TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

2. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah,depkumham.go.idadalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

3. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

5. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.

6. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

7. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. Perjanjian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.

2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.

3. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibahdepkumham.go.idPinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.

5. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan.

6. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

3. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.depkumham.go.id19. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

7. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

8. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

9. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

10. Kreditor . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
2. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republikdepkumham.go.id Indonesia.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:

• transparan;
• akuntabel;
• efisien dan efektif;
• kehati-hatian;
• tidak disertai ikatan politik; dan
• tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri

dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

(2) Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Pasal 4depkumham.go.idKementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN

dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri.

Bagian Kesatu Jenis dan Sumber Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas:

• Pinjaman Tunai; dan
• Pinjaman Kegiatan.

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari:

• Kreditor Multilateral;
• Kreditor Bilateral;
• Kreditor Swasta Asing; dan
• Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

(1) Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:

• membiayai defisit APBN;
• membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;
• mengelola portofolio utang.
• diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
• diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau
• dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.depkumham.go.id(2) Pemerintah Daerah dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

Paragraf 1 Perencanaan Pembiayaan

(1) Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari Nilai

Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Perubahan pinjaman yang tidak menambah selisih lebih

dari Nilai Bersih Pinjaman, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan APBN.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri menyusun rencana batas maksimal Pinjaman

Luar Negeri yang ditinjau setiap tahun.

(2) Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

• kebutuhan riil pembiayaan;
• kemampuan membayar kembali;
• batas maksimal kumulatif utang;
• kapasitas sumber Pinjaman Luar Negeri; dan
• risiko utang.

(3) Rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeridepkumham.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat pengendali Pinjaman Luar Negeri.

(4) Menteri dapat berkonsultasi dengan Gubernur Bank

Indonesia dalam rangka penyusunan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Perencanaan Pinjaman Kegiatan

Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Pinjaman Kegiatan jangka menengah dan tahunan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang dituangkan dalam dokumen:

• Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri;
• DRPLN-JM;
• DRPPLN; dan
• Daftar Kegiatan.

Pasal 11 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) disusun dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memuat

indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.

Pasal 12depkumham.go.id(1) Kementerian/Lembaga dan BUMN menyampaikan

usulan kegiatan yang dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

(2) Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga akan mengusulkan

pinjaman luar negeri untuk penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan.

(4) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan

yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.

(1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan

usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan mempertimbangkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

(2) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Menteri Perencanaan dapat meminta pertimbangan

Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penilaian usulan kegiatan yang diajukan Pemerintah Daerah.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam DRPLN-JM.

(4) DRPLN-JM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

diperbarui dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.depkumham.go.id Pasal 14

(1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN

harus melakukan peningkatan kesiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPLN- JM sesuai dengan kriteria kesiapan kegiatan yang meliputi:

• rencana pelaksanaan kegiatan;
• indikator kinerja pemantauan dan evaluasi;
• organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan
• rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal kegiatan memerlukan lahan.

(2) Menteri Perencanaan melakukan penilaian pemenuhan

kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perencanaan menyusun DRPPLN.

(4) Dalam penyusunan DRPPLN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Menteri Perencanaan dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri serta instansi terkait.

Pasal 15 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Berdasarkan DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (4), Menteri Perencanaan menyampaikan

Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri.

(2) Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan dan siap dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 16depkumham.go.idKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,

pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN mencantumkan kegiatan prioritas yang telah tercantum dalam DRPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(4) dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau Rencana Kerja BUMN.

Bagian Keempat Perencanaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Paragraf 1 Umum

Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan dan/atau dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Menteri.

