Pasal 62

(1) Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian

Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal:

• Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;

• terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/ataudepkumham.go.id

• terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah.

(2) Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

Paragraf 2

Hibah Langsung