Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001

Pasal 10

(1) Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah dikurangi biaya

privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.

(2) Hasil penjualan saham baru BUMN, setelah dikurangi biaya

privatisasi merupakan hasil privatisasi BUMN yang langsung disetorkan Kas Perusahaan.

(3) Penjualan saham anak perusahaan BUMN dilaksanakan setelah

terlebih dahulu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seluruh atau sebagian dana hasil penjualan saham anak

perusahaan BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetorkan ke Kas Negara, maka bagian dari dana hasil penjualan saham anak perusahaan tersebut setelah dikurangi dengan biaya penjualan, disetorkan langsung ke Kas Negara."

Pasal II…

PRESIDEN

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2002

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dibentuk Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001;

  • bahwa privatisasi BUMN melalui penjualan saham baru BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah perusahaan, serta guna mengembangkan kegiatan usaha perusahaan, sehingga hasilnya harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan;
  • bahwa agar hasil penjualan saham baru BUMN tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh BUMN yang bersangkutan, maka perlu langsung disetor ke kas perusahaan;
  • bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

  4. Peraturan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 122/2001 — TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
DIUBAH OLEH
PP_45_2001
Referensi Silang (5)
UU 9/1969 — Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang...
UU 1/1969 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang...
UU 1/1995 — PERSEROAN TERBATAS
PP 12/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998...
KEPPRES 122/2001 — TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA