Pasal 56

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah

Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga mengkonsultasikan

rencana penerimaan Hibah Langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

(4) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan, Menteri

Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya dapat memberikan tanggapan tertulis atas rencana penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penerusan Hibah