Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Tinggi Banten yang berkedudukan di

Serang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi wilayah

Provinsi Banten.

(2) Seluruh . . .

PRESIDEN

(2) Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Banten

merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi

Banten.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Banten, daerah hukum

Pengadilan Tinggi Bandung dikurangi dengan daerah hukum

pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Pasal 4

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Banten, perkara pidana

dan perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Tinggi Banten ditentukan sebagai berikut :

  • perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Tinggi Bandung tetap diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Tinggi Bandung;

  • perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Bandung

tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi

Banten.

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Banten yang wilayahnya

berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, sejalan

dengan kebutuhan perkembangan pembangunan perlu

peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat

peradilan;

  • bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka

pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi

tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan, perlu dibentuk pengadilan tinggi di ibukota

Provinsi Banten;

  • bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Banten, perlu

diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi

Bandung yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1969 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh

wilayah Provinsi Jawa Barat;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang;

  • bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum

Pengadilan Tinggi di Jakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1969 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2884);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4359);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4379);

  1. Undang-undang . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4010);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
Referensi Silang (9)
UU 1/1969 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang...
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
UU 23/2000 — PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM [Pasal 9]
UU 1/1969 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang... [Pasal 2]