Paragraf 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 2

Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Pembiayaan

(1) Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diajukan Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan oleh Pemerintahdepkumham.go.idDaerah kepada BUMD dengan ketentuan usulan BUMD diajukan melalui Pemerintah Daerah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang

diteruspinjamkan kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diajukan oleh BUMN kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf f, diajukan oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga teknis terkait kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan pembiayaan

atas usulan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri memperhatikan:

• kebutuhan riil pembiayaan luar negeri;

• kemampuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• kemampuan membayar kembali;
• batas maksimal kumulatif utang;
• persyaratan dan risiko penerusan pinjaman; dan
• kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, Menteri menetapkan Pinjaman Luar Negeri yang akan:

• diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dandepkumham.go.idBUMN; dan
• dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan Pinjaman Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan

Paragraf 1 Pinjaman Tunai

(1) Menteri mengajukan usulan Pinjaman Tunai kepada

calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri untuk mendapat komitmen pembiayaan.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri

mempersyaratkan kebijakan tertentu dalam Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan tertentu tersebut.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan yang terkait dengan substansi pinjaman dengan melibatkan Menteri dan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2depkumham.go.id Pinjaman Kegiatan

Menteri mengajukan usulan Pinjaman Kegiatan kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan/atau Kreditor Bilateral dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) untuk mendapat komitmen pembiayaan.

(1) Menteri menetapkan salah satu sumber pembiayaan

dalam hal Daftar Kegiatan menyebutkan indikasi pembiayaan bersumber dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

(2) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, yang mengusulkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19 sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 27 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan dari Kreditor Swasta Asing, pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

• Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
• Menteri melakukan pengadaan pembiayaan setelah sumber pembiayaan ditetapkan.depkumham.go.idPasal 28

Dalam hal Menteri menetapkan sumber pembiayaan berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, pengadaan pembiayaan dilaksanakan satu paket dengan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan:

• Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
• Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang terkait dengan persyaratan pembiayaan.
• Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN, menyampaikan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada Menteri untuk perundingan Pinjaman Luar Negeri.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 telah dilakukan tetapi tidak mendapatkan pendanaan dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Menteri dapat mencari sumber pembiayaan alternatif.

Pasal 30 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sumber pembiayaan, pengadaan pembiayaan, dan pencarian sumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Perundingan dan Perjanjian

Paragraf 1 Pelaksanaan Perundingan Pinjaman Luar Negeridepkumham.go.id

(1) Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan

perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan pinjaman Luar Negeri.

(2) Dalam hal Pinjaman Kegiatan, perundingan dilakukan

dengan:

• Kreditor Multilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan;
• Kreditor Bilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa;
• Kreditor Swasta Asing secara bersamaan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa; atau
• Lembaga Penjamin Kredit Ekspor setelah kontrak pengadaan barang/jasa.

(3) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar

Negeri dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi.

(5) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dokumen

kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Paragraf 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 2 Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

(1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

(2) Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

• jumlah;
• peruntukan;depkumham.go.id
• hak dan kewajiban; dan
• ketentuan dan persyaratan.

(3) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari Kreditor

Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Perjanjian Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, apabila kontrak pengadaan barang/jasa telah ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN.

(4) Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan

oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

(1) Perjanjian untuk Pinjaman Luar Negeri yang bersumber

dari Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral dapat didahului dengan perjanjian induk.

(2) Perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.

(3) Perjanjian induk memuat persyaratan yang tidak

mengakibatkan beban APBN atau hanya terbatas pada persyaratan yang bersifat indikatif, kecuali:

• mendapat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang terkait dengan indikasi persyaratan keuangan yang mengikat dan mengakibatkan beban APBN; dan/atau
• mendapat persetujuan tertulis Menteri Perencanaan yang terkait dengan indikasi persyaratan penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan dan/atau kelompok kegiatan tertentu.

(1) Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan, dituangkan

dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.depkumham.go.id (2) Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri.

(3) Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan

Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

• jumlah;
• peruntukan;
• hak dan kewajiban; dan
• ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

(4) Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN.

(5) Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota.

(1) Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri wajib

melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

(2) Pembayaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban

lainnya dari Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) Penerimaan pembayaran cicilan pokok dicatat sebagai

pembiayaan, serta penerimaan bunga dan kewajiban lainnya dicatat sebagai pendapatan.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhidepkumham.go.id

kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kewajiban pembayaran tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam hal BUMN tidak memenuhi kewajiban

pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), BUMN dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, atau direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

(1) Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian

Pinjaman Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal:

• Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;

• terdapat usulan perubahan perjanjian pinjaman dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan/ataudepkumham.go.id c. terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah atau BUMN, terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

