Pasal 58

(1) Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan

kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.

(2) Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada BUMD

dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Perundingan Hibah