Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KOMITE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG KOMITE

PRIVATISASI

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PRIVATISASI

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Membentuk Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya disebut Komite Privatisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

  • Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  • Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. Menteri teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha;
  • Sekretaris : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
  1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

KEDUA : Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas untuk :

  • merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
  • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;
  • membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

KETIGA : Menteri teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam privatisasi Persero di bidangnya.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Komite Privatisasi dibantu oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari:

  • Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
  • Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  • Anggota : 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
  1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  2. Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
  3. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas :

  • membantu Komite Privatisasi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
  • menyiapkan dan menyediakan bahan-bahan dalam rangka penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;
  • memberikan dukungan teknis dalam rangka pembahasan dan pemberian jalan keluar atas permasalahan startegis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Privatisasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur ahli di bidang keuangan, perusahaan dan hukum.

KETUJUH : Susunan keanggotaan, tugas, wewenang dan tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur ahli di bidang usaha Persero yang akan diprivatisasi dan wakil departemen yang membidangi kegiatan usaha Persero.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, bersifat ad hoc dan hanya bekerja sampai dengan dikeluarkannya keputusan tentang Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi oleh Komite Privatisasi.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Privatisasi dan Tim Pelaksana dapat mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan instansi pemerintah, asosiasi profesi, pakar atau pihak lain yang dipandang perlu.

KESEBELAS : Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KEDUABELAS : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dapat membatalkan, atau menunda penjualan saham Persero apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan dan/atau pasar modal tidak menguntungkan, setelah berkonsultasi dengan Komite Privatisasi.

KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Privatisasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Segala Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan lain oleh Komite Privatisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini.

KEENAMBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

Referensi Silang (11)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/1995 — PERSEROAN TERBATAS
UU 8/1995 — PASAR MODAL
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 33/2005 — Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005...
PP 45/2005 — Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005...
PP 6/2006 — PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
KEPPRES 122/2001 — TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPPRES 7/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA [Pasal 79]