(2) Dalam hal usulan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan, pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Bagian Ketujuh Penganggaran, Penarikan Pinjaman, dan Pembayaran Kewajiban

Paragraf 1 Penganggaran

(1) Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Menteri menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman

Luar Negeri yang:

• diteruspinjamkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN; atau
• dihibahkan kepada Pemerintah Daerah,

sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Paragraf 2 Penarikan Pinjaman

(1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman

Luar Negeri dilakukan melalui:depkumham.go.id

• transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
• pembayaran langsung;
• rekening khusus;
• Letter of Credit (L/C); atau
• pembiayaan pendahuluan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pembayaran Kewajiban

(1) Menteri wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan

kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia.

(2) Menteri mengalokasikan dana dalam APBN untuk

membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga,

dan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran.

(4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dimuat dalam perubahan APBN atau dalam

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

HIBAH

Bagian Kesatudepkumham.go.id Bentuk, Jenis, dan Sumber Hibah

Paragraf 1 Bentuk dan Jenis Hibah

(1) Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

• uang tunai;
• uang untuk membiayai kegiatan;
• barang/jasa; dan/atau
• surat berharga.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari Penerimaan APBN.

Pasal 44 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangandepkumham.go.idPemerintah Pusat.

Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(1) Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang

untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b melalui Dana Perwalian.

(2) Ketentuan mengenai Dana Perwalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

• Hibah yang direncanakan; dan/atau
• Hibah langsung.

(2) Hibah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang

dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.

(3) Hibah langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak

melalui mekanisme perencanaan.

Paragraf 2 Sumber Hibah

Hibah bersumber dari:

• dalam negeri; dandepkumham.go.idb. luar negeri

(1) Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 huruf a berasal dari:

• lembaga keuangan dalam negeri;
• lembaga non keuangan dalam negeri;
• Pemerintah Daerah;
• perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
• lembaga lainnya; dan
• perorangan.

(2) Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 huruf b berasal dari:

• negara asing;
• lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
• lembaga multilateral;
• lembaga keuangan asing;
• lembaga non keuangan asing;
• lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
• perorangan.

Bagian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua Penggunaan Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk:

• mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
• mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Bagian Ketiga Perencanaan Hibahdepkumham.go.id Paragraf 1 Perencanaan Penerimaan Hibah yang Direncanakan

(1) Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan

jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM.

(2) Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• rencana pemanfaatan Hibah; dan
• DRKH.

(1) Rencana pemanfaatan Hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional.

(2) DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)

huruf b memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

(3) DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 54 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang

akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan.

(2) Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJM serta memperhatikan rencana pemanfaatan Hibah.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam DRKH dan disampaikan kepada Menteri.

(4) Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Menteri mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengandepkumham.go.id Hibah kepada calon Pemberi Hibah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2 Penerimaan Hibah Langsung

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah

Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan

rencana penerimaan Hibah Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan, Menteri

Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penerusan Hibah

(1) Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat:depkumham.go.id a. diterushibahkan atau dipinjamkan kepada

Pemerintah Daerah; atau

• dipinjamkan kepada BUMN; sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

(2) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang

diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

(3) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang

dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN.

(4) Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

• jumlah;
• peruntukan; dan
• ketentuan dan persyaratan.

(5) Kementerian Keuangan menyampaikan salinan

Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 58 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan

kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.

(2) Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada BUMD

dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Perundingan Hibah

(1) Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan olehdepkumham.go.id

Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.

(2) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya.

Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

Bagian Keenam Perjanjian Hibah

Paragraf 1 Hibah yang Direncanakan

(1) Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau

pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.

(2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• jumlah;
• peruntukan; dan
• ketentuan dan persyaratan.

(3) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah

kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

(1) Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian

Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal:

• Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;

• terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/ataudepkumham.go.id

• terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah.

(2) Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2

Hibah Langsung

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi

kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

(2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• jumlah;

• peruntukan; dan

• ketentuan dan persyaratan.

Pasal 64 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan

perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah.

(2) Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahandepkumham.go.id Perjanjian Hibah kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

(3) Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh

Pemberi Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketujuh

Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah

(1) Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai

kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(3) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Pasal 45.

