
adalah nihil. Dengan dikeluarkannya dampak pajak
tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset
pajak
tangguhan
tidak
diperhitungkan
dalam
perhitungan ATMR.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “goodwill” adalah goodwill
sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi
keuangan.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih
kurang setoran modal yang diterima oleh BPR pada
saat penerbitan saham karena harga pasar saham
lebih rendah dari nilai nominal.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu”
adalah seluruh rugi yang dibukukan BPR pada
tahun-tahun lalu.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah
seluruh rugi yang dibukukan BPR dalam tahun buku
berjalan.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai”
adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki
BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha
BPR yang berkaitan operasional BPR sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas
aset BPR.
Angka 8
Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPKA
atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif”
adalah selisih kurang antara total PPKA (PPKA umum
dan PPKA khusus atas seluruh aset produktif) yang
wajib dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR dengan
total CKPN aset keuangan (impairment) atas seluruh
aset produktif (secara individu dan secara kolektif)
sesuai standar akuntansi keuangan.
Ayat (3)
Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas dana setoran modal
dilakukan untuk dana setoran modal guna penambahan modal
disetor yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi untuk
dapat digolongkan sebagai modal disetor” antara lain
risalah RUPS dan bukti lapor, surat keputusan, atau
surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari instansi yang berwenang.
Bukti lapor untuk perubahan anggaran dasar yang tidak
memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang
harus ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tanda
terima pelaporan dari instansi yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bunga atau imbal hasil yang diperoleh dari penempatan
dana setoran modal pada Bank Umum dan/atau BPR lain
menjadi pendapatan BPR.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Seluruh persyaratan dituangkan dalam dokumen tertulis yang
disepakati antara BPR dan penyedia dana.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dana setoran modal yang telah mendapat persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan dicatat dalam pos dana setoran modal –
ekuitas.
BPR yang tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dana
setoran modal dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh)
hari
kerja
maka
dana
setoran
modal
tidak
dapat
diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap
dicatat dalam pos dana setoran modal – ekuitas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
BPR
mampu
meningkatkan
kinerja
antara
lain
ditunjukkan dengan penurunan biaya sewa gedung
sehingga meningkatkan laba usaha BPR.
Ayat (2)
Yang
dimaksud
“surat
pemberitahuan
Otoritas
Jasa
Keuangan” adalah surat pemberitahuan kepada BPR bahwa
penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan telah
dicatat
dalam
administrasi
pengawasan
Otoritas
Jasa
Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dokumen pendukung antara lain bukti kepemilikan tanah
dan bangunan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah
penilai yang:
a.
tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
b.
tidak
merupakan
kelompok
peminjam
dengan
debitur BPR; dan
c.
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen
berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga,
jenis/macam, status, dan tempat kedudukan aset tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Seluruh persyaratan dituangkan dalam dokumen tertulis
yang disepakati antara BPR dan penyedia dana.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengajuan
permohonan
persetujuan
komponen
modal
pelengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh BPR
dengan menyampaikan program pembayaran kembali.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan “distribusi laba” mencakup pembayaran
dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada anggota
dewan komisaris, dan/atau direksi BPR (tantiem), dan pembayaran
insentif yang bersifat non operasional dan operasional kepada
anggota dewan komisaris, direksi, dan/atau pejabat eksekutif.
Contoh:
Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan
kinerja
yang
membaik
namun
kondisi
permodalan
tidak
memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka
pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi
permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran
bonus.
Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Contoh penghentian sementara sebagian kegiatan operasional antara lain terhadap: a. jaringan kantor; b. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan/atau c. kegiatan usaha layanan perbankan elektronik. Huruf b Lihat penjelasan Pasal 12. Huruf c Yang dimaksud dengan “penurunan tingkat kesehatan BPR” yaitu penurunan pada peringkat komposit.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh:
Pada tanggal 30 September 2026, BPR ABC memiliki modal inti
sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun
pada tanggal 31 Oktober 2026 modal inti BPR ABC mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk meningkatkan
modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Oktober 2026
yaitu tanggal 30 April 2027.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional,
cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, dan/atau hari
libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf b.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh pertimbangan tertentu antara lain didasarkan pada
kemampuan BPR untuk menghasilkan laba dalam rangka
menjamin keberlangsungan usaha BPR.
Ayat (4)
BPR belum memenuhi modal inti Rp6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah) termasuk BPR yang mengalami penurunan
modal inti menjadi di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a.
Huruf b
Contoh larangan ekspansi kegiatan usaha antara lain
terhadap:
a.
pembukaan jaringan kantor; dan/atau
b.
penerbitan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan
lain baru.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penurunan tingkat kesehatan
BPR” adalah penurunan 1 (satu) peringkat lebih rendah
pada peringkat komposit.
Huruf d
Larangan penghimpunan dana baru tidak termasuk
setoran dana dalam rangka pembayaran angsuran kredit
atau perpanjangan deposito.
Larangan penyaluran dana baru termasuk restrukturisasi
kredit berupa penambahan fasilitas kredit dan/atau
konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran
bunga menjadi pokok kredit baru.
Huruf e
Distribusi laba mencakup pembayaran dividen kepada
pemegang saham, pembagian bonus kepada anggota
dewan komisaris dan/atau direksi BPR (tantiem), dan
pembayaran insentif yang bersifat non operasional dan
operasional kepada anggota dewan komisaris dan/atau
direksi BPR dan pejabat eksekutif.
Huruf f
Pembatasan tunjangan tidak termasuk tunjangan tetap
dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah
pembayaran yang dilakukan teratur dan jumlahnya tetap,
tidak dipengaruhi kehadiran, contohnya tunjangan
jabatan, tunjangan kesehatan, atau tunjangan hari tua.
Tunjangan
tidak
tetap
adalah
pembayaran
yang
jumlahnya
berubah-ubah
berdasarkan
kehadiran,
contohnya uang lembur, uang makan, atau uang
transportasi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“telah
memperoleh
hasil
penelaahan” adalah telah menerima surat dari Otoritas
Jasa
Keuangan
mengenai
persiapan
pelaksanaan
penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 12.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan kondisi BPR atau penambahan jangka waktu pemenuhan modal inti dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, yaitu tanggal 30 Juni 2026 BPR dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 25 Contoh 1: Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Mei 2026 modal inti BPR ABC mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Mei 2026 yaitu 30 November 2026. Apabila setelah tanggal 30 November 2026 modal inti BPR ABC masih di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Contoh 2: Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2025 modal inti BPR ABC mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam)
bulan sejak tanggal 31 Maret 2025 yaitu 31 September 2025. Setelah batas waktu berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC masih tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Contoh 3: Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC belum memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2025 BPR ABC telah memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada tanggal 30 April 2025 mengalami penurunan modal inti menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 April 2025 yaitu 31 Oktober 2025. Setelah batas waktu berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC masih tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Contoh 4: Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC belum memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2026 BPR ABC telah memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada tanggal 30 April 2026 mengalami penurunan modal inti menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 April 2026 yaitu 31 Oktober 2026. Apabila setelah tanggal 31 Oktober 2026 modal inti BPR ABC masih di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
LAMPIRAN
PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN
PENYEDIAAN
MODAL
MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT
Contoh Format Pengumuman Larangan Melakukan Ekspansi Kegiatan Usaha, Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan Operasional, dan/atau Larangan Penghimpunan Dana Baru dan/atau Penyaluran Dana Baru:
PENGUMUMAN
Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat dan/atau nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... Perihal ..., terhitung sejak tanggal ....1, BPR kami: Nama : Alamat :
- DILARANG MELAKUKAN EKSPANSI KEGIATAN USAHA
- MENGHENTIKAN SEMENTARA SEBAGIAN KEGIATAN OPERASIONAL
- DILARANG MELAKUKAN PENGHIMPUNAN DANA BARU DAN PENYALURAN DANA BARU
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal XX ayat (X) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat, selama masa larangan tersebut kami antara lain tidak menerima tabungan dan/atau deposito dari masyarakat dan/atau nasabah, tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru, serta menghentikan operasional berupa penukaran valuta asing, serta layanan terminal perbankan elektronis. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.
Anggota Dewan Komisaris
(ttd) (Kota), (tanggal/bulan/tahun) Anggota Direksi
(ttd)
Catatan: 1(diisi sesuai tanggal penetapan pengenaan sanksi)
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRIDERICA WIDYASARI DEWI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk mewujudkan Bank Perekonomian Rakyat
yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi dalam
pembangunan perekonomian nasional, diperlukan
permodalan yang memadai;
b.
bahwa
untuk
meningkatkan
kemampuan
Bank
Perekonomian Rakyat guna penguatan kelembagaan
dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko,
diperlukan
peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
permodalan
sesuai
dengan
perkembangan
perekonomian nasional;
c.
bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan
Rakyat
sudah
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan dan perkembangan Bank Perekonomian
Rakyat, sehingga perlu diganti;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