(4) Hibah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Hibah dalam bentuk surat berharga dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Pasal 46.

Kementerian/Lembaga pelaksana Kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah.

Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkandepkumham.go.iddalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, dan Perjanjian Pinjaman Hibah.

Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

(1) Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan,

dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

Menteri dalam perubahan APBN.

(1) Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk

membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Pertanggungjawaban . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.

(1) Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan

dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimanadepkumham.go.iddimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

mekanisme APBN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai

kegiatan dilakukan melalui:

• transfer ke rekening Kas Umum Negara;
• pembayaran langsung;
• rekening khusus;
• letter of credit (L/C); atau
• pembiayaan pendahuluan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman

Luar Negeri dan Hibah.

(2) Penatausahaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah

mencakup kegiatan:

• administrasi pengelolaan; dan
• akuntansi pengelolaan.

(3) Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian

Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman

Luar Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

PENGADAAN BARANG DAN JASAdepkumham.go.id

(1) Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman

Luar Negeri atau Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang akan dipergunakan.

(3) Pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan

dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dilakukan setelah dikeluarkan penetapan sumber pembiayaan oleh Menteri.

(4) Kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai

Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan setelah berlakunya perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah atau setelah adanya perjanjian induk Pinjaman Luar Negeri.

(5) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Ketentuan mengenai kontrak pengadaan barang/jasa

kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa kegiatan yang direncanakan dibiayai Pinjaman Luar Negeri dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit.

PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAHdepkumham.go.id

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai:

• pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
• kemajuan fisik kegiatan;
• realisasi penyerapan;
• permasalahan dalam pelaksanaan; dan
• rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

triwulanan mengenai realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dan aspek keuangan lainnya.

(2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri.

(3) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dan aspek keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimna dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Menteri dan Menteri Perencanaan dapat melakukan evaluasi bersama secara semesteran mengenai pelaksanaan kegiatandepkumham.go.id yang dibiayai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

(1) Menteri mengambil langkah penyelesaian pelaksanaan

kegiatan yang lambat atau penyerapan yang rendah dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengusulan pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.

(2) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri

Perencanaan.

(3) Menteri mengajukan usulan perubahan dan/atau

pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pemberi Hibah.

(1) Dalam hal Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi

Hibah menetapkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah dan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Perjanjian Hibah tersebut mewajibkan Pemerintah mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN pelaksana kegiatan harus menyediakan dana pengembalian.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan mengenai penyediaan dan pengembalian dana

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIdepkumham.go.id PUBLIKASI

(1) Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai

Pinjaman Luar Negeri dan Hibah secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kebijakan tentang Pinjaman Luar Negeri;
• posisi Pinjaman Luar Negeri termasuk struktur jatuh tempo dan komposisi suku bunga;
• sumber Pinjaman Luar Negeri;
• realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri; dan
• pemenuhan kewajiban Pinjaman Luar Negeri.

(3) Publikasi informasi mengenai Hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• kebijakan tentang Hibah;
• jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang Hibah;
• sumber dan penerima Hibah; dan
• jenis Hibah.

BAB VIII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pasal 84depkumham.go.id

(1) Perlakuan pajak atas Pinjaman Luar Negeri atau

penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Perlakuan Bea Masuk atas Pinjaman Luar Negeri atau

penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Pelaksanaan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri, yang berasal dari:

• Pinjaman Bilateral dan Pinjaman Multilateral yang Daftar Kegiatannya telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan kepada Menteri;
• Kreditur Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang telah diterbitkan alokasi pinjaman pemerintah atau kredit ekspornya, tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sampai dengan pengadaan Pinjaman Luar Negeri serta penerusan Pinjaman Luar Negeri selesai dilaksanakan.

1. Perjanjian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Perjanjian Hibah yang sudah ditandatangani, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tetap berlaku sampai dengan Perjanjian Hibah tersebut berakhir.

2. Dana Perwalian yang dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan mandat berakhir.

KETENTUAN PENUTUPdepkumham.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.idDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di JakartaJakaakarta pada tanggal 12 Februari 2011

,

www.djpp.depkumham.go